Anggota DPR RI Komisi VII Resmikan Sumur Bor Bantuan Kementrian ESDM

Nunukan, Berandankrinews.com–Sebagaimana kita ketahui bersama, air adalah kebutuhan paling penting di dalam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi ini. Sebab jika tidak ada air, bisa dipastikan sebuah kehidupan tidak akan bisa berjalan. 

Anggota DPR RI komisi VII Dr. Ari Yusnita bersama Perwakilan Kementrian ESDM Badan Geologi Tantan Hidayat mencuci wajahnya dengan air sumur bor

Peresmian sarana air bersih sumur bor melalui pengeboran air tanah sedalam 125 meter yang dipusatkan di Kampung tator RT. 19 Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan, Kaltara, Sabtu (23/3/19).

Secara langsung diresmikan oleh Anggota DPR RI Komisi VII, Dr. Ari Yusnita didampingi perwakilan Kementrian ESDM Badan Geologi Pusat Air Tanah dan Tata Lingkungan Tantan Hidayat, ST, MT

Usai Peresmian dikatakan oleh Dr Ari Yusnita, Bantuan ini bukan pertama kali yang dilakukan, tetapi bantuan yang kami lakukan sejak tahun 2016, selama saya menjadi Anggota DPR RI ada 18 sumur bor yang sudah kita berikan untuk Kalimantan Utara sejak 2016 hingga 2019 ini. Di 2019, terakhir ada 10 sumur bor yang lagi proses.

“Berarti ada 28 ya totalnya semua, tahun 2018 itu, ada 18 sumur bor,”Kata Ari

Selain sumur bor, kata Ari ada sebagian bantuan berupa penerangan lampu jalan dan bantuan lainnya.

“Bantuan lainnya seperti ada pencemaran sungai, Komisi VII pasti datang dengan Dirjen Minerba dan Instansi terkait,”Katanya.

Pembangunan sumur bor bantuan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan DPR RI, bekerjasama dengan pemerintah daerah memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengentasan daerah sulit air bersih, melalui pengeboran air tanah dalam, dimana beberapa daerah diwilayah Kabupaten Nunukan mengalami permasalahan penyediaan air bersih.

Dr Ari Yusnita menuturkan Kita dari pusat memperjuangkan sumur bor ini, Satu sumur bor dari APBN itu hampir 500 juta, otomatiskan disaat kita memberikan di kabupaten, otomatis untuk pemasangan pipa diserahkan ke pemerintah daerah.

“Begitu sumur bor ini kita masukan, tentunya kita izin dari pemda setempat, artinya pemda setempat menerima sumur bor ini dengan baik. Selanjutnya pipanisasi nanti kita serahkan kepada pemda setempat atau dari Swadaya masyarakat,” ujar Ari Yusnita.

Selama menjadi Anggota DPR RI, Ari Yusnita menuturkan Kurang lebih 330 Milyar yang telah diturunkan dengan bentuk program yang ada di seluruh Provinsi Kaltara.

“Program Jargas Kota Tarakan, BBM satu harga, ada 8 dikaltara, PJUTS, Mobil Ambulance dan mobil sekolah melalui CSR Pertamina, PLN dan PGN, Rumah Ibadah, Konverterkit Nelayan yang merupakan program dari Kementrian ESDM 880 untuk Kota Tarakan,” beber Ari Yusnita.

Dia menambahkan beberapa Motor Sampah dan beasiswa 400 melalui riset dan teknologi yang ada diseluruh kaltara ditahun 2019 ini.

“Sementara kita lagi merekrut data-datanya semua,”Ujarnya.

Tambahnya, Bantuan yang lainnya, kita melakukan sosialisasi kelapa sawit, kemudian pemberian pupuk cair kepada masyarakat di Malinau dan Kota Tarakan dan program lainnya yang ada di komisi VII.

Adapum bantuan yang telah diberikan DPR RI khususnya Kabupaten Nunukan yang terbagi dibeberapa kecamatan.

“Bantuan untuk Nunukan, Bantuan Bis Sekolah dan Motor sampah,
di kelurahan Nunukan Tengah Satu Sumur Bor, PJU, di Sebatik 1 sumur bor dan PJU kemudian di Semeinggaris BBM satu harga serta di Lumbis 1 Sumur bor,” ungkap Ari Yusnita.

Peresmian Sumur bor dihadiri oleh para ketua RT dan Warga Rt 17 dan 19 kelurahan Nunukan Tengah.

Gubernur Hadiri Rakornas HKTI di Istana Negara

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri pembukaan Rakornas dan Diskusi Nasional HKTI oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3).

JAKARTA, Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3). Dalam acara yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, dihadiri sekitar 530 peserta dari HKTI se-Indonesia. Selain itu tampak hadir, Mensesneg, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI, Ketua Dewan Pimpinan Nasional HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, serta para ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia. “Selain sebagai gubernur, saya hadir juga dalam kapasitas saya sebagai Koordinator Wilayah HKTI Kalimantan,” kata Gubernur usai acara.

Diungkapkan, ada beberapa poin penting disampaikan Presiden dalam pengarahannya tadi. Pertama, kata Irianto, adalah soal penanganan pasca panen untuk hasil pertanian. Presiden berharap agar para petani mulai mengubah pola-pikirnya. “Dalam mengelola usaha pertanian, para petani harus mulai berpikir situasi pascapanen. Dengan demikian, petani perlu memiliki alat seperti RMU (Rice Milling Unit), dryer atau mesin pengemasan untuk membuat label,” ungkap Gubernur mengutip arahan Presiden. Dengan pengemasan yang baik, lanjutnya, produk pertanian itu layak dipasarkan di pasar modern seperti hypermarket atau supermarket.

Gubernur menambahkan, dalam kesempatan tadi, di depan para direksi perbankkan yang turut hadir, Presiden juga menginginkan agar bank membantu para petani. Salah satunya mendukung para petani membeli mesin-mesin pertanian, seperti mesin penggilingan padi (rice mill unit), mesin pengering (dryer) sampai mesin pengemasan (packaging).

Jokowi mengatakan mesin-mesin pertanian itu memiliki harga yang bervariasi. Presiden menyebut harga Rp 500 juta sampai Rp 2 miliar untuk mesin-mesin tersebut. Menurutnya, mesin pertanian itu layak dibiayai oleh perbankan.

Presiden mengatakan, zaman telah berubah pada saat ini. Pengeringan padi, menurutnya, tidak perlu lagi dilakukan dengan cara menjemur di jalan atau halaman, melainkan menggunakan mesin dryer. “Kedua, terkait dengan pengendalian harga. Bapak Presiden meminta agar dilakukan upaya-upaya agar harga produk pertanian selalu stabil. Jangan sampai ada saat tertentu harga anjlok yang merugikan petani, atau waktu lain yang harga terlampau tinggi. Salah satunya dengan membatasi impor. Presiden menginginkan adanya cluster-cluster. Artinya, ada wilayah yang difokuskan pada komoditi pertanian tertentu. Sehingga saat panen, harga petani tidak anjlok,” bebernya.

Presiden, lanjut Irianto, juga mengharapkan, agar tidak hanya pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai. Namun juga tanaman tahunan yang memiliki nilai ekonomi lebih. Seperti kopi, cengkeh, lada dan lainnya.

Di sisi lain, diungkapkan Irianto, HKTI juga telah melakukan berbagai program pertanian. Salah satunya di Kaltara. HKTI akan membantul Kabupaten Bulungan dalam pengembangan padi. “Waktu bertemu dengan Bupati sudah disampaikan, agar Pemkab Bulungan segera mengklirkan lahan yang akan digunakan untuk pertanian,” ujarnya. (humas)

Tim Supervisi Korps Brimob Polri Lakukan Kuker Ke Batalyon C Pelopor Bone

Bone, Berandankrinews.com–Tim Supervisi Korps Brimob Polri melakukan kunjungan kerja ke Mako Batalyon C Pelopor di Jalan MH. Thamrjn Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Bone, Sulsel, Rabu (20/3/19) pukul 14.10 Wita.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh, Tim Supervisi, AKBP Ramses SIK, MH beserta Kompol Cristian Kadang SE, SIK, Danyon C Pelopor, Kompol Nur Ichsan, S.Sos, Wadanyon C Pelopor, AKP Andi Muh. Syafei S.Sos, MH, Para Kasi Jajaran Yon C Pelopor, Para Danki dan Wadanki Jajaran Yon C Pelopor, Para Danton Jajaran Yon C Pelopor dab Para Anggota Jajaran Yon C Pelopor.

Sambutan Danyon C Pelopor Kompol Nur Ichsan, S.Sos mengatakan, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka Supervisi Ops Mantap Brata 2019. Kami laporkan jumlah personil Batalyon C Pelopor sebanyak 305 orang yang terdiri dari 4 kompi dan semua kompi menyatu di Mako ini.

Adapun jumlah personil kompi berkisar sekitar 60 orang yang jauh dari standar, Mako Batalyon C Pelopor murni untuk fasilitas kantor saja dan tidak memiliki asrama sehingga apabila ada remaja maka kami jadikan sebagian ruangan kantor menjadi barak remaja, Kata Kompol Nur Ichsan.

“Jumlah kendaraan masih sangat kurang dengan rincian yaitu jumlah bis 1 unit, truk 4 unit sehingga apabila ada pergeseran maka kami meminjam truk dari polres maupun kami memakai kendaraan sewaan,”ujarnya

Dia menambahkan, Rencana tahun ini akan di bangunkan kompi yang tanahnya di sediakan oleh pemprov sulsel yang rencananya kompi 4 berada di kabupaten Bulukumba. Adapun di Kabupaten Wajo masih dalam proses pembebasan lahan, sedangkan Pemda Bone akan memberikan lahan untuk pembangunan Flet dan Rumah Jabatan.

Pada kesempatan itu, Tim Supervisi, AKBP Ramses, SIK, MH mengatakan, Kami datang ke mako Batalyon C Pelopor membawa nama Dankorps Brimob karena atas perintah Beliau kami melaksanakan tugas ini. Terimah Kasih kepada Danyon C Pelopor beserta Jajaranya yang telah menyambut kami dengan baik di Mako Yon C Pelopor.

Dikatakan AKBP Ramses, Tujuan dari supervisi ini yaitu bukan untuk mencari kesalahan namun untuk mengetahui sejauh mana dalam melaksanakan tugas selama ini serta untuk mengetahui kesiapan Batalyon C Pelopor dalam melaksanakan tugas Ops Mantap Brata 2019.

“Tugas kita saat ini masih bersifat Stand Bay (On Call) sehingga di sela-sela waktu On Call tersebut di manfaatkan untuk melaksanakan latihan-latihan,”Kata AKBP Ramses.

Dikatakan, Dalam supervisi ini kita akan mengetahui kondisi operasionalnya, kondisi anggaran, penyerapan anggaran, serta kondisi kendaraan operasional yang akan di gunakan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas kita kedepannya yaitu tidak hanya fokus pada PHH namun kita tetap melakukan persiapan dalam rangka mengantisipasi Bencana Alam seperti banjir dan tanah longsor, mengantisipasi Konflik Sosial seperti perkelahian antar kelompok serta penanggulangan Terorisme.

Dia juga mengingatkan Dalam melaksanakan tugas, tidak ada permasalahan yang timbul

“kita di harapkan menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru lagi,”jelasnya

AKBP Ramses mengatakan, Danyon dan Pasi Ops agar membuat pemetaan tingkat kerawanan daerah sebelum melakukan, membuat laporan Rencana Operasi. Setiap anggota dalam melaksanakan tugas harus tetap solid dan kompak, jangan sampai terpecah belah.

“Kepada seluruh anggota jangan sampai terlibat politik praktis seperti memberikan fasilitas kendaraan untuk opersional calon legislatif ataupun memberikan fasilitas rumah sebagai tempat pemenangan salah satu paslon.

  • Penekanan kepada anggota agar jangan sampai memihak atau memberikan dukungan kepada salah satu paslon,” Katanya.
  • Tetap melaksanakan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan personil baik latihan tingkat Kompi maupun tingkat Batalyon.

Tambahnya, agar para perwira melakukan pengawasan dan pengendalian (waskat) kepada setiap anggotanya, seluruh anggota melakukan sinergitas dengan anggota TNI dengan memperbanyak teman serta senantiasa menjaga kekompakan dengan anggota TNI.

Kegiatan arahan tim supervisi berakhir sekitar pukul 15.10 wita dilanjutkan pengecekan alsus dan kendaraan dinas yon c pelopor. (Irwan N Raju)

Gubernur Ajak Seluruh Elemen Peduli Kebersihan

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama perusahaan penerima penghargaan Propernas dan Proklim, Senin (18/3).

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, TNI/Polri juga tokoh masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan. Ini sekaligus untuk menunjukkan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap gerakan Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).


Dalam pencanangan itu, ditargetkan Indonesia dapat bebas sampah dan menjadi bersih pada 2025. “Bangsa yang maju di dunia, masyarakatnya memiliki kesadaran untuk hidup bersih dan mengelola sampahnya dengan baik. Terkait hal itu, dibutuhkan perubahan mental yang kuat dan kesadaran yang hebat dari masyarakat Indonesia untuk mencapai hal seperti itu, kata Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup se-Provinsi Kaltara Tahun 2019 di Gedung Pertemuan Bandiklat Kabupaten Bulungan, Senin (18/3).

Dalam realisasinya, Pemprov Kaltara telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung terwujudnya Kaltara yang bersih. Di antaranya, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara dalam program Kaltara Bersih.

“Sayangnya, dalam sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam program ini, masyarakat yang kawasannya dibersihkan, hanya menjadi penonton,” urai Irianto.

Diakui Gubernur, untuk membangun kesadaran dan budaya hidup bersih tidak mudah. “Seorang pemimpin perlu memiliki ketegasan dalam menerapkan kebijakan terkait lingkungan. Karena, persoalan kebersihan ini menyangkut masa depan generasi di suatu negara atau daerah,” ungkap Gubernur.

Gubernur pun mulai menyuarakan untuk menanggulangi sampah, utamanya sampah plastik. “Dari segi aturan, sejatinya sedikitnya ada 6 dasar hukum terkait pengelolaan sampah ini. Tinggal pelaksanaannya saja, apakah dilaksanakan secara konsisten atau tidak,” jelas Irianto.

Diperkirakan dalam sehari, setiap orang menghasilkan sampah sebanyak 0,7 kilogram. “Indonesia sudah darurat sampah plasti. Dan patut diketahui, volume sampah ini dipengaruhi dengan pertambahan penduduk. Dari itu, sebelum penduduk Kaltara bertambah banyak, ini kesempatan kita untuk menjadi daerah yang bersih, tutur Gubernur. Disini, Gubernur pun mengajak masyarakat untuk melakukan 3R (Reduce-Reuse-Recycle).(humas)

PNS Jangan Malas dan Mudah Mengeluh, Gubernur Serahkan SK CPNS dan PNS di Lingkup Pemprov Kaltara

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama seluruh ASN yang diangkat menjadi PNS 100 persen 2018 dan CPNS 2019, Senin (18/3)

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki sikap pantang penyerah, tidak mudah mengeluh, tegar dan kuat dalam setiap menghadapi segala tantangan. PNS juga harus siap diuji, dan tidak malas.

Demikian ditegaskan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS hasil penerimaan formasi 2017, menjadi PNS 100 persen. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur sekaligus juga menyerahkan SK bagi para CPNS di lingkup Pemprov Kaltara 2018.

“Anda semua baru saja dilantik, dan diambil sumpah janji. Saya minta pegang teguh selalu sumpah janji ini. Sumpah janji ini jangan cuma diucap, tapi harus selalu diingat dan dijalankan, ujar Irianto. Dalam kesempatan ini, saya perintahkan agar sumpah janji PNS ditempel di masing-masing ruang kerja, lanjutnya.

Pesan lain disampaikan Gubernur, PNS wajib membaca dan memahami aturan. Harus tahu hak dan kewajiban sebagai PNS. Dengan memahami aturan-aturan yang berlaku, dalam bekerja kita akan terarah, dan terhindar dari perbuatan yang melanggar, kata Irianto.

Gubernur juga menyampaikan, agar para pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara bekerja dengan penuh tanggungjawab.

“Ingat. semua yang kita lakukan, harus kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya di dunia, namun akan dipertanggungjawabkan di Hadapan Allah SWT, tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan, selama ini sudah cukup banyak capaian-capaian yang diraih Pemprov Kaltara. Capaian ini, kata Irianto, bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi menjadi bukti sebagai provinsi baru, Kaltara bisa menunjukkan prestasinya. Ini merupakan hasil kerja keras yang sudah kita lakukan. Capaian yang sudah ditunjukkan, harus menjadi contoh dan motivasi bagi para CPNS dan PNS baru, kata Gubernur.

Irianto mengaku yakin dengan kemampuan para CPNS dan PNS yang kemarin mendapatkan SK. Menurutnya, saat mengikuti seleksi peserta yang mendaftar begitu banyak. Bahkan mencapai belasan ribu. Sehingga 400 lebih CPNS ini adalah, para peserta pilihan yang memiliki kapasitas dan kecakapan untuk bisa lulus.

“Saya ucapkan selamat bergabung. sekarang anda semua sebagai bagian dari keluarga besar Pemprov Kaltara. Mengabdilah dengan seoptimal mungkin, penuh keikhlasan dan kesungguhan, pesannya kepada para CPNS dan PNS baru yang telah menerima SK pada Senin (18/03).

Untuk diketahui, ada sebanyak 421 CPNS yang menerima SK pengangkatan. Mulai hari ini, mereka resmi 100 persen menjadi PNS. Mereka juga akan diambil sumpah/janji. Sedangkan CPNS yang lulus seleksi pada 2018 dan akan menerima SK pengangkatan ada 453 orang. Yang terdiri dari 442 dari formasi umum dan 11 orang dari formasi khusus, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). (humas)