Kategori: NASIONAL

dr Ali Mahsun ATMO, Ketua Umum KERIS : Pilpres 2024 Dimata UMKM, Pilih Capres Cawapes Yang Lanjutkan Sempurnakan Lima Legacy Keperpihakan Presiden Jokowi Ke Ekonomi Rakyat

BERANDA, NASIONAL





Jakarta,-BERANDANKRINEWS.COM
Di negeri ini ada 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat baik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau 99,6% dari jumlah total unit usaha di Indonesia. Sediakan 97% lapangan kerja dan konstribusikan 61% Produk Nasional Bruto (PDB). Menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia dan jadi tumpuhan puluhan juta biaya sekolah generasi milenial dan gen Z.

Oleh karena itu kehadiran keperpihakan negara menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena Indonesia kolaps tanpa ekonomi rakyat.

Bagaimana Pilpres 2024 Dimata UMKM? Pemilu 2024 khususnya Pilpres bagi 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM bukan hanya sekedar penting. Lebih dari itu, sangat mendasar dan strategis tentukan nasib dan masa depan keberadaan dan kedaulatan ekonomi rakyat, bangsa dan negara.
Bahkan Pilpres 2024 bisa jadi kesempatan emas atau sebaliknya sebagai kuburan bagi ekonomi rakyat.

Presiden dan Wapres hasil Pilpres 2024 hukumnya wajib punya keperpihakan konkrit ke pelaku ekonomi rakyat UMKM ditengah dunia alami transisi yang penuh ketidakpastian dan ketidakstabilan. Lebih dari itu, Indonesia 6 tahun lagi jemput puncak atau wondow of opportunity bonus demografi 2030. Jika sukses akan terjadi transformasi Indonesia maju 2045.

Jika gagal akan tunai malapetaka demografi, pengangguran Membludak dimana-mana bahkan bisa terjadi konflik sosial yang ujung dan akhirnya sulit dikendalikan, sebuah ongkos yang terlalu mahal bagi Indonesia. Dan semua itu ditentukan atau ada dipundak Presiden dan Wapres RI 2024-2029.

Selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), saya sudah perintahkan segenap pimpinan organisasi usaha ekonomi rakyat untuk turun gunung, serta seluruh pelaku ekonomi rakyat mulai dari petani, nelayan, pedagang, pengrajin, home industri, ojol, sopir, becak, pengamen, pemulung juga buruh dan migran harus sukseskan Pilpres 2024 secara damai, bersatu, guyup rukun, dan wajib datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024

tentukan Presiden dan Wapres RI 2024-2029. Ini adalah kesempatan emas bagi pelaku ekonomi rakyat UMKM jika terpilih Presiden dan Wapres 2024-2029 yang punya komitmen dan keperpihakan konkrit kepada ekonomi rakyat hadapi one world of digital economy.

Namun, akan jadi kuburan jika yang terpilih adalah sebaliknya.
Adalah sebuah harapan besar ke Presiden dan Wapres RI 2024-2029 hasil Pilpres 2024 untuk melanjutkan dan menyempurkan lima (5) legacy keperpihakan Presiden Jokowi kepada ekonomi rakyat.

Pertama, Presiden Jokowi pada pandemi covid-19 menghadirkan negara untuk melindungi dan menyelamatkan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM dengan Program BPUM, BTPKLW, Restrukturisasi dan Relaksasi, Subsidi Bunga, dan Bansos didalamnya. Dan beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi perintahkan Menkop dan UKM RI untuk realisasikan penghapusan utang UMKM.

Kedua, Presiden Jokowi mentargetkan 40% dari total kredit modal usaha dinikmati ekonomi rakyat UMKM yang hingga saat ini baru 20%. Oleh karena itu, KUR Rp 460 trilyun tahun 2023 harus dilanjutkan namun pola dan mekanisme penyalurannya perlu disempurkan agar lebih tepat saran, efektif dan efisien, minimalisasi penyalagunaan, dan yang lebih mendasar adalah makin diperluas kemanfaatannya bagi ekonomi rakyat UMKM.

Ketiga, Presiden Jokowi selalu tekankan untuk mampu maksimalkan teknologi dan mendorong inovasi anak muda (milenial dan gen Z) songsong puncak demografi 2030 dan wujudkan transformasi Indonesia maju 2045.

Milenial entrepreneur wajib jadi prioritas karena saat ini saja sudah ada 35% atau 22 juta dari 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM adalah Milenial dan gen Z, baik melalui skema khusus kredit modal usaha dan inkubasi milenial dan gen Z, penyediaan interkoneksi antar daerah, nasional, kawasan regional dan global.

Untuk itu, kebijakan Presiden Jokowi atas NIB (Nomor Induk Berusaha) P-IRT, NPWP, dan Sertifikasi Halal gratis juga Kemudahan Mendirikan PT Perseorangan dan Koperasi harus dilanjutkan dan disempurnakan. Karena ini jadi legal administrasi usaha dan prasyarat dapatkan kredit permodalan dan kerjasama dengan para pihak. Bahkan negara semestinya sediakan di APBN anggaran Rp 200 trilyun untuk percepatannya.

Ke-empat, Kebijakan Presiden Jokowi 40% APBD Kabupaten, Kota dan Provinsi Dibelanjakan Kepada Produk-Produk Ekonomi Rakyat UMKM. Ini sangat penting, disamping harus terus dikumandangkan cinta dan bangga kepada produk dalam negeri, tanpa guyuran uang di masyarakat ekonomi rakyat UMKM tidak akan jalan atau stagnan.

Kelima, Presiden Jokowi Targetkan 30 Juta UMKM abounding digitalisasi tahun 2024 dan diharapkan 2029 totally abounding digitalisasi.

Sekali lagi saya sangat berharap kelima legacy ini dilanjutkan dan disempurnakan Presiden Wapres terpilih Pilres 2024 demi keberlanjutan dan kedaulatan ekonomi rakyat, bangsa dan negara.

Kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat UMKM diseluruh Indonesia dan yang ada di luar negeri, sekali lagi saya minta sukseskan Pilpres 2024 secara damai, bersatu, dan guyup rukun, serta datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Pilih Capres dan Cawapres yang akan melanjutkan dan menyempurnakan lima legacy keperpihakan Presiden Jokowi kepada ekonomi rakyat.

Disadur dari yang disampaikan dr Ali Mahsun ATMO M Biomed Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) pada Acara Sketsa Pemilu TVRI Nasional Minggu 3 Desember 2023 Jam 17.00 – 18.00 WIB dengan tema: PEMILU DIMATA UMKM

Sambut Kedatangan Tim Surveyor KARS untuk Akreditasi RSUD Nunukan, Bupati Laura Harap Tingkat Paripurna Dipertahankan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M., P.hD bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, H. dr. Dulman L., M.Kes., Sp OG menyambut kedatangan Tim Surveyor Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, Senin (04/12/2023) sore.

Selain Bupati dan Direktur RSUD Nunukan, agenda penyambutan juga dihadiri oleh beberapa dokter serta staff rumah sakit.

Adapun Tim Surveyor KARS terdiri dari 2 (dua) orang, diantaranya dr. Alexander HM Sinaga, MARS dan Enny Herawati, SKM, FISQua yang akan melakukan penilaian terhadap peningkatan mutu pelayanan untuk akreditasi RSUD Nunukan.

Selaku Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyampaikan bahwa mendukung kegiatan akreditasi yang dilakukan untuk RSUD dan seluruh Puskesmas Nunukan serta mempersiapkan sebaik mungkin.

“Kita sangat mendukung kegiatan akreditasi ini, dimana kali ini bukan hanya RSUD Nunukan tetapi juga akreditasi terhadap seluruh Puskesmas di Nunukan, jadi saya sampaikan bahwa RSUD dan seluruh Puskesmas dapat mempersiapkan sebaik mungkin agar semua hasil dapat mendapatkan nilai yang paripurna,” terang Bupati Laura.

Lalu, Bupati Nunukan tersebut berharap tingkat paripurna dapat dipertahankan guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Kab.Nunukan.

“Tentu kita berharap RSUD serta seluruh Puskesmas bisa mendapatkan hasil Paripurna, karena dengan hasil itu kita bisa memastikan bahwa pelyanan kesehatan kita itu meningkat, serta sisi positifnya, yakni salah satunya kita bisa mendapatkan bantuan dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes), karena bantuan bisa diberikan ketika rumah sakit telah terakreditasi,” harap Bupati Laura.

Hal sama juga disampaikan oleh Direktur RSUD Nunukan, dr. Dulman mengatakan tujuan akreditasi selain untuk mempertahankan tingkat Paripurna, yaitu peningkatan mutu pelayanan yang terstandarisasi.

“Tujuannya selain untuk mempertahankan tingkat paripurna, akreditasi ini juga bertujuan bagaimana meningkatkan mutu pelayanan yang terstandarisasi secara Nasional, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik serta terhindar dari dampak kesalahan saat melakukan pelayanan di RSUD Nunukan,” ucap Direktur RSUD Nunukan.

Kegiatan akreditasi akan dilakukan selama 3 (tiga) hari yakni Selasa, Rabu dan Kamis pada tanggal 5 hingga 7 Desember 2023 dengan tim penilai dari KARS.

(Meri,Neni/Nam)

Jelang Akreditasi Rumah Sakit, Ini Persiapan RSUD Nunukan

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan akan menggelar akreditasi yang akan dilakukan oleh tim surveyor Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal 5 hingga 7 Desember 2023.

Adapun Tim Surveyor KARS telah diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) dalam melakukan penilaian Akreditasi untuk RSUD Nunukan.

Terdapat 2 (dua) orang sebagai tim penilai KARS diantaranya yaitu dr. Alexander HM Sinaga, MARS yang akan menilai bidang manajemen dan Enny Herawati, SKM, FISQua pada bagian keperawatan.

Selaku Direktur RSUD Nunukan, dr. Dulman L, M.Kes., Sp.OG menyampaikan pelaksanaan akreditasi akan dilakukan selama 3 (tiga) hari.

“Pada hari pertama kita akan adakan secara daring dengan menilai elemen-elemen dokumen RSUD yang sudah kita siapakan untuk dinilai atau yang akan diminta oleh tim surveyor, lalu di hari kedua dilakukan telusur ke ruangan-ruanganuntuk implementasi dari dokumen yang telah dinilai,” ujar Direktur RSUD Nunukan saat ditemui pada acara penyambutan Tim Surveyor KARS di Pelabuhan Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan, Senin (04/12/2023) sore.

Selanjutnya, Dulman mengatakan bahwa terdapat beberapa prioritas persiapan yang dilakukan oleh RSUD Nunukan.

“Kita ada prioritas yang dipersiapkan, dimana dilihat dari faktor resiko, biaya dan sebagainya, yaitu untuk pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dengan alasan di Nunukan ataupun di Kalimantan Utara (Kaltara) angka kematian bayi tinggi, jadi pelayanan ini yang akan kita sampaikan ke Surveyor sebagai pelayanan unggulan, juga pelayanan ini telah mecapai level 3 sehingga dapat menimimalisir angka kematian bayi,” lanjut Dulman.

Lebih lanjut, Direktur RSUD Nunukan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan penilaian kembali untuk mempertahankan akreditasi paripurna rumah sakit .

“Sebenarnya kegiatan ini adalah Re-Akreditasi untuk RSUD Nunukan dalam tingkat paripurna, harusnya kita lakukan pada 2021 tapi karena Covid jadi diundur, jadi agenda akreditasi ini bagaimana kita mempertahankan RSUD dalam tingkat Paripurna untuk meningkatkan pelayanan mutu yang terstandarisasi secara Nasional,” tutur Direktur RSUD Nunukan.

Bersama dengan itu, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, S.E., M.M., P.hD beraharap RSUD Nunukan dan Puskesmas dapat mempertahankan akreditasi tingkat paripurna.

“Kita berharap RSUD dan Puskesmas kita dapat mempertahankan akreditasi tingkat Paripurna, karena dengan itu artinya kita bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan kita meningkat baik itu dari pelayanan ataupun di mata masyarakat, juga dengan Paripurna kita bisa mendapatkan hal positif, salah satunya bantuan dari Kemenkes, dimana bantuannya bisa diberikan ketika RS telah terakreditasi,” ucap Bupati Laura.

Sebelumnya, RSUD Nunukan telah melakukan simulasi Re-Akreditasi pada tanggal 1 hingga 3 November 2023, dimana juga mendatangkan KARS sebagai tim surveyor.

(Meri,Neni/Nam)

Lagi, Pemprov Kaltara Diganjar Penghargaan Naker Award

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh penghargaan tingkat nasional dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) pada acara Naker Award yang digelar di Balai Sarbini, Jumat (1/12).

Penghargaan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, pimpinan perusahaa dan kepala daerah penerima penghargaan.

Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ini menandakan komitmen Pemprov Kaltara dalam mengembangkan sektor ketenagakerjaan secara berkelanjutan. Penghargaan IPK ini merupakan peran strategis Kaltara dalam menciptakan lapangan kerja yang signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kaltara pada usianya yang relatif muda telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, Inovasi, dan Kolaborasi, kita mampu menjadi pionir dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Gubernur.

Penghargaan ini menjadi momentum untuk terus melangkah maju, memberikan inspirasi bagi daerah-lain, dan menjadi contoh dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden yang telah hadir bersama kita, memberikan pengakuan atas capaian luar biasa Kaltara. Mari bersama-sama kita terus bekerja keras, bersinergi, dan berinovasi untuk memastikan bahwa Kaltara terus menjadi lokomotif pembangunan di Indonesia,”ujarnya.

Wakil Presiden RI, dalam pidatonya, memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya dan dedikasi kepada daerah yang menerima penghargaan dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk terus berinovasi dalam pembangunan ketenagakerjaan.

“Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah strategis guna menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan,”tuntasnya.

Untuk diketahui, Naker Award 2023 terdiri 4 kategori, yaitu Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Gubernur yang berhasil meraih prestasi pencapaian indikator pembangunan ketenagakerjaan di daerahnya.

Untuk kategori provinsi penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Berdasarkan Kategori Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Provinsi dengan sejumlah kategori. Untuk Ketenagakerjaan Kategori Kecil meliputi Provinsi Kaltara, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, provinsi penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Berdasarkan Kategori Akselerasi Indeks Terbaik adalah Provinsi Aceh. Adapun Provinsi Peraih Indikator Utama Terbaik Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2022 meliputi Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, Penduduk dan Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Kalimantan Utara. Lalu, Kesempatan Kerja Terbaik diperoleh Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, Pelatihan dan Kompetensi Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian, Produktivitas Tenaga Kerja Terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu, Hubungan Industrial Terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, Kondisi Lingkungan Kerja Terbaik diperoleh Provinsi DKI Jakarta. Dan, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Terbaik diperoleh Provinsi Jawa Barat. Serta, Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik di peroleh Provinsi DKI Jakarta.

(dkisp)

Pemerintah Berharap Pameran IndoBuildTech Expo B2B 2023 Lahirkan Terobosan

BERANDA, NASIONAL





Jakarta-Berandankrinews.com
Industri konstruksi sebagai penopang utama pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki prospek yang cerah dalam tahun mendatang. Proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik dengan proyeksi pertumbuhan akan berada pada level 3% (tiga persen).

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Ir. Rachman Arief Dienaputra M.Eng, saat pembukaan pameran IndoBuildTech Expo B2B 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Rabu (29/11/2023).

Menteri PUPR menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi yang selalu mendukung kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tersebar dari Sabang sampai Meurake, meskipun berada dalam situasi yang kurang kondusif, antara lain disebabkan kenaikan harga material sebagai dampak ketidakpastian global akibat climate change dan gejolak geopolitik.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024, ungkap Menteri, pemerintah telah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun, yang diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan.

Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui: (1) percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi; (2) penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (3) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan; (4) melakukan pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital; dan (5) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Implementasi infrastruktur berkelanjutan harus didukung oleh rantai pasok sumber daya konstruksi dengan mengutamakan produk lokal, unggulan dan ramah lingkungan. Komitmen Kementerian PUPR dalam menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) menjadi prioritas utama, dimana pada Tahun 2024 ini komitmen penggunaan PDN PUPR adalah sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) dari total anggaran.

Selain itu, penggunaan produk dari pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) minimal sebesar 40% (empat puluh persen) juga menjadi prioritas dalam pelaksanaan pekerjaan dilingkungan Kementerian PUPR. Penggunaan PDN serta produk UMKK inilah yang diharapkan akan mempercepat geliat pertumbuhan ekonomi nasional kita, termasuk peningkatan kesempatan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal.

“Saya sangat berharap agar kegiatan IndoBuildTech 2023 ini dapat melahirkan terobosan dan lompatan baru dalam gerak langkah kita bersama membangun infrastruktur berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutur Rachman Arief saat membacakan kata sambutan Menteri Basuki.

Pameran IndoBuidTech ini telah secara resmi dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan didampingi oleh para Ketua Asosiasi Pendukung dan Perwakilan Debindo Global Expo. Dalam kesempatan tersebut Kementerian dan Asosiasi Pendukung menerima plakat penghargaan dari PT Debindo Global Expo selaku penyelenggara.

Sementara Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Ir. Nicodemus Daud, M.Si. menambahkan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan apresiasi untuk seluruh produsen yang turut berkomitmen dalam penggunaan produk dalam negeri.

“Karena hal tersebut sesuai dengan perintah Bapak Presiden Joko Widodo yang telah menginstruksikan untuk menggunakan produk dalam negeri dan menekan penggunaan produk impor selama kebutuhan spesifikasinya terpenuhi dan dapat diperoleh di dalam negeri,” kata Nico.

Dalam penyelenggaraan edisi ke-23 pameran IndoBuidTech selain menghadirkan inovasi terbaru dalam hal ragam produk material bangunan, interior dan arsitektur, serta rangkaian business programme, juga konsep positioning baru dengan segmentasi pasar pebisnis yang memprioritaskan interaksi Business to Business (B2B).

IndoBuildTech B2B 2023 akan berlangsung hingga 2 Desember 2023 dan diikuti oleh para peserta dari dalam dan luar negeri termasuk dari China, Vietnam, dan Korea Selatan.

Diantara para peserta dari dalam negeri yang hadir dengan brand terkemuka adalah Vivere, Aer, Tostem, Suzuka, Allure, Biowood, AICA, Duma, Himalaya Glass.

Dengan fokus pada interaksi business-to-business, para exhibitor dari dalam dan luar negeri yang menampilkan banyak brand terkemuka dan kelas dunia, menyiapkan berbagai paket promosi penjualan produk dan kemitraan untuk prospek bisnis berkelanjutan, yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha terkait sektor konstruksi bangunan dan arsitektur.

Selama berlangsung pameran, IndoBuildTech B2B 2023 juga menggelar serangkaian kegiatan Product Workshop dari para Exhibitor sebagai ajang berbagi informasi lengkap dan terpercaya tentang fitur-fitur unggulan produk beserta teknik aplikasinya di lapangan.

Masih banyak lagi kegiatan parallel pameran lainnya yang dilaksanakan oleh mitra-mitra asosiasi pendukung IndoBuildTech antara lain dari Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) yang telah mengagendakan kegiatan Bimbingan Teknis Spesifikasi Tiang Pancang Penampang Bulat Berongga Prategang & Spesifikasi Turap Beton Prategang Bergelombang untuk Sistem Penahan Tanah oleh AP3I.

Sementara itu, Ikatan arsitek Indonesia (IAI) Jakarta juga menggelar kegiatan Forum Regulasi Sempadan dengan fokus bahasan Menelik Area Integrasi Antara Bangunan dan Kota serta seminar tentang Syarat Kebutuhan Parkir Sebagai Penunjang Bangunan.

Selama pameran berlangsung juga digelar kegiatan IndoBuildTech Concept Exhibition (INCEPTION) yang mengangkat interkoneksi dunia arsitektur dengan kemajuan sektor konstruksi ditampilkan secara visual 2 dan 3 dimensi.

Penyelenggaraan IndoBuildTech Expo B2B 2023 selama 4 hari di JIEXPO Kemayoran Jakarta oleh PT Debindo Global Expo (Debindo Group) turut menjadi motor penggerak percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mempertemukan para pemangku kepentingan (stakeholders) material bangunan, interior dan arsitektur.

IndoBuildTech Expo B2B 2023 sukses terlaksana juga didukung oleh Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS).

Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH dan Sekjen APTIKNAS Fanky Christian hadir langsung di acara pembukaan. “Kami dari APTIKNAS selalu memberi support pameran IndoBuildTech Expo, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri PUPR pada poin 4 yaitu terkait perlunya melakukan pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital, dimana hal tersebut terkait erat dengan kami di APTIKNAS. Semoga pameran seperti ini dapat terus berlanjut dan pemanfaatan TIK dalam pembangunan makin maju kedepan nanti,” ujar Hoky, sapaan akrab Soegiharto.

Pelaksanaan pameran ini didukung penuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta mitra-mitra asosiasi pendukung antara lain Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta, Himpunan Designer Interior Indonesia (HDII) Jakarta, Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), dan Ikatan Quantity Surveyor Idonesia (IQSI). (Hendra)