Kategori: NASIONAL

Layanan Kesehatan dan Pendidikan, Wujud Komitmen Pemprov pada Peningkatan SDM

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum bersama Universitas Borneo Tarakan (UBT) merumuskan strategi berdirinya Fakultas Kedokteran. Tujuannya adalah memperkuat komitmen dan peningkatan kapasitas tenaga medis dan layanan kesehatan di Kaltara.

“Berdirinya Fakultas Kedokteran UBT merupakan langkah konkrit kita untuk peningkatan SDM di Kaltara,”kata Gubernur.

Ia menyoroti layanan kesehatan di perbatasan yang menjadi inisiatif kepeduliannya terhadap generasi Kaltara di masa yang akan datang.

“Pendidikan adalah hak semua warga negara, khususnya anak-anak kita di Kaltara. Ini sesuai dengan amanah UUD yang menggariskan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya

Rencana berdirinya Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Borneo Tarakan telah mendapatkan persetujuan. Gubernur mengapresiasi keputusan tersebut dengan harapan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kaltara.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan pendidikan kesehatan di Kaltara. Pembukaan program studi ini adalah bukti nyata bahwa kami berinvestasi dalam masa depan kesehatan masyarakat di Kaltara,” ujarnya.

Rencana tersebut akan melibatkan kerjasama erat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan stakeholder untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini berdasarkan dengan visi dan misi Kaltara.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti dampak positif dari rencana membuka program studi tersebut. Seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan juga dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan industri lainnya di Kaltara.

“Selain memberikan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan, pembukaan Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Borneo Tarakan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi lokal,”tuturnya.

(dkisp)

 

 

Sebagai Tim Surveyor Re-Akreditasi RSUD Nunukan, KARS Sampaikan Kriteria Indikator Penilaian

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Sebagai Tim Surveyor dalam penilaian Re-Akreditasi Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menyampaikan beberapa indikator yang harus dipenuhi rumah sakit.

Terdapat 2 (dua) perwakilan sebagai tim penilai KARS diantaranya yaitu dr. Alexander HM Sinaga, MARS yang akan menilai bidang manajemen dan Enny Herawati, SKM, FISQua pada bagian keperawatan.

Selaku salah satu tim surveyor KARS, dr. Alexander menyampaikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan pedoman Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan (Starkes).

“Jadi yang akan dinilai itu sesuai pedoman dari Kemenkes namanya Starkes dengan 16 bab penilaian, lalu salah satu yang tidak bisa dinilai yaitu PPK, dimana semacam penilaian untuk rumah sakit pendidikan, dan selebihnya secara garis besar yang dinilai meliputi pelaksanaan manajemen, pelayanan medis dan keperawatan,” ujar dr. Alexander saat ditemui pada kegiatan pembukaan Re-Akreditasi RSUD Nunukan, Selasa (05/12/2023) pagi.

Lebih lanjut, dr. Alexander menjelaskan perbedaan antara meningkatkan dan melanjutkan atau mempertahankan akreditasi rumah sakit.

“Karena RSUD Nunukan itu sudah pencapaian tertinggi yakni Paripurna jadi tidak bisa ditingkatkan lagi jadi RSUD Nunukan melanjutkan atau mempertahankan akreditasinya, perbedaannya itu hanya dulu itu standarnya dikeluarkan oleh KARS, kalau sekaran dari Kemenkes, untuk selebihnya hampir sama,” lanjut dr. Alexander.

Lalu, salah satu tim surveyor KARS tersebut mengatakan bahwa penilaian sesuai Starkes untuk paripurna seluruh nilai harus diatas 80 dan program nasional mencapai angka 100.

“Jadi kalau semua yang ditetapkan Starkes itu tidak dipenuhi maka tidak lulus untuk akreditasi, terutama untuk paripurna seluruh nilai itu harus diatas 80 dan untuk program nasional diangka 100,” sambungnya.

Adapun sebelumnya pada tahun 2019, RSUD Nunukan telah mendapatkan paripurna, dimana merupakan tingkat tertinggi dalam penghargaan akreditasi rumah sakit.

(Meri,Neni/Nam)

Bupati Laura Tekankan RSUD Nunukan Sampaikan Realita Kondisi Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Re-Akreditasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M., Ph.D tekankan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan untuk menyampaikan fakta kondisi pelayanan kesehatan masyarakat dalam kegiatan Re-Akreditasi, bertempat di ruang Atlas RSUD Nunukan, Selasa (05/12/2023) pagi.

Selain Bupati Laura, turut hadir pada agenda pembukaan Re-Akreditasi, Direktur RSUD Nunukan, H. dr. Dulman L., M.Kes., Sp.OG, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Hj.Miskia, S.Si, Apt.M.M dan seluruh jajaran Direksi RSUD Nunukan serta beberapa Dokter sekaligus staff RSUD Nunukan.

Rangkaian kegiatan akan berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai pada tanggal 5 (lima) hingga 7 (tujuh) Desember 2023.

Selaku Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengatakan bahwa sangat bersyukur dikarenakan selain melakukan penilaian untuk akreditasi, Tim Surveyor KARS juga akan memberikan bimbingan dan masukan.

“Saya bersyukur sekali bahwa tim survetor kali ini selain melakukan penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan oleh RSUD kita, juga memberikan bimbingan dan saran yang baik untuk RSUD Nununukan,” tutur Bupati Laura.

Lalu, Bupati Nunukan tersebut berpesan kepada RSUD Nunukan untuk menyampaikan kondisi realita dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat dikarenakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

“Kita juga minta RSUD Nunukan harus menyampaikan realita fakta masyarakat kita yang ada, dikarenakan mungkin banyak indikator-indikator SOP yang ada tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga nantinya seluruh aturan bisa kita akan kombinasikan menyesuaikan dengan manajemen RSUD serta Masyarakat,” sambung Bupati Laura.

Selajutnya, Bupati Nunukan tersebut berharap dengan akreditasi, RSUD Nunukan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Kab.Nunukan.

“Kita berharap dengan kegiatan akreditasi ini, peningkatan mutu pelayanan RSUD Nunukan semakin meningkat dan membaik serta ada beberapa catatan yang kedepannya harus dibuktikan perbaikan-perbaikannya,” harap Laura.

Adapun rangkaian kegiatan akreditasi dimulai dengan pembukaan, lalu kriteria penilaian serta aturan akreditasi yang disampaikan oleh salah satu Tim Surveyor Komite Akreditasi Rumah Sakit (Kars), dr. Alexander dan penyampaian profil RSUD Nunukan oleh Direktur rumah sakit.

(Meri,Neni/Nam)

Siap Pertahankan Tingkat Paripurna, RSUD Nunukan Gelar Re-Akreditasi

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bertempat di ruangan Atlas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan akreditasi guna mempertahankan tingkat paripurna, Selasa (05/12/2023) pagi.

Terlihat hadir pada kegiatan pembukaan akreditasi, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M., Ph.D, Direktur RSUD Nunukan, H. dr. Dulman L., M.Kes., Sp.OG, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Hj.Miskia, S.Si, Apt.M.M dan seluruh jajaran Direksi RSUD Nunukan serta beberapa Dokter sekaligus staff RSUD Nunukan.

Bersama dengan itu, hadir juga sebagai Tim Surveyor KARS, dr. Alexander HM Sinaga, MARS yang akan menilai bidang manajemen dan Enny Herawati, SKM, FISQua pada bagian keperawatan.

Rangkaian kegiatan akreditasi dimulai dengan pembukaan, sambutan Bupati Nunukan, lalu kriteria penilaian serta aturan akreditasi yang disampaikan oleh salah satu Tim Surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (Kars), dr. Alexander dan penyampaian profil RSUD Nunukan oleh Direktur rumah sakit.

Selaku Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menuturkan selain melakukan penilaian untuk akreditasi, Tim Surveyor KARS juga akan memberikan bimbingan dan masukan terhadap RSUD Nunukan.

“Jadi beliau ini selain melakukan penilaian untuk akreditasi rumah sakit kita, beliau juga memberikan bimbingan dan saran tetapi kita juga meminta untuk RSUD Nunukan memberikan fakta sesuai dengan apa yang terjadi,” ujar Bupati Laura.

Selain itu, Bupati Nunukan tersebut berharap dengan akreditasi, RSUD Nunukan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Kab.Nunukan.

“Kita berharap dengan kegiatan akreditasi ini, peningkatan mutu pelayanan RSUD Nunukan semakin meningkat dan membaik serta ada beberapa catatan yang kedepannya harus dibuktikan,” harap Laura.

Lalu, Direktur RSUD Nunukan, dr. Dulman menyampaikan persiapan prioritas yang dilakukan oleh RSUD Nunukan.

“Kita ada prioritas, dimana dilihat dari faktor resiko, biaya dan sebagainya, yaitu untuk pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dengan alasan di Nunukan ataupun di Kalimantan Utara (Kaltara) angka kematian bayi tinggi, jadi pelayanan ini yang akan kita sampaikan ke Surveyor sebagai pelayanan unggulan,” tutur dr. Dulman.

Selanjutnya, sebagai Tim Surveyor KARS dalam kegiatan akreditasi, dr. Alexander mengatakan penilaian sesuai dengan Standarisasi Akreditasi Kesehatan (Starkes) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Penilaian itu sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes dengan nama Starkes dengan 16 (enam belas) bab, secara garis besar penilaian manajemen dan pelayanan medis serta keperawatan,” ucap dr. Alexander.

Adapun kegiatan akreditasi digelar mulai tanggal 5 hingga 7 Desember 2023, dimana pada hari pertama dengan pemeriksaan dokumen-dokumen, lalu dilanjutkan agenda telusur ke setiap unit di RSUD Nunukan pada hari kedua dan ketiga.

(Meri,Neni/Nam)

Fakultas Kedokteran UBT, Upaya Pemenuhan Nakes di Tapal Batas

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan rencana Universitas Borneo Tarakan membuka Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter merupakan tonggak sejarah. Menurutnya, ini adalah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (Nakes) di wilayah perbatasan.

“Kami yakin dengan adanya Prodi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter dapat melahirkan para tenaga kesehatan yang berkualitas dan siap melayani masyarakat Kaltara,”kata Gubernur saat beraudiensi ddengan jajaran Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI, Senin (4/12).

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, Walikota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, Rektor Universitas Borneo, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., Rektor Universitas Gajah Mada, Prof. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Rencana pembukaan Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Borneo Tarakan telah mendapatkan persetujuan. Gubernur mengapresiasi keputusan tersebut dengan harapan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kaltara.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan pendidikan kesehatan di Kaltara. Pembukaan program studi ini adalah bukti nyata bahwa kami berinvestasi dalam masa depan kesehatan masyarakat di Kaltara,”ujarnya.

Rencana tersebut akan melibatkan kerjasama erat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan stakeholder untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini berdasarkan dengan visi dan misi Kaltara.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti dampak positif dari rencana membuka program studi tersebut. Seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan juga dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan industri lainnya di Kaltara.

“Selain memberikan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan, pembukaan Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Borneo Tarakan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi lokal,”tuturnya.

(dkisp)