Ribuan Massa Hadiri Sosialisasi Pasangan ZIAP Di Nunukan

NUNUKAN – Calon Gubernur (Cagub) Kalimantan Utara (Kaltara) nomor urut 2, Zainal Arifin Paliwang melakukan sosialisasi dan silaturahmi dengan masyarakat dan relawan Zainal-Ingkong (ZIAP) di Jalan Lingkar, Nunukan pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Pada sosialisasi tersebut, Zainal Arifin Paliwang mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan dan masyarakat yang hadir hingga ribuan orang di Posko Relawan ZIAP Nunukan. Ia menuturkan tanpa dukungan masyarakat dirinya bukan siapa-siapa.

Selama ia menjabat sebagai gubernur Kaltara sudah banyak bantuan yang dirinya kucurkan untuk masyarakat Kaltara, termasuk Kabupaten Nunukan. Sebanyak kurang lebih Rp 205 miliar anggaran yang masuk ke Kabupaten Nunukan dari proyek-proyek yang dipegang oleh Pemerintah Provinsi Kaltara.

“Pekerjaan provinsi dari tahun 2021 sampai 2024 ini, proyek-proyek dari provinsi Rp 205 miliar sudah masuk anggaran provinsi di Kabupaten Nunukan,” ujarnya, Selasa (15/10/2024).

Selain itu, di bidang kesehatan dan jaminan untuk masyarakat rentan pun telah dilakukan, bahkan kurang lebih 90 persen masyarakat Kaltara sudah tercover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga akan terus memasifkan bantuan di bidang pendidikan dengan membangun satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah selatan, Kabupaten Nunukan.

“Pembangunan sekolah lanjutan atas, ada SMA baru di selatan untuk bisa menampung putra-putri kita yang mengenyam pendidikan di SMA,” ungkapnya.

Dikatakan Zainal, tanpa dukungan masyarakat Kaltara dirinya bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, ia meminta dukungan masyarakat Nunukan yang sangat antusias menyambut dirinya.

“Insyaallah di sini kita bersatu saya yakin di tanggal 27 November datang pemenangnya adalah Zainal-Ingkong. Saya sangat bangga melihat antusias relawan siap di Nunukan yang hadir ini yang hadir semua,” pungkasnya. (**)

Pemda Lutim Gandeng Assessment Center Polda Sulsel Jaring Pejabat Berkualitas


MAKASSAR-Berandankrinews.com.
Assessment Center Polda Sulsel bekerjasama Pemda Luwu Timur (Lutim) menggelar Assessment dalam rangka uji kompetensi jabatan administrator lingkup Pemda Lutim TA 2024, Selasa (15 Oktober 2024).

Gelaran yang dilaksanakan di Lt. 2 Gedung Assessment Bagbinkar Ro SDM Polda Sulsel dibuka langsung Karo SDM Polda Sulsel yang diwakili oleh Kabagbinkar Biro SDM Polda Sulsel, AKBP Santiaji Kartasasmita, S.IK.

Dalam arahannya saat membuka kegiatan uji kompetensi tersebut, Kabagbinkar Biro SDM Polda Sulsel menekankan kepada para Asesi untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh.

“Melalui kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan kemampuan, khususnya dalam pembinaan karir, ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar rekan-rekan bisa mengetahui sejauh mana kemampuan dalam mengembangkan suatu jabatan,” tuturnya.

Assessment Center kerja sama Pemkab Luwu Timur ini diikuti 20 Asesi dengan melibatkan 35 Asessor Polda Sulsel, dan Tim Asesor SSDM Polri sebanyak tiga orang.

Satu diantara Asesor Polda Sulsel tersebut adalah Kabag Ops Satbrimob Polda Sulsel AKBP. Nur Ichsan, S.Sos., M.Si.

Saat ditemui oleh awak media, mantan Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel ini mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan bangga dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan Assessment Center ini.

“Sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ungkap AKBP Nur Ichsan.

“ Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 15 s/d 16 Oktober 2024, dan harapannya semoga melalui uji kompetensi ini akan menghasilkan pejabat administrator handal yang sesuai dengan kompetensinya,” pungkasnya.

Adapun metode yang digunakan dalam Assessment Center kali ini ada empat metode yakni In-Tray CAT, Psikometri CAT, LGD ( Diskusi tanpa pemimpin) , dan BEI (Wawancara). (*)

Kaltara Deklarasikan Komitmen Percepatan Stop SBS

TANJUNG SELOR – Sebagai bentuk komitmen dalam menanggulangi buang air besar sembarangan, Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong bersama seluruh kabupaten/kota se-Kaltara mendeklarasikan komitmen bersama Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di ruang serbaguna Gedung Gadis pada Selasa (15/10).

Dalam sambutannya, Pjs. Gubernur Togap menyampaikan Kaltara memiliki komitmen penuh dalam upaya Percepatan SBS. “Ini merupakan komitmen penting sebagai bagian dari upaya nyata kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat,” kata Togap.

Provinsi Kaltara memiliki banyak sungai dengan praktik BSB ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Buruknya sanitasi ini menyebabkan berbagai penyakit seperti Diare, Kolera, tifus dan disentri.

Selain itu, ia menegaskan komitmen bersama ini untuk mendukung Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan capaian 100 persen air minum layak, 90 persen akses sanitasi layak dan 0 persen rumah tangga tidak mempraktikkan SBS.

“Target sanitasi layak di Kalimantan Utara 90 persen, sementara saat ini sudah 100 persen adalah di Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Kabupaten Bulungan baru mencapai 85 persen, Kabupaten Nunukan 56 persen, Kabupaten Malinau 71 persen dan kota Tarakan 5 persen,” ujarnya.

Lanjutnya, Togap menyebutkan Percepatan Stop SBS untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta bisa memberikan edukasi, fasilitas dan dukungan agar setiap warga memiliki akses ke sanitasi jamban yang layak.

Pemerintah provinsi Kalimantan Utara senantiasa mendukung program kesehatan masyarakat untuk menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

“Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap elemen masyarakat, kita bisa mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman untuk anak – anak kita serta generasi mendatang,” pungkasnya.

Turut hadir diantaranya Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.,Ph.D, Pj. Walikota Tarakan diwakili Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Ir. Jamaludin, Pjs. Bupati Bulungan, H. Haerumuddin, SH, M.AP., dan Pjs. Bupati Malinau, Pollymaart Sijabat, SKM, M.AP.

(dkisp)

Beasiswa Kaltara Unggul Mulai Proses Pencairan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengumumkan secara resmi terhitung hari ini sudah mulai proses pencairan dana bantuan pendidikan “Beasiswa Kaltara Unggul” untuk pelajar dan mahasiswa. Hal ini dikonfirmasi langsung Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Kaltara, H. Basmar, S.Ag, pada Selasa (15/10).

“Jadi penyerahan beasiswa ini langsung ditransfer ke rekening masing – masing. Ini sudah di proses diusahakan dalam 1 minggu ini cair semua,” kata H. Basmar.

Proses pencairan beasiswa ini dilakukan secara bertahap, jadi penerima beasiswa ini bagi penerima beasiswa yang sekolah atau menempuh studi di Kaltara maupun Kalimantan Timur (Kaltim) wajib menggunakan rekening Bankaltimtara dan atas nama sendiri.

Sedangkan untuk mahasiswa yang menempuh studi kuliah berada di luar Kaltara seperti Sulawesi, Jawa wajib menggunakan rekening plat merah atau BUMN dari Bank BNI, Bank BRI.

“Alhamdulillah pada tahun ini proses pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul lancar tanpa ada kendala,” katanya.

Kendati demikian ada beberapa peserta yang tidak mengikuti persyaratan yang diminta seperti wajib menggunakan rekening Bank Kaltimtara, sehingga tidak mencapai 100 persen dari target karena tidak memenuhi persyaratan.

“Jadi ada sekitar 400 juta yang dikembalikan ke negara karena tidak memenuhi syarat, rata – rata dari SMA sedangkan dari Mahasiswa aman tanpa ada kendala,” ujarnya.

Lebih lanjut, H. Basmar mengungkapkan pada penerima beasiswa Kaltara Tahun 2024 total sebanyak Unggul sebanyak 6.160, dengan rincian peserta didik 1.879, peserta didik keagamaan 500 orang, dan mahasiswa perguruan tinggi sebanyak 3.781 orang.

“Mulai hari ini sudah mulai proses transfer transfer, kita maksimalkan bulan Oktober ini sudah selesai semua,” imbuhnya.

H. Basmar berharap kepada pimpinan yang terpilih agar bisa menganggarkan minimal sebesar 17 milliar dan kalau memungkinkan bisa mencapai Rp 20 milliar. Sehingga pada S3 mendapat Beasiswa RP 15 juta, Diploma Rp 2 juta hingga 3 juta, baik kuota penerima akan menjadi besar.

“Kita berharap pada tahun depan ini bisa lancar proses pencairan beasiswanya, selain itu meminta kepada pimpinan untuk menambah besaran nominal agak tinggi Beasiswa Kaltara Unggul,” tuntasnya.

(dkisp)

Bawaslu Nunukan Gelar Sosialisasi Netralitas ASN dan TNI/Polri, Abdul Munir : Hati-Hati di Media Sosial

NUNUKAN – Bertempat di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan menggelar sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Selasa (15/10/2024).

Terlihat hadir mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Abdul Munir, TNI/Polri, OPD lingkungan Kab. Nunukan, instansi vertikal, Ketua Bawaslu beserta jajaran.

Membacakan sambutan Bupati Nunukan, Abdul Munir menyampaikan bahwa pilkada tahun ini akan menjadi pilkada terbesar di dunia.

“Pilkada nantinya merupakan pesta demokrasi terbesar dimana akan diikuti oleh 37 Provinsi 415 Kabupaten dan 93 Kota di seluruh Indonesia,” sebut Abdul Munir yang juga membuka kegiatan sosialisasi.

Lebih lanjut dirinya mengatakan sesuai undang-undang ASN memang diberikan hak politik untuk memilih dan dipilih, namun ASN juga harus menyadari bahwa ada aturan yang mengikat.

“Salah satu pilar masyarakat yang selama ini menjadi sorotan dalam setiap pemilu adalah netralitas ASN dan TNI/POLRI, sehingga ASN tidak boleh memperlihatkan keterpihakannya kepada pasangan tertentu,” ucapnya.

Bersama dengan itu, Bupati telah mengeluarkan surat edaran netralitas ASN Kabupaten Nunukan terkait pilkada.

Kemudian, Asisten Pemerintahan dan Kesra tersebut menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjadi pemilih cerdas pada Pilkada 2024.

“Saya mengajak kepada seluruh ASN mari kita menjadi pemilih yang cerdas bersikap netral sehingga pilkada kali ini betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” terang Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Harapan juga disampaikan, dimana agar ASN, TNI dan Polri lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial di masa Pilkada.

“Saya berharap kepada para ASN dan TNI Polri untuk berhati-hati saat memberikan komentar, like dan share postingan di media sosial, jangan sampai gara-gara jempol, kita akan mendapatkan masalah secara hukum,” ucapnya.

Adapun pada kegiatan sosialisasi, disampaikan 5 materi terkait netralitas dan pengawasan di Pilkada 2024.

(nam/nam)