Kategori: ADVERTORIAL

Gubernur Minta PT KMJ Utamakan Tenaga Kerja Lokal

ADVERTORIAL, BERANDA

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dan Kapolda Kaltara Brigjend (Pol) Indrajit berfoto bersama jajaran manajemen PT KMJ, Senin (18/3).

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie meminta kepada PT Karya Mineral Jaya (KMJ) untuk dapat memberdayakan tenaga kerja lokal jika perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan methanol itu resmi beroperasi.

Pasalnya, sumberdaya manusia yang ada di Kaltara mampu untuk bersaing dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk tenaga kerja yang tidak membutuhkan keahlian khusus, gubernur meminta agar tenaga kerja lokal dilibatkan. Meski demikian, tenaga kerja lokal juga harus dibekali dengan skill yang memadai. Saya minta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dapat membuat program peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang tenaga kerja, agar daya saing masyarakat Kaltara dapat terus meningkat pesat,kata Irianto, saat memimpin pertemuan dengan PT KMJ di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (18/3).

Pada dasarnya, pihak perusahaan menyetujui itu meski tetap harus ada kualifikasi. Khususnya, terkait jumlah yang harus proporsional. Tidak hanya itu, saat perusahaan itu beroperasi juga harus ada transfer ilmu atau keahlian. Jadi nantinya, sambil bekerja, tenaga kerja kita bisa belajar dengan para tenaga ahli yang miliki oleh para investor. “Ini untuk membangun daya saing tenaga kerja kita, bebernya.

Diungkapkan Gubernur, dari rencana penyerapan tenaga kerja yang dipaparkan PT KMJ, diketahui bahwa untuk tenaga lokal selama 4 tahun proyek berlangsung akan terserap sekitar 3 ribu orang. Ini meliputi 1.000 orang teknisi proyek, dan 2 ribu orang pendukung kebutuhan hidup tenaga pelaksana proyek. Sementara saat kilang methanol beroperasi, PT KMS akan mempekerjakan sebanyak 125 orang tenaga kerja lokal sebagai teknisi dan operator, 125 orang tenaga bantuan (labor supply), dan 800 tenaga kerja pendukung kebutuhan hidup para pekerja dan labor supply. “Ini merupakan multiplier effect yang bakal diterima masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal mengatasi pengangguran,” urai Gubernur. Sebagaimana diketahui, wilayah operasi PT KMS di Pulau Bunyu, Kaltara.

PT KMJ juga bakal mengeluarkan total biaya investasi sekitar USD 679 juta. Dengan investasi sebesar itu, PT KMJ menaksir feedstock yang diperoleh dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun sebesar 90 MMSCFD natural gas dari Wilayah Kerja (WK) Nunukan. Suplai gasnya berasal dari Badik, dan West Badik, juga WK Nunukan, dengan target aliran gas sekitar kuartal ke-3 2023 (commisiong pada kuartal ke-4 2023). “Produksinya ditargetkan 1 juta ton per tahun atau sekitar 3 ribu ton per hari untuk methanol,” papar Gubernur.

Soal perizinan, pembangunan kilang methanol di Pulau Bunyu itu membutuhkan waktu 3-4 tahun. Saat ini PT KMJ tengah berproses kelengkapan perizinan. Gubernur mengungkapkan, Pemprov akan memberikan izin itu 2 x 24 jam. Setelah itu, pihak perusahaan akan melakukan pengurusan izin lainnya, termasuk izin lokasinya, urai Irianto. Saat ini, PT KMS telah memegang izin usaha sementara dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Selain itu, juga telah dilakukan market feasibility study dan preliminary feasibility study.

Surat Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi No. 1/1/IUSPO.ESDM3J/II/2019, tertanggal 25 Februari 2019 itu, kata Gubernur diterbitkan dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana kegiatan usaha pengolaha sesuai ketentuan yang berlaku. “Izin usaha sementara ini, masa berlakunya 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun. Perpanjangan itu dapat diaplikasikan apabila semua persyaratan kelengkapan dapat dipenuhi paling lambat 26 April 2016,” tutup Gubernur.(humas)

Instruksikan Satpol PP Lakukan Razia

ADVERTORIAL, BERANDA

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie memimpin rapat staf dengan kepala OPD lingkup pemprov, Senin (18/3).

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kaltara, untuk menggelar operasi rutin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang berkeliaran pada saat jam kerja.

Kedisiplinan ASN ini kembali menjadi sorotan utama Gubernur, mengingat banyaknya laporan masyarakat terkait ASN yang ada di warung kopi pada saat jam kerja. Dia menegaskan setiap PNS pemprov yang ketahuan tidak disiplin, terutama saat jam kerja, akan diberikan sanksi secara berjenjang. Itu akan ditegur berjenjang. Kalau dia eselon II, maka gubernur atau sekda yang menegurnya. Tapi kalau di bawahnya, maka kepala dinas yang memberikan teguran, ujar Irianto.

Gubernur mengakui, untuk menegakkan disipilin pegawai tidak mudah. Perlu ketegasan pimpinan dalam membina sekaligus menindak sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan setiap minggu apel dinasehati, tapi tetap saja masih ada pelanggaran. Sanksi makin tegas, agar ada efek jera meski belum tentu bisa menyelesaikan semua, jelas Irianto.

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menghimbau kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lambat 31 Maret 2019. Selain LHKPN, juga penyampaian SPT tahunan yang harus dilaksanakan secepatnya. Saya instruksikan agar kepala OPD yang ada di unit kerja masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap bawahannya, tuntas Gubernur.(humas)

Kepala KPH Jenneberang 1 Apresiasi Jalur One Day Adventure Seri IV Soppeng

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

Soppeng (Sul-Sel), Berandankrinews.com– Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jenneberang 1, A Tonra Solie, S.Hut, M.Si mengikuti adventure yang bertajuk Jelajah Bumi Latemmamala One Day Adventure Seri IV 2019, yang digelar oleh Soppeng Trail Adventure Community ( Sontrac) dalam rangka memperingati HUT Kabuapaten Soppeng Ke 758, Sabtu (16/3/19) kemarin.

Kegiatan One Day Adventure seri IV 2019 yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah yakni Kabupaten Gowa dan Takalar untuk meramaikan acara tersebut.

Salah satu yang sangat diapresiasi yaitu rute yang di lalui yang memiliki makna dan pengalaman tersendiri bagi peserta.

A Tonra Solie Kepala KPH Jenneberang 1 mengatakan, Kegiatan yang kita ikuti hari ini yang di laksanakan oleh Sontrac Soppeng yang di gagas oleh Bupati Soppeng, A Kaswadi Razak, tentunya mempunyai makna yang sangat berarti bagi kami.

Kami dari rider trail adventure community Gowa dan Takalar sangat mengapresiasi rute ataupun jalur yang di siapkan oleh panitia, rute dan jalur ini memang sangat variatif di mulai dengan bukaan persawahan, di situ nampak kelihatan bahwa dari 1sisi sektor pertanian itu sangat besar peranannya terhadap pembangunan Kabuaten Soppeng, ujarnya saat di temui Berandankrinews.com Soppeng di garis Finish.

Lanjut Dia, yang kedua sisi Ekowisata bahwa, pengembangan Ekowisata yang sementara digencar oleh pemda Kabupaten Soppeng, yang sangat serius dikelola Bupati Soppeng. Kita bisa melihat tadi betapa indahnya jalanan yang kita lalui kiri dan kanan di penuhi hutan belantara yg masih tetap terjaga dengan baik .

di sisi lain, Ekowisata juga sudah mulai nampak di kelola dengan pelan-pelan tapi pasti, sebagai salah satu contoh pengembangan obyek wisata lembah cinta, lembah cinta ini merupakan ekowisata pemanfaatan jasa lingkungan dari sektor kehutanan yang melibatkan seluruh aspek baik masyarakat yang ada di sana maupun pemerintah daerah dan tentunya harus melibatkan seluruh stakeholder baik LSM maupun wartawan dan sebagainya, ujar Kepala KPH Jenneberang 1 yang meliputi wilayah Kabupaten Gowa, Takalar dan Jenneponto

Dia berharap kedepannya ditempat lain juga dikelola menjadi objek wisata, wilayah tersebut memiliki nilai Jual yang tinggi.

“kita berharap kedepannya di tempat-tempat lain bukan hanya di Desa Mattabulu ini, tetapi di beberapa kecamatan yang saya tahu pasti mempunyai obyek wisata yang mempunyai nilai tawar yang tinggi , mempunyai nilai tawar yang cukup menjanjikan untuk di kembangkan,” Harapnya.

Dari Seorang A Tonra Solie sangat puas bersama teman-temannya bersepeda sambil menikmati pemandangan alam yang sangat eksotis dan Indah.

“Hari ini Kami sangat puas, dimana jalurnya variatif, kawasan hutannya masih terjaga deņgan baik serta nampak partisipasi dari seluruh aspek yang mendapat dukungan dari pemda dalam hal ini Bupati Soppeng A Kaswadi,” pungkasnya

Kami dari KPH Jenneberang 1 yang mempunyai wilayah Kabupaten Gowa, Takalar dan Jenneponto tentu harus banyak belajar, harus banyak mencermati, harus banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang harus di gali dan bisa kita kembangkan di wilayah KPH Jenneberang 1, Tutup A Tonra Solie. (Herwan)

Pemprov akan Lebih Cepat dan Giat Lawan Korupsi

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL

CEGAH KORUPSI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Gubernur Kaltim Isrannoor usai menghadiri Penyerahan Dokumen Asi Pencegahan Korupsi 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi oleh Presiden RI di Istana Negara, Rabu (13/3).

JAKARTA, Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan bekerja lebih cepat dan giat dalam melawan korupsi. Salah satunya dengan akan menerapkan Online Single Submission (OSS) dan kebijakan satu peta. Selain itu, dalam pengelolaan anggaran juga akan dilakukan integrasi perencanaan penganggaran. Dan, dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Pemprov Kaltara berusaha mewujudkan integrasi penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan.
Hal ini searah dengan harapan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dapat membaik dari sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2018 menjadi 38, dari sebelumnya 34 di 2014. Disamping itu, berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) pelayanan publik juga semakin bebas dari pungutan liar. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memetik pernyataan Presiden Joko Widodo pada Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3) lalu.

Menurut Gubernur, Presiden berkeinginan tindak pidana korupsi dapat turun hingga 0 persen. “Korupsi adalah musuh bersama sebagai bangsa, penyakit yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, dinding yang menghalangi bangsa untuk bergerak maju, dan menghalangi kita semuanya untuk mewujudkan cita-cita konstitusi bangsa Indonesia. Karena itu, Presiden menegaskan, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan korupsi, tidak ada alasan untuk menunda-nunda aksi dan mencegah pemberantasan korupsi,” tutur Irianto.

Diingatkan pula oleh Presiden, agar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 pada Juli 2018, untuk tidak sekedar menjadi dokumen tanpa pelaksanaan. Semuanya harus berkolaborasi membuat Indonesia bebas dari korupsi, dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan, fokus Stranas Pencegahan Korupsi sudah jelas dalam tiga hal, yang pertama perizinan dan tata niaga, yang kedua keuangan negara, yang ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi, ucap Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan kepada jajaran Pemprov Kaltara untuk memahami arahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agoes Rahardjo. Ini terkait dengan 3 fokus Stranas Pencegahan Korupsi. Yakni, fokus pertama terkait penyelenggaraan kemudahan perizinan. “Dalam kemudahan perizinan ini fokus utama adalah adanya OSS, dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ungkap Irianto.
Diharapkan yang tergabung dalam OSS, bukan hanya pemerintah daerah tapi juga kementerian-kementerian yang di pusat. Yang tidak kalah pentingnya dalam fokus pertama ini, adalah transparasi dalam perizinan sumber daya alam. “Ini menyangkut pengukuhan kawasan hutan, kebijakan satu peta, tumpang tindih perizinan juga akan dibenahi, juga pembenahan pemberian izin. Ketua KPK juga mencatat, kebijakan tentang pemanfaatan tanah negara yang terlanjur salah. ini tidak boleh terus dibiarkan, bahkan sudah ada yang mempunyai keputusan hukum tetap, sudah inkrah, sampai hari ini belum dilakukan eksekusinya, tutup Gubernur.(humas)

Bulan Ini SOA Penerbangan Mulai Jalan, Alokasi Anggaran Rp 47 Miliar, Sudah Tahap Lelang

ADVERTORIAL, BERANDA

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara) tak lagi harus membayar mahal untuk menggunakan angkutan penerbangan. Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk penumpang penerbangan ke wilayah pedalaman dan perbatasan mulai direalisasikan pada Maret ini.

Saat ini, sesuai informasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, pemberian SOA senilai Rp 47 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, sedang dalam proses lelang. “Insya Allah pada Maret ini SOA penerbangan sudah mulai jalan. Sesuai laporan dari Dinas Perhubungan, sekarang sedang berlangsung proses lelang. Dalam waktu dekat lelang akan selesai, sehingga jika tidak ada halangan pertengahan atau di akhir Maret, penerbangan bersubsidi tersebut bisa mulai beroperasi, kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Secara rinci, terangnya, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk SOA penumpang penerbangan. Sementara dari Pemprov Kaltara melalui APBD 2019, menganggarkan Rp 12 miliar. Secara total tahun ini alokasi anggaran untuk SOA Penerbangan mencapai Rp 47 miliar.

Gubernur mengatakan, SOA ini diberikan untuk mengurangi beban ongkos transportasi ke wilayah perbatasan. Program SOA penerbangan sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Besaran subsidinya sekitar Rp 600 ribu sampai Rp 700 ribu. Jadi, misalnya harga tiket Rp 1 juta, ongkos yang dibayarkan oleh warga hanya Rp 300 ribu hingga Rp 400.000 per orang, jelasnya.

“Program ini sangat bagus, karena sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman yang selama ini hanya bisa menggunakan pesawat, sebagai satu-satunya alat transportasi, lanjut Gubernur.
Selain memberikan subsidi, imbuh Irianto, bersamaan dengan ini, Pemerintah juga berupaya membangun sarana infrastruktur jalan dan jembatan ke daerah perbatasan, sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Sehingga, ke depan masyarakat tidak hanya berharap pada angkutan penerbangan saja, yang ongkosnya sangat tinggi.

Secara terpisah, Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid mengatakan, pemberian SOA, utamanya yang didanai APBN tahun ini ada penambahan rute baru. Penetapan rute dari APBN ini, untuk memenuhi aspirasi masyarakat di wilayah sasaran mengenai keterjangkauan transportasi. Sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Rute baru itu, antara lain Data Dian, Pujungan, Mahak Baru, Long Sule dan Long Alango yang berada di Kabupaten Malinau. Kemudian 2 rute lainnya, yakni Long Layu dan Binuang yang berada di Kabupaten Nunukan. Rute ini dinilai sebagai daerah yang sulit dijangkau. Baik oleh transportasi darat maupun laut, ungkapnya.

Taupan menambahkan, masih di program yang sama, pada APBD Kaltara 2019 juga teralokasikan untuk SOA ini. Nilainya sekitar Rp 12 miliar. Untuk mensubsidi penerbangan pada 9 rute PP yang akan dilayani. Yakni Tanjung Selor-Long Alango, Tanjung Selor-Long Pujungan, Tanjung Selor-Long Sule, Tanjung Selor-Data Dian, Tanjung Selor-Mahak Baru, Tanjung Selor-Long Bawan, Tanjung Selor-Long Ampung, Nunukan-Binuang, dan Nunukan-Long Layu.

Sebagai informasi, pada 2018, SOA dari APBN dengan nilai anggaran sekitar Rp 21 miliar telah terealisasi 15 rute. Sedangkan dari APBD, pada 2018 dikucurkan dana sebesar Rp 12 miliar. Dengan perkembangan ini, maka dukungan APBD untuk SOA 2019 akan menyesuaikan. Dengan maksud agar tidak tumpang tindih dengan SOA APBN. Jika semakin banyak operator penerbangan perintis yang dapat mengikuti lelang SOA baik APBN maupun APBD, maka proses lelang bisa lebih cepat, tutupnya. (humas)