Kategori: KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Sekertaris Provinsi Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP menegaskan pentingnya meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Gadis Lantai I, Senin, (7/10).

Suriansyah mengungkapkan bahwa BUMD memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. “BUMD diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Suriansyah juga menyebutkan bahwa BUMD harus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala serta membuka akses informasi kepada publik.

“Setiap tindakan dan keputusan yang diambil BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” terangnya.

Selain itu, pengawasan terhadap BUMD juga perlu diperkuat, baik secara internal melalui pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang independen, maupun eksternal melalui audit rutin oleh auditor independen.

Langkah ini, menurutnya, akan memperkuat akuntabilitas BUMD dalam mengelola keuangan dan operasional. Sehingga pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BUMD. Ia menyarankan agar proses rekrutmen dilakukan secara transparan berdasarkan kompetensi.

“Penting untuk memberikan pelatihan yang berfokus pada integritas, profesionalisme, dan kompetensi teknis, serta memberikan kompensasi yang adil dan kompetitif,”jelasnya.

Pembinaan budaya organisasi yang kuat juga dianggap penting, dengan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Kepemimpinan yang kuat dari direksi serta penyusunan kode etik perusahaan yang tegas akan memperkuat budaya ini.

Dalam konteks pencegahan korupsi, Sekda mengajak seluruh BUMD untuk aktif terlibat dalam program pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK.
“Salah satu kontribusi nyata yang bisa dilakukan BUMD adalah dengan menerapkan rekomendasi dari KPK untuk memperbaiki tata kelola perusahaan,”terangnya.

Hadir dalam acara tersebut, Kasatgas II Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK, Roro Wide Sulistyowati, Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Basuki Haryono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pimpinan BUMD dan PDAM Wilayah Kalimantan Utara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekertaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Suriansyah,M.A.P, memimpin apel rutin di lingkungan Pemprov Kaltara bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (7/10) pagi.

Suriansyah dalam arahannya mengingatkan perangkat daerah yang telah diundang dan telah melaksanakan kunjungan lapangan bersama Satuan Tugas Tim Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mempersiapkan dengan baik seluruh dokumen yang diperlukan.

Demikian halnya dengan panitia-panitia pengadaan lainnya. PPTK dan PPKom diingatkan kembali oleh Suriansyah agar mempelajari kembali aturan agar dapat bekerja sesuai ketentuan dan aturan karena selalu ada penyempurnaan dan perubahan.

“Oleh karena itu dipelajari kembali dipahami semua ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme kegiatan yang menggunakan dana tertentu seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau yang reguler, atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki aturan tertentu agar dipelajari agar tidak ada masalah dikemudian hari,”tambahnya.

Sekprov pada kesempatan tersebut juga mengingatkan menyampaikan arahan oleh Pjs Gubernur terkait pemilihan umum 2024 agar pegawai di lingkungan pemprov menggunakan hak pilihnya.

“Untuk menentukan pemimpin kita yang akan datang, terkait hal itu juga kita jaga netralitas karena undang-undang telah mengatur baik ASN, PPPK dan Non ASN yang dibayar menggunakan APBD agar menjaga netralitas kita,”tegas Sekprov.

Sekprov berkali-kali mengingatkan agar pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara agar bijak dalam ruang media sosial.

“Bunyi dan tugas pokok kita yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai menyebarkan kebohongan, fitnah, menciptakan kebencian,” tegasnya.

Terakhir Sekprov meminta agar ASN dan Non ASN dapat mempelajari Peraturan Baris Berbaris (PBB) di lingkungan Pemprov agar mempelajari dari teman teman-teman yang menjadi lulusan sekolah kedinasan agar terlihat rapi dalam formasi baris berbaris dalam apel rutin maupun upacara resmi hari-hari besar lainnya.

(dkisp)

TARAKAN – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong mengajak keluarga besar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dengan berpartisipasi hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.

Hal tersebut disampaikanya saat menghadiri Pesta Gotilon Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Tarakan bertempat di halaman Gereja HKBP, Kota Tarakan, Ahad (6/10).

“Saya menghimbau seluruh jemaat HKBP Kota Tarakan dan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dapat berpartisipasi aktif dengan menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban, kondusifitas, kedamaian walaupun pilihan kita berbeda satu sama lain,” kata Togap.

Ia berpesan agar tradisi pesta ini harus terus dilakukan dan dilestarikan, karena menjadi bukti kerukunan dan kekompakan jemaat gereja, serta merupakan bentuk pelestarian akan nilai kearifan budaya lokal di Kaltara.

Pjs. Gubernur Togap menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara sangat mendukung kegiatan keagamaan untuk keharmonisan, kerukunan dan kedamaian di Kaltara. Dan diharapkan kegiatan ini dapat menjalin silaturahmi yang baik dengan pemerintah daerah.

“Mari kita bersama – sama mendukung program – program pemerintah daerah khususnya cinta budaya lokal dan pangan lokal serta meningkatkan pelayanan dan pengembangan gereja HKBP Tarakan,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan Bahan Bakar Bermotor di provinsi Kaltara.

Hal ini disampaikan Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong bersama seluruh jajaran perangkat pemprov Kaltara dan lintas sektor dari BUMN dan swasta di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (4/10).

Togap mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, yang menginisiasi rapat pembentukan satgas ini dalam rangka memaksimal pendapatan asli daerah Kaltara.

“Dengan target realisasi Kaltara di tahun 2024 sebesar Rp 550 miliar, realisasi per tanggal 30 September baru mencapai 64,12 persen, tentu masih tinggi, tersisa 2 bulan ini,”kata Togap.

Togap menyebutkan bahwa Mendagri sudah menyepakati dengan Bapenda Kaltara agar segera membentuk satgas, untuk mengoptimalkan pendapatan dari BBM.

“Untuk itu diperlukan kerja fokus dengan membentuk satgas, satgas ini akan mulai efektif di tahun 2025,” kata Togap berdasarkan informasi dari Kepala Bapenda Kaltara, DR. Tomy, SE, M.SI., .

Menurutnya, ini menjadi tantangan yang besar bagi Kaltara agar bisa merealisasikan pada tahun 2025 yang akan datang, diperlukan rencana kerja terukur yang harus bisa dicapai pada saat ini akan berdampak positif dimasa depan.

Dan pada penerimaan pajak wajib bahan bakar ini nantinya akan didistribusikan kepada kabupaten/kota se-Kaltara. “Sekitar 70 persen akan didistribusikan ke kabupaten/kota, 30 persen didistribusikan di provinsi Kaltara,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Kaltara selalu mencapai target setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 karena maraknya wabah Covid-19

“Diharapkan dengan kerja ikhlas ini tetap semangat, dapat dicapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan nantinya,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong menerima kunjungan rombongan investor dari Korea Selatan, di awal pekan bulan Oktober ini, Jumat (4/10) lalu.

Dalam kesempatan ini, Togap menyampaikan kehadiran investor asal negeri ginseng karena melihat potensi di Kaltara serta menawarkan teknologi terbarukan dari baterai.

“Umumnya baterai yang ada di Indonesia untuk mobil listrik dalam sekali pengisian bisa mencapai jarak tempuh maksimal 600 km, sedangkan pada teknologi grafit baterai sekali pengisian mampu mencapai jarak 1.800 km,”terangnya.

Ia menyampaikan teknologi yang diperkenalkan dari investor ini berupa bahan baku carbon, diyakini penggunaan baterai berteknologi baterai carbon bisa mendukung mobilitas dan efisiensi energi di Kaltara di masa yang akan datang.

Menurutnya, Indonesia didukung oleh Green Economy pasti akan lebih mudah dalam pembangunan teknologi ramah lingkungan. Dan berdampak positif ke masyarakat Kaltara.

“Potensi luar biasa dari baterai grafit namanya, saya akan lihat dulu perkembangannya, karena Sri Langka sudah melakukan MoU dengan investor ini, jadi saya instruksikan membuat timeline oleh PSTP,” jelas Togap.

Penata Kelola Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Rahman Putrayani menyampaikan bahwa investor Korsel ini sudah lama menetap di Indonesia dan ingin berekspansi ke Kaltara.

“Jadi kita tawarkan salah satunya di kabupaten Nunukan yang membutuhkan energi, jadi ini akan lebih bagus lagi kedepannya untuk kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri,” ujarnya.

Dikatakan juga, dua investor asal negeri ginseng ini berfokus pada solar panel dan baterai,“Jadi kita tawarkan pembangunan industri baterai ini di KIPI di kawasan industri kita dan mereka setuju, dan akan kita pertemukan dengan pihak KIPI,” tutur Rahman.

Namun demikian, berdasarkan paparan dari Togap, investor juga tertarik dengan industri perikanan seperti kepiting yang ada di Kota Tarakan.

(dkisp)