Kategori: KABAR DESA

Sertifikat Tanah Gratis, Tapi Warga Tetap Bayar

BERANDA, KABAR DESA, NUNUKAN

Nunukan (Kaltara)- Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru menjadi lahan pungutan liar (pungli) segelintir oknum.

Salah satu warga Desa Bukit Harapan yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, jika dia membayar sertifikat tanah mencapai Rp 2 juta rupiah.

“Tanah saya tiga hektare, saya bayar 2 juta rupiah, kenapa mahal sekali sementara ini program pak Jokowi,” ujarnya, Kamis 3/8/19

Dia juga mengatakan jika pembayaran tersebut dibayar ke desa, sementara pemberitahuan dari pihak Desa untuk diadakan kesepakatan tidak ada.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Bukit Harapan, Cecep Supriadi menjelaskan bahwa sertifikat itu sertifikat perumahan dan perkebunan ada pada tahun 2018 dilaksanakan hasil kesepakatan masyarakat, jadi sudah dimusyarwarakan dan dibicarakan kepada masyarakat.

Untuk biaya perumahan sebesar Rp. 400 ribu, untuk biaya perkebunan sebesar Rp. 1,2 juta, dasarnya sudah ada.

Ketika disinggsung dengan aturan-aturan yang berlaku, cecep menuturkan, kalau ketentuan SKB 3 menteri memang tidak ada, karna sudah melewati batas aturan, cuma itu sudah hasil kesepakatan masyarakat, untuk biaya konsultan Rp. 800 ribu, untuk biaya patok, konsumsi dan akomodasi Rp.250 ribu untuk biaya materai Rp. 50 ribu untuk pengambilan sertifikat 100 ribu rupiah.

“itu untuk per 2,5 hektare Rp. 1.250 Ribu diatas daripada 2,5 hektare itu dibayar 2 kali lipat. itu yang lebih dari 2,3 hektare, ada yang 3 hektare 4 hektar itu pembayarannya dikenakan 2 kali dan itu sudah hasil kesepakatan,” ujar Cecep

Dikatakan Cecep, untuk pembayaran, kepala desa
desa sendiri tidak ada hubungannya dengan kepala badan pertanahan Nasional (BPN).

Terpisah, saat dikonfirmasi Mantan Kepala BPN Nunukan Sumaryo, SH yang menanda tangani Sertifikat Program PTSL tahun 2018 menerangkan, Soal pungutan dilingkungan Desa, kami sama sekali tidak tahu-menahu tapi yang jelas Program PTSL itu Gratis.

Menurutnya, mengenai biaya -biaya masalah Konsultan, berapapun biaya itu menjadi Tanggungjawab Kepala Desa Masyarakat dan biro jasa Konsultan Sulveyor Kadastral Berlisensi (SKB).

Saat ditanya keterlibatan BPN dalam pengurusan tersebut, Sumaryo menjelaskan, waktu itu Kepala Desa dan Dinas Pertanian provinsi mengusulkan kepada kami bahwa ada permintaan masyarakat agar kebunnya bisa disertifikatkan, jadi tim BPN menyarankan mungkin bisa, tetapi itu harus mengunakan alat ukur melalui konsultan pengukuran di samarinda dan memang BPN Nunukan belum punya alat ukur yang memadai waktu itu.

Sumaryo juga mengatakan, Kurang mengetahui pasti jumlahnya sertifikat yang telah diterbitkan di tahun 2018.
“Saya kurang pasti jumlahnya, yang jelas setelah sertifikat dibagikan kepada masyarakat melalui kantor desa tidak ada pungutan lagi, kalau pun ada itu inisiatif oknum Kepala Desa,” ungkap Sumaryo. (OV)

Kepala Desa Seberang Apresiasi Kinerja Satgas TMMD Kodim 0911 Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, KABAR DESA, NUNUKAN

Nunukan (Kaltara)-Kepala Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, Hambali, S memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada program Tentara Manunggal Membangung Desa (TMMD) ke 105 Tahun 2019 yang ikut mempercepat pembangunan daerah terutama di desanya yaitu Desa Seberang.

Saya melihat dari tahun kemarin permasalahan jalan sangat relevan kemarin bahwa masyarakat pada tahun 2010 hingga tahun 2014.

“Alhamdulillah TMMD ini ada kegiatan di desa kami, Desa Seberang, kami sangat bersyukur dan bekerja sama antara Desa dengan TNI. Namun program ini sudah kami wacanakan bahwa titik pembangunan di perbatasan Indonesia Malaysia ini,” ujarnya, Kamis (1/8/19)

Hambali menuturkan, Masyarakat Desa Seberang juga telah lama menanti kapan akan dikerjakan jalan itu, alhamdulillah akhirnya dikerjakan juga oleh TNI dengan Program TMMD bersama masyarakat.

“Alhamdulillah, manfaatnya sangat baik dan bagus sudah dilewati dengan bagus , dengan masyarakat swadaya bergotong royong membantu TNI, kini melihat wajah warga Desa Seberang bisa tersenyum dan cerah dengan jalan yang sekarang bisa dilalui kendaraan roda empat memudahkan para petani mengangkut kelapa sawit hasi panennya,” ujar Hambali.

Jalan sepanjang 1,2 KM dengan lebar 6 Meter dari Desa Seberang ke Desa Lapri kini dapat dinikmati oleh masyarakat didua desa tersebut.

Namun karena beberapa kendala, Kata Hambali, pekerjaan jalan tersebut tidak rampung hingga 100 persen, hanya 90 persen.

Tak hanya jalan yang dikerjakan, namun beberapa kegiatan non fisik yang dilakukan kodim 0911 Nunukan, dikatakan Hambali yaitu, bantuan kursi roda, tongkat dan peralatan pertanian serta sunat massal bagi anak-anak desa Seberang dan Lapri.

“Harapan kami mudah-mudahan ada kegiatan selanjutnya, agar kami juga bisa bekerja sama dengan TNI untuk program TMMD,” ucap Hambali. (OV)

Satgas TMMD Kodim 1424 Sinjai Lakukan Pengecatan Mesjid Nurul Ardi Dusun Bulo

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DESA

Sinjai (Sulsel) – Sebagai bentuk kepedulian dengan sarana rumah ibadah, satuan tugas (Satgas) TMMD ke 105 Tahun 2019 Kodim 1424/Sinjai melakukan pembersihan dan juga pengecatan di sebuah tempat ibadah di lokasi kegiatan TMMD, yakni di Masjid Nurul Ardi Dusun Bulo desa Tompobulu Kec. Bulupoddo Kab. Sanjai.

Potret yang ditunjukan jajaran Satgas TMMD Kodim Sinjai sangat diapresiasi, dimana disela sela melaksanakan kegiatan Fisik TMMD, namun menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan Fisik tambahan salah satunya pengecatan Masjid Nurul Ardi.

Dandim 1424/Sinjai selaku Dansatgas TMMD Ke 105 TA 2019 Letkol Oo Sahrojat, S.Ag., M.Tr (Han) mengatakan bahwa, kegiatan pengecatan Masjid Nurul Ardi ini merupakan masih serangkaian kegiatan Fisik TMMD ke 105 Kodim 1424/Sinjai. dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di desa ini dalam bidang Rohani.

“ Pembersihan dan pengecatan Masjid Nurul Ardi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang rohani ’’Ujarnya Sabtu (27/07/2019).

Sementara itu, Pengurus Mesjid Nurul Ardi. Puang Muhammad mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh Satgas TMMD ke 105 Kodim 1424/Sinjai yang telah membersihkan dan mengecat Masjid Nurul Ardi, Pengecatan ini sangat bermanfaat bagi warga dan jamaah, apalagi sudah mendekati Hari Raya Idul Adha yang tentunya di manfaatkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah lebaran Idul Adha nantinya.

“tentunya kami pengurus masjid dan seluruh warga di desa ini sangat berteri makasih kepada Bapak TNI dalam hal ini Satgas TMMD, yang berkenan mengecat masjid kami ini “ Kata Pengurus Mesjid

Irwan N Raju
BIRO Kab Bone

Profil Desa Lumbewe, Terbentuk Dari Rentetan Sejarah Yang Panjang

BERANDA, BREAKING NEWS, KABAR DESA, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

Oleh : Mustamin

SEJARAH DESA

Lutim – Desa Lumbewe merupakan salah satu Desa dari 18 (lima belas) Desa yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Desa Lumbewe terdiri atas 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Lumbewe, Dusun Pao Bali, Dusun Bambalu. Desa Lumbewe adalh Desa yang terletak pada daerah Dataran Tinggi terbentang pada jalan poros provinsi di wilayah Kecamatan Burau, berikut gambaran tentang sejarah terbentuknya Desa Lumbewe.

Periode Sebelum Tahun 1945

Pada awalnya wilayah Lumbewe adalah merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh sekelompok  masyarakat yang dipimpin oleh seorang Pemimpin yang bergelar Balailo, masa ini berlangsung selama ± 2 (dua) generasi yakni Balailo Lumbewe I dan II, kemudian  pada saat kepemimpihan Balailo II (sekitar tahun 1.870an) dibangunlah “Benteng Bambalu” yang terletak di sekitar wilayah Bambalu tua (Sebelah Selatan Dusun Tembo’e Desa Burau), sebagai tempat pertahanan untuk mengantisipasi masuknya pasukan Kolonial Belanda (VOC).

pada saat Pembangunan Benteng ini terjadi kesalah pahaman antara Balailo II dengan salah seorang saudaranya yang bernama “Maruangin” sehingga Maruangin pindah ke wilayah disekitar sungai Senggeni dan membangun sebuah benteng di wilayah tersebut yang sekarang terkenal dengan nama “Benteng Jalajja”

Di dalam benteng inilah “Maruangi” tinggal dengan membangun sebuah tempat tinggal yang disebut “Salassa” yang merupakan cikal bakal munculnya nama “Jalajja”, Ditempat inilah “Maruangi” melanjutkan kepemimpinan Balailo dan bergelar sebagai “Balailo III”. Atau yang lebih dikenal dengan nama “Ambe Ma’a”

Kemudian setelah Pasukan (VOC) memasuki wilayah ini  melalui pantai Mabonta (sekitar tahun 1900), maka benteng ini yang menjadi sasaran untama untuk dilumpuhkan, kemudian setelah (VOC) melumpuhkan dan menguasai benteng, maka Ambe Ma’a ditangkap dan diasingkan, lalu pasukan belanda menguasai wilayah ini dan menghapus system pemerintahan Balailo, namun untuk menarik simpati masyarakat kemudian Pasukan Kolonial Belanda menggantikan system pemerintahan dengan suatu sistem Pemerintahan yang lebih modern dan mengangkat salah seorang yang ditokohkan didaerah ini dari rumpun keluarga Balailo dengan jabatan “Kepala Kampung” yaitu Bapak “Ambe’na Paera” dan sistem Pemerintahan inilah yang terus berlangsung di daerah ini sampai pada masa pendudukan Pasukan Jepang, Pada saat pendudukan Pasukan Jepang, system Pemerintahan ini terus dipertahankan dan tetap jabatan tersebut dipegang oleh Ambe’na Paera hingga masa kemerdikaan Republik Indonesia (1945).

Periode setelah Proklamasi  17 Agustus 1945 

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 kondisi wilayah ini cukup aman sampai pada masa pergolakan beberapa kelompok masyarakat yang terbentuk dalam beberapa Kesatuan bersenjata, seperti DI-TII, Permesta, GPST, dll.

Oleh karena seringnya terjadi kontak senjata antara beberapa kelompok tersebut dan juga dengan Pasukan TNI, maka untuk alasan keselamatan jiwa mereka, masyarakat yang ada diwilayah ini meninggalkan kampung dan hidup didaerah hutan secara berkelompok-kelompok.

kemudian setelah melewati beberapa pergolakan dan akhirnya pada sekitar tahun 1961 situasi keamanan di daerah ini mulai kondusif, maka masyarakat mulai kembali menata kehidupan di daerah ini dan pada akhir  tahun 1962 terbentuklah Pemerintahan  Desa yang disebut dengan Pemerintahan gaya baru (SOB) di Desa Lumbewe dan yang menjadi Kepala Desa Lumbewe pada saat itu adalah saudara “ELIUS TEREKE”. Dengan Ibukota Kecamatan Wotu.

Pada tahun 1967

Setelah memasuki Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terjadilah pembentukan nama desa “Jalajja” yang bersumber dari kata “Salassa” dan wilayahya meliputi wilayah Lumbewe dan dilakukan pemilihan kepala Desa untuk pertama kalinya sedangkan yang menjadi Calon Kepala desa adalah :

Andi Mappasabbi;Amir Mahmud;Mundi, danYudas

Dan yang terpilih pada saat itu sebagai Kepala Desa adalah : “Andi Mappasabbi”

Periode Tahun 1993

Pada tahun 1993 dimekarkanlah Desa Lumbewe dari desa Jalajja dengan Surat Keputusan Bupati Luwu, Nomor 360/IV/1993 yang ditandatangani Bupati Luwu “MD.DJAMPU” dengan status “Desa Persiapan” dan yang menjadi Kepala Desa adalah saudara” H.Baso Opo To Cinde” dan saudara Ibrahim sebagai Sekretaris Desa dengan wilayah yang dbagi mejadi 3 dusun yaitu:

Dusun Bambalu yang dikepalai oleh saudara “Hamu”Dusun Lumbewe dikepalai oleh saudara “Daniel Tariapa”, kemudian setelah beliau meninggal pada tahun 2004 digantikan oleh Bapak “Sudu Tadalangingi” dan setelah beliau meninggal pada tahun 2010 lalu digantikan oleh “Ekeng Launja”Dusun Paobali dikepalai oleh saudara “Andi Parenringi”, kemudian setelah beliau meninggal pada tahun 2005 digantikan oleh saudara “Karappe”

Periode Tahun 1997    

Desa Persiapan Lumbewe menjadi Desa Defenitif dan dan ditunjuk Saudara H. Baso Opu To Cinde sebagai Pelaksana tugas Kepala Desa.

Tahun 2001,

Dilakukan Pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya di Desa Lumbewe dan saudara H. Baso Opu To Cinde terpilih sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan 8 tahun (2001-2009)

Tahun 2009        

Dilakukan Pemilihan Kepala Desa untuk Ke Dua kalinya di Desa Lumbewe dan saudara “Nahris” terpilih sebagai Kepala Desa untuk priode masa jabatan 6 tahun (2009-2015)

Tahun 2013        

Oleh karena pada Pemilihan Umum Legislatif pada tanggal 9 April 2014 saudara “Nahris” mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Legislatif pada Partai Golkar, sehingga pada tanggal 12 Desember 2013 dilakukan pemilihan Kepala desa dan terpilih sdr “HM. Bintang Aras, S.AN” sebagai Kepala Desa untuk periode 2014 – 2019

Keadaan Umum pemerintah Desa

Batas Wilayah

–  Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Jalajja

–  Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Burau.

–  Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Burau Pantai

–  Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Batu Putih.

Luas Wilayah Desa Lumbewe 17.55 Km2, yang terdiri areal   persawaan, perkebunan, dan sisimya adalah wilayah pemukiman penduduk.

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Penduduk Desa Lumbewe terdiri atas 639 KK dengan jumlah penduduk 2.923 Jiwa

Mata Pencaharian

Penduduk Desa Lumbewe sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani, Wirausaha, Karyawan, ada juga yang bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil, berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk Desa Lumbewe :     Petani (94,5%), Wirausaha(1,3%), Pegawai Negeri Sipil (1,7%) dan Karyawan (2,5%)

Melalui Visi dan Misi Desa Lumbewe, Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Lumbewe Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Lumbewe yang tertuang dalam RPJM Desa Lumbewe Tahun 2017, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Lumbewe, yaitu :

“LUMBEWE YANG MAJU, AMAN, DAN BERKEMBANG DALAM BINGKAI KERAGAMAN”

Visi-Misi Desa Lumbewe di samping merupakan visi-misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa dalam arti bahwa dalam melaksanakan pembangunan di desa baik pembangunan fisik Maupun non fisik sudah tertuang di dalam Visi dan Misi ini.

Pemkab Apresiasi Totalitas Kodim Nunukan Dalam Pelaksanaan TMMD Ke-105

ADVERTORIAL, BERANDA, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Dansatgas TMMD ke-105 Kodim 0911/Nunukan Letkol Czi Abdillah Arif, S.I.P, mengerahkan sebanyak 150 personel Satgas TMMD ke Kecamatan Sebatik Utara. Kecamatan yang terletak di Kabupaten Nunukan ini menjadi pusat pelaksanaan kegiatan TMMD Kodim 0911/Nunukan tahun 2019. Dua Desa Yang menjadi sasaran TMMD yaitu Desa Lapri dan Desa Seberang.

DikatakanDandim, program TMMD ada pengerjaan fisik seperti, Pembukaan badan jalan sepanjang 1,3 Kilometer, bangun dua titik jembatan dan pembangunan MCK.
Sedangkan pengerjaan non fisik berupa penyuluhan bela negara, penyuluhan wawasan kebangsaan dan pelayanan kesehatan, penyuluhan pertanian, pendidikan, hukum dan kamtibmas, narkoba serta penyuluhan agama, bahaya teroris dan paham radikalisme.

Pemerintah Kabupaten Nunukan apresiasi kegiatan TMMD Ke-105 tahun 2019 yang dilaksanakan Kodim 0911/Nunukan bersama Satgasnya. Melalui TMMD tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam percepatan pembangunan pedesaan.

“Pemkab sangat mengapresiasi dan mendukung program TMMD tersebut. Dengan Kemanunggalan TNI dan masyarakat dapat mempercepat laju pembangunan daerah,”ungkap Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE,MM. (25/07)

(Pendim 0911 NNK/Red)