Kategori: BERITA DAERAH

NUNUKAN – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara Ir. Togap Simangunsong, M.App.Sc Membuka Forum Dialog Percepatan Pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Provinsi Kalimantan Utara dan Penggalangan Komitmen Pimpinan Daerah yang Belum Mencapai SBS 100%, bertempat di ruang pertemuan lantai satu Gedung Gadis Provinsi Kalimantan Utara, Senin (15/10). 

Kegiatan yang diikuti oleh Bupati/Walikota, Dinas terkait se – Kaltara ini dalam upaya mewujudkan sanitasi yang baik dan pola hidup sehat serta mendukung Pencapaian 100 persen Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024.

Untuk Pemerintah Kabupaten Nunukan sendiri telah membangun jamban sehat hampir di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan atau telah mencapai kurang lebih 58% pembuatan jamban sehat yang berada di pedesaan maupun yang di pulau – pulau, demikian yang disampaikan oleh Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid saat menyampaikan progres pembangunan jamban sehat di wilayah kerjanya.

“Tantangan di kita itu yang pertama adalah kondisi wilayah dan yang ke dua adalah paradigma atau mindset di masyarakat kita, dan Nunukan ini banyak wilayahnya berada di pesisir sehingga masyarakat nya banyak yang mau praktis aja, sehingga mereka hanya membuat jamban cemplung, namun dari OPD terkait kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat, Alhamdulillah di beberapa titik sudah 58 persen sudah menyentuh baik yang berada di pedesaan maupun yang ada di pulau – pulau.” Ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melaksanakan berbagai upaya dan berkomitmen untuk menuju 100 persen SBS pada tahun 2025.

Pada kesempatan ini Pjs. Gubernur Kaltara Togap mengatakan praktik Buang Air Besar Sembarangan menjadi masalah besar di banyak wilayah termasuk di Daerah Kalimantan Utara yang dapat memberikan dampak merugikan bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar.

“Sanitasi yang buruk akan mengundang berbagai macam penyakit, Data menunjukkan bahwa penyakit ini bisa dicegah jika kita mampu menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai, karenanya diperlukan bantuan dari Pemerintah dan seluruh stakeholder dalam upaya menghentikan praktik buang air besar sembarangan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan baik untuk kesehatan, ” tutur Laura.

Pjs. Gubernur Kaltara mengatakan penting memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dengan tidak membuang air besar sembarangan serta menyediakan sanitasi yang baik dan melakukan sosialisasi maupun kampanye kesadaran secara intensif dan berkelanjutan dibutuhkan untuk mencegahnya.

Penyediaan infrastruktur sanitasi yang memadai adalah hal yang tak kalah penting dengan memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki akses ke jamban, terlepas dari hal tersebut dibutuhkannya penguatan regulasi dan penegakan hukum dengan peraturan yang melarang BABS harus ditegakkan dengan tegas beserta sanksi bagi yang melanggar sehingga dapat memberikan efek jera harus dilakukan.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, saya yakin kita bisa menghapus praktik buang air besar sembarangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita, guna mewujudkan pembangunan SDM yang berkuallitas tinggi, “tutupnya.

Penandatanganan Komitmen Bersama ini diikuti oleh Bupati dan Walikota se Kaltara yang belum mencapai 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Memakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Abdul Munir membuka secara resmi Bimtek Katalog Elektronik dan E-Purchasing Pekerjaan Kontruksi dilingkungan Pemerintah Kab. Nunukan. Selasa (15/10/24).

Bimbingan Tekhnis ini diikuti sebanyak 65 orang dari 29 OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang terdiri dari unsur KPA, PPK, PPTK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan Jafung PPBJ dan Staf Teknis PPK.

Tujuan dilaksanakannya Bimbingan Teknis ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para peserta dalam mengelola dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa konstruksi secara elektronik.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra disampaikan bahwa katalog elektronik, yang awalnya difokuskan pada pengadaan barang, telah berevolusi untuk mencakup sektor kontruksi.

“Kemajuan ini merupakan langkah penting dalam memodernisasi mekanisme pengadaan tradisonal yang sering terhambat oleh prosedur yang panjang dan kurang transparansi,” ungkapnya.

Selanjutnya berdasarkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah tahun 2023 yang dirilis oleh LKPP menunjukan bahwa Kab. Nunukan jumlah transaksi E-Purchasing melalui katalog dan toko daring hanya sebesar kurang lebih Rp.93,12 Milyar atau sekitar 16,62℅ dari belanja pengadaan melalui penyedia sebesar RP.560, 28 Milyar.

“Penyebab rendahnya capaian belanja E-Purchasing adalah karena belum satu paket pun pekerjaan kontruksi dilaksanakan dengan metode E-Puschasing, sementara lebih dari separuh alokasi belanja pengadaan kita adalah pekerjaan konstruksi,” ujarnya.

Begitupun halnya pada tahun anggaran 2024, jumlah transaksi E-Purchasing melalui katalog sampai tanggal 30 September 2024 sebesar RP.113,14 Milyar atau sekitar 14,11℅ dari belanja pengadaan melalui penyedia sebesar RP.801, 80 Milyar.

“Oleh karena itu, untuk tahun anggaran 2025 saya minta kepada seluruh PA/KPA/PPK agar memprioritaskan belanja pengadaannya melalui E-Purchasing termasuk pekerjaan konstruksi,” tegasnya.

Kegiatan Bimbingan Teknis kali ini juga dihadiri Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Nunukan serta menghadirkan narasumber dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Wilayah Kalimantan Utata Kementerian PUPR Erwin Suryoprayogo dan Rizki Wisnu Yoaldri.

(PROKOMPIM)