Kategori: ADVERTORIAL

JAKARTA, Berandankrinews.com – Ada 13 provinsi yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas rencana penguatan rantai pasok industri di dalam negeri. Ke-13 provinsi itu, yakni Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. “Kaltara sendiri telah menyampaikan rencana penguatan rantai pasok industri didalam negeri kepada Kemendagri. Dalam hal ini, Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara akan memenuhi amanat UU No. 3/2014 terkait penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPID),” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Rabu (13/3).

Dalam penguatan rantai pasok industri dalam negeri itu, sedianya Kemendagri menetapkan 5 langkah untuk dapat dipenuhi pemerintah daerah. “Setelah menyusun RPID, langkah selanjutnya adalah menetapkan RPID itu kedalam peraturan daerah (Perda) setelah dievaluasi oleh pemerintah. Perda inilah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan industri di daerah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan,” tutur Irianto.

Setelah itu, dilakukan evaluasi terhadap Raperda tentang RPID sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113/2018. “Ada 6 hal yang patut diperhatikan dalam evaluasi ini, utamanya oleh pemerintah daerah. Yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) dan KIN (Kebijakan Industri Nasional), RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan selaras dengan RPJP Provinsi dan Kabupaten/Kota, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan,” beber Gubernur.

Diungkapkan Gubernur, pentingnya rencana penguatan rantai pasok industri didalam negeri direalisasikan, yakni salah satunya untuk mengatasi hambatan pelaksanan investasi dan ekspor di Indonesia, juga daerah. “Selama ini, yang menjadi penghambat pelaksanaan investasi dan ekspor adalah perizinan dan keruwetan regulasi pusat dan daerah yang tumpang tindih serta tidak harmonis. Akibatnya, hanya beberapa daerah yang menjadi tujuan investasi dan memberikan kontribusi ekspor. Dampak lainnya, timbulnya kesenjangan perekonomian antar daerah,” tutup Irianto.(humas)

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Untuk meningkatkan kerjasama, sinergisitas, serta menyamakan persepsi di antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (13/03) kemarin digelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Satpol PP se Kaltara 2019.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kaltara H Sanusi berharap melalui Rakor Teknis ini dapat meningkatkan kualitas anggota Satpol PP di Kaltara. Sehingga mampu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ini.

Sanusi mengatakan, terkait dengan kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satpol PP, Standar Operasional Prosedur (SOP) Satlinmas langsung berada di bawah Satpol PP. Kepada para Kepala Satpol PP, saya himbau untuk berkoordinasi dengan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang masih menaungi Satlinmas, sehingga saling bersinergi dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Satlinmas lebih jelas, tegas Sanusi saat membuka Rakornis yang berlangsung di Ballroom Hotel Crown Tanjung Selor ini.

Dikatakan Sanusi, peran Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran (Damkar) sangat mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 untuk menciptakan suasana dan situasi yang aman dan kondusif. Mari kita bersama-sama, khususnya Satpol PP se-Kaltara saling bersinergi untuk menciptakan pelaksanaan Pemilu di Kaltara mendapat yang terbaik se-Indonesia tahun ini, ungkap Sanusi.

Di tempat yang sama, Kepala Satpol PP Kaltara Datu Balam menambahkan, terkait kelembagaan nantinya akan ada perubahan Peraturan, bahwa Damkar akan berdiri sendiri, sehingga Linmas dan Satpol PP saja yang bergabung. Peraturan itu sudah dibahas, tinggal kita menunggu arahan dari pusat. Karena kalau ada perubahan, otomatis momenklaturnya akan berganti semua. Saat ini tiap Kabupaten/Kota Linmas dan Damkarnya berada di bawah Satpol PP,” jelas Datu Balam.

Ditambahkan, selain perubahan nomenklatur kelembagaan, dalam aturan baru ini, akan ada perubahan aturan pemakaian baju seragam Satpol PP. Nanti akan kami sosialisaskan sesuai dengan aturan pemakaian seragam kepada Satpol PP kabupaten/kota. Kita masih menunggu detail aturannya dari pusat. Yang jelas baju sedikit berubah namun warna tetap. Hanya saja lambang sesuai dengan lambang Satpol PP. Baju seragam yang baru lebih sedikit humanis, sehingga mampuh menciptakan suasana yang kondusif. Karena soal penampilan memang harus tampil beda,” tuntasnya.(humas)

TANJUNG SELOR, Berandankrinewsml.com Sebagai pendukung infrastruktur pada Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permikiman (PUPR-Perkim), tengah membangun jalan pendekat dari ibukota provinsi (Tanjung Selor) menuju KIPI di Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.

Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara Dr Suheriyatna mengatakan, jalan yang dibangun adalah jalan baru. Bukan jalan yang selama ini sudah ada. Hal ini dikarenakan, pemerintah ingin membuat jalan dengan jarak yang lebih dekat. Jalan yang selama ini ada jaraknya jauh, dan berbelok-belok. Nah jalan baru yang kita bangun ini, lebih banyak jalan lurusnya. Sehingga jarak lebih dekat, kata Suheriyatna.

Dikatakan, Pemprov Kaltara terus berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur. Ini dibuktikan dengan dialokasikannya pembangunan infrastrukur menjadi komponen terbesar di APBD Kaltara. Hal ini juga sejalan dengan program Nawacita ke-3 Presiden Republik Indonesia.

Salah satu infrastruktur yang saat ini menjadi fokus Pemprov Kaltara, sebut Suheriyatna, adalah pembangunan ruas jalan menuju KIPI Tanah Kuning – Mangkupadi. Sejak 2016, Pemerintah terus mengaloksikan anggaran untuk pembangunan jalan baru yang lurus sepanjang 50 kilometer tersebut. Pembangunan jalan pendekat ke KIPI ini, sebagai salah satu bentuk upaya percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanah Kuning – Mangkupadi, sebagai tindak lanjut keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) 56 Tahun 2018, tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang salah satu di dalamnya KIPI Tanah Kuning Kaltara, jelasnya.

Suheriyatna menegaskan, melalui dibangunnya jalan tersebut diharapkan masyarakat mendapat alternatif pilihan jalan untuk menuju KIPI Tanah Kuning – Mangkupadi. Selain itu, khusus ruas jalan yang dikerjakan oleh Pemprov Kaltara ini, merupakan jalan yang dirancang untuk dilalui kendaraan dengan tonase yang besar. Hal ini untuk mempersiapkan jalur transportasi ke Kawasan Industri.

Dalam realisasinya untuk pembangunan jalan tersebut, dikatakan Suheriyatna, sejak 2016 hingga 2018 kurang lebih 13.468 kilometer yang telah terbuka. Dengan pengerjaan land clearing (pembersihan lahan), pembentukan badan jalan hingga pengerasan agregat B.

Pembangunan jalan ini sendiri terdiri dari dua sumber anggaran ada yang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan ada juga yang menggunakan Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD) Kaltara. Untuk DAK tahun 2018 dananya Rp 28 miliar, sedangkan dari APBD sebesar Rp 12.392.741.600, kata Suheriyatna.(humas)