Kategori: ADVERTORIAL

Program TMMD Ke 104 Resmi di Tutup Oleh Danrem 141/TP

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH

Bone, Berandankrinews.com–Upacara penutupan TMMD, Danrem 141/Tp bertindak sebagai Inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Kepala Staf Anggkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa.

Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhann Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan ridho-nya, kita dapat menutup kegiatannTNI Manunggal Membangun Desa Ke 104 tahun 2019 ini dalam keadaan aman dan lancar.

Upacara penutupan ini sekaligus menandai berakhirnya program TMMD ke 104 yang dilaksanakan serentak di 50 Kabupaten /Kota di seluruh Nusantara. TMMD yang diprogramkan 3 kali di tahun 2019, adalah wujud pengabdian TNI bersama bersama kementerian dan lembaga Negara lainnya, untuk membantu mempercepat pembangunan di daerah demi tercapainya kesejatraan rakyat.

Sejalan dengan tema TMMD kali ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerjan bersama sama membangun daerah, guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan di bidang teknologi, Ekonomi dan sosial budaya.

Untuk itulah selama TMMD ini peran Prajurit TNI hadir di tengah rakyat, menyebarkan semangat gotong royong dan energi positif untuk maju mencapai keunggulan.

Selanjutnya, saya selaku penanggung jawab orasional TMMD menyampaikan terima kasih dan aprsiasi kepada seluruh pihak, terutama pemerimtah daerah dan masyarakat atas segala dukungannya,. Sehingga TMMD ini dapat berjalan lancar dan mencapai target yang diharapkan.

“Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari Rabu, 27 Maret 2019, TNI Manunggal Membangun Desa Ke 104 Tahun 2019 secara Resmi, saya nyatakan ditutup,”Tambahnya.

Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhohi langkah kita dalam memajukan rakyat, bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Hadir dalam kegiatan upacara penutupan TMMD 104 Kodim 1407/ Bone, Bupati Bone
Dr H Andi baso Fashar Padjalangi MSI dan Forkopimda, Para Dandim Sekorem 141/Toddopuli serta Para Perwira Sejajaran Korem 141/Toddopuli Bone, Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, SH, SIK, Kapolsek Dua Boccoe, Camat dan para kepala desa, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan juga tokoh pemuda bersama warga masyarakat desa Lallatang. (Irwan N Raju).

Tim Asistensi Mabes Polri Kuker ke Sebatik Dalam Rangka Meninjau Patok 3 dan Kantor Pol Subsektor Sebatik Tengah

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

Nunukan, Berandankrinews.com– Brigjen Pol Daniel Pasaribu bersama rombongan mengunjungi wilayah perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (26/3/19).

Kunjungan Tim Asistensi Mabes Polri untuk meninjau patok 3 dan Kantor Pol Subsektor Sebatik Tengah.

Adapun Tim Asistensi dari Mabes Polri,
Brigjen Pol Daniel Pasaribu, Kombes Pol Drs Herry Ardianto, M.Si, Kombes Pol.Asep Adi Saputra, SH, SIK, M. Si, AKBP Purba Danardana dan Bripda Dwi Novansyah didampingi oleh Karo Ops Polda Kaltara, Kombes Pol Prasojo Wibowo, Dir Sabhara Polda Kaltara, Kombes Pol Rahmad Hendrawan, SIK, MM, Kabag Ops Polres Nunukan, Kompol Kennedy Sinaga, Kasat Polair Polres Nunukan, AKP Vendy M

Tim tiba didermaga Mentikas Sebatik disambut langsung Kapolsek Sebatik Tengah AKP Susilo, SE dan Kapolsek Sebatik Barat AKP Oman, beserta personil Polsek Sebatik Barat, kemudian melanjutkan perjalanan menuju patok 3 dan melakukan peninjauan Perbatasan Indonesia-Malaysia.

Usai melakukan peninjauan di patok tiga, Rombongan melanjutkan kunjungannya ke Kantor Pol Subsektor Sebatik Tengah.

Brigjen Pol Daniel Pasaribu sangat terkesan dengan penampilan Performance Anggota polres Nunukan yang bertugas di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, dengan semangat dalam pengabdian, terutama dalam melaksanakan tugas pengamanan operasi Mantap Brata tahun 2019.

Didalam pengamanan Pemilu dari tahapan kampanye hingga hari Pencoblosan atau pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara dapat berjalan dengan baik.

Brigjen Pol Daniel berpesan agar netralitas polri dalam pemilu tetap menjadi perhatian setiap anggota, sesuai arahan pimpinan polri agar polri netral.

Dia juga menyampaikan, agar kasat intelkam polres menjadi peka terhadap baca situasi khususnya, dalam kegiatan tahapan kampanye bekerja sama dengan KPU selaku penyelenggara pemilu, memonitor kegiatan kampanye yang sudah diatur sehingga jangan sampai kampanye tidak sesuai dengan prosedur.

“kepolisian di harapkan tegas dalam menindak terjadinya pelanggaran, seperti bila dalam giat kampanye, simpatisan menggunakan kendaraan melakukan konvoi di jalan sehingga membuat macet lalu lintas,”terangnya. (**)

Gubernur Jawab 4 Masalah Perawat di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA

SEMINAR NASIONAL : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Penasehat IDI Kaltara sekaligus tokoh masyarakat bidang kesehatan Kaltara, dr H Jusuf SK dan Walikota Tarakan dr H Khairul usai pembukaan Seminar Nasionak Keperawatan di RSUD Tarakan, Minggu (24/3).

TARAKAN, Berandankrinews.com– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengutarakan jawaban atas 4 persoalan yang dihadapi perawat di Indonesia, khususnya Kaltara usai membuka Seminar Nasional Keperawatan dalam rangka HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-45 di Gedung Pertemuan Lantai 6 RSUD Tarakan, Minggu (24/3).


Persoalan pertama, terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) profesi perawat. Upaya terkait hal ini sudah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dan telah ada hasilnya. Ini direalisasikan, karena saya sangat mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, utamanya tenaga kesehatan. Upaya ini akan terus dilakukan, dan terus dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitasnya oleh Pemprov Kaltara, kata Gubernur.

Persoalan kedua, terkait usulan pemberian tunjangan resiko kerja bagi tenaga keperawatan. Dijelaskan Irianto, untuk urusan yang satu ini, Pemprov Kaltara perlu mengkalkulasikan kemampuan keuangan daerah dengan berbagai komponen yang menjadi indikator pemberian tunjangan tersebut. Salah satunya, jumlah tenaga perawat. Apabila di Kaltara ada sekitar 3.800 perawat, sementara tunjangan resiko kerja yang diberikan sekitar Rp 300 ribu per bulan maka dalam setahun dibutuhkan anggaran sekitar Rp 13,8 miliar. Ini jumlah yang tidak sedikit, saya kira, jelas Gubernur.

Pemberian insentif semacam ini, sejatinya juga sudah dilakukan Pemprov Kaltara kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Belajar dari pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan ini, dalam perjalanannya, penyalurannya ternyata kurang baik. Tahun lalu, Pemprov menurunkan tim audit dan hasilnya didapati temuan adanya insentif guru yang tidak tersalurkan atau semacamnya, urai Irianto.

Gubernur berharap, apabila tunjangan resiko kerja kelak direalisasikan, diharapkan hal yang terjadi terjadi terhadap penyaluran insentif guru tidak terulang. Untuk mengatasi penyaluran yang lambat atau tidak lancar ini, Pemprov Kaltara bekerjasama dengan Bankaltimtara membuat sebuah inovasi, berbentuk kartu ATM untuk para guru penerima insentif. Jadi, insentif tersebut langsung disalurkan ke rekening penerima. Hal ini ternyata disambut baik pihak perbankan, dan BNI menawarkan diri untuk bekerjasama juga, tutur Irianto. Dikabarkan, launching kartu ATM tersebut akan dilakukan pada 4 April mendatang.

Hal lain yang dipikirkan Irianto sebelum menetapkan pemberian tunjangan resiko kerja, adalah dampak permasalahan yang akan muncul. Sekali lagi, untuk usulan tunjangan bagi perawat ini, saya akan mengkalkulasikannya dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terkait kemungkinan direalisasikan, besaran juga resiko yang mungkin timbul. Bila perlu, Pemprov akan mengajak pemerintah kabupaten/kota di Kaltara untuk urunan memberikan tunjangan ini, ulas Gubernur.

Persoalan ketiga, terkait penempatan tenaga perawat di setiap desa di Kaltara. Ini gagasan yang baik, hanya saja sangat diharapkan bupati dan walikota memiliki pandangan yang sama terkait hal ini. Dari itu, sebelum memastikan usulan ini terealisasi, pemimpin di setiap daerah harus mempelajari aturan yang ada sehingga tidak muncul permasalahan baru setelah dilaksanakan, ungkap Irianto.

Terakhir, persoalan status honorer dan upah tenaga keperawatan yang masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Untuk persoalan ini, saya sebenarnya sudah mengajukan usulan kepada Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk penambahan tenaga kesehatan dan penyuluh dari jalur honorer. Hanya saja, usulan itu belum dapat dipenuhi seluruhnya sehingga Kaltara dijatah beberapa orang saja. Menilik pentingnya hal ini, saya mengajak kepada bupati dan walikota untuk turut memperjuangkan hal ini bersama Pemprov Kaltara, tutup Gubernur.

Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut hadir Ketua DPP PPNI Harif Fadhillah, Penasehat IDI Kaltara dr H Jusuf SK, Walikota Tarakan dr H Khairul dan ketua DPW PPNI se-Kalimantan serta tamu lainnya.(humas)

Gubernur Pastikan Konsisten Perhatikan Nasib Nelayan

ADVERTORIAL, BERANDA

BANTUAN NELAYAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Kepala DKP Kaltara H Amir Bakry dan Wawali Tarakan Effendhi Djuprianto meninjau bantuan mesin dan kapal bagi nelayan, Minggu (24/3).

TARAKAN, Berandankrinews.com–Peningkatan kesejahteraan nelayan, serta penghidupan yang baik keluarganya tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menyerahkan 10 unit bantuan perahu nelayan dan mesin tempel serta 15 unit mesin kapal 24 PK di kawasan galangan kapal PT Sadewa Gemilang Industri (SGI), Kota Tarakan, Minggu (24/3).

Salah satu cara Pemprov untuk memenuhinya, adalah dengan menyalurkan bantuan yang intensif, konsisten dan adil kepada masyarakat nelayan di Kaltara. Saat ini, merupakan cara sederhana bagi Pemprov untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok nelayan juga pihak terkait. Tentunya, sebagai provinsi baru, APBD Kaltara relatif kecil. Untuk mendapatkan angggaran, kita harus bekerja keras. Dengan uang terbatas itu, wilayah yang luas maka pembagiannya diupayakan maksimal bagi rakyat Kaltara. Walau tak sempurna, namun diprioritaskan kepada warga yang membutuhkan. Seperti petani, nelayan, juga pengangguran, beber Irianto.

Setiap bantuan yang diberikan Pemprov Kaltara kepada nelayan, sedianya harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Lantaran sifatnya hibah dan harus terus diawasi penggunaannya, baik oleh kelompok tani maupun oleh pemerintah sendiri. Pemprov selalu berusaha memberikan bantuan secara merata ke seluruh kelompok nelayan di Kaltara. Seperti yang dilakukan hari ini. Saya memang memerintahkan kepada kepala DKP Kaltara untuk memperhatikan keluhan nelayan di Kaltara. Jangan sampai dipolitisasi. Yang pasti, Pemprov Kaltara bekerja membantu nelayan, ucap Gubernur. Jenis bantuan lain bagi nelayan, adalah bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh Pemprov Kaltara.

Harapan lain dari Gubernur, bantuan alat dari Pemprov Kaltara dapat dimanfaatkan sesuai kepentingan dan tujuan. Juga patut dipelihara sehingga dapat digunakan untuk jangka panjang. Saya juga menginformasikan, ada bantuan permodalan bagi pelaku usaha, termasuk nelayan. Hanya saja, saya sarankan untuk dibentuk koperasi nelayan. Bantuan ini dikoordinir Disperindagkop-UMKM, dan untuk persyaratannya dapat didownload atau datang langsung ke Disperindagkop-UMKM Kaltara guna memperoleh pinjaman itu, ulas Gubernur. Bantuan dimaksud, adalah bantuan dana bergulir LPDB-UMKM dimana Kaltara menerima jatah sebesar Rp 100 miliar.

Juga ada program pelatihan bagi pengembangan pengetahuan nelayan dan lainnya yang difasilitasi Pemprov Kaltara. Setiap ini harusnya dapat dimanfaatkan oleh nelayan kita. Dari itu, saya minta agar nelayan fokus pada usaha yang tengah digeluti saat ini, jangan percaya hoax. Apabila menerima informasi yang absurd, cek dan ricek sumber informasinya juga kebenaran informasi itu, tutup Irianto. Di kesempatan itu, Gubernur turut menyerahkan bantuan kepada kelompok tani di Tarakan, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara.(humas)

Resmikan MRT Jakarta, Presiden Jokowi: Rawat dan Jaga MRT Kita

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL, TEKNOLOGI

Jakarta, Berandankrinews.com — Sebuah peradaban baru bagi warga Ibu Kota dan sekitarnya dimulai. Hal itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya moda raya terpadu (MRT) Jakarta fase pertama yang menghubungkan Bundaran HI dengan Lebak Bulus. MRT tersebut merupakan moda transportasi pertama yang hadir di Indonesia.

Presiden Jokowi didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkeliling stasiun MRT

“Hari ini sebuah peradaban baru akan kita mulai, yaitu dengan dioperasikannya MRT di DKI Jakarta fase pertama. Siapa yang sudah mencoba MRT?” ujar Presiden di kawasan car free day, Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 24 Maret 2019.

Presiden, dalam sambutannya, mengharapkan agar kehadiran MRT pertama ini turut disertai dengan pembangunan budaya baru dalam bertransportasi bagi para penggunanya. Sejumlah kebiasaan dan kedisiplinan hendak ditanamkan kepada masyarakat terkait penggunaan moda raya terpadu ini.

Jokowi Bersama Para Menteri dan Gubernur DKI Jakarta mencoba MRT

“Yang pertama, jangan buang sampah di MRT dan stasiun-stasiun MRT kita. Jaga agar MRT dan stasiun-stasiun yang kita miliki tidak kotor,” tuturnya.

Selain itu, demi keamanan dan kenyamanan pengguna jasa MRT dan moda transportasi lainnya, Kepala Negara mengajak masyarakat untuk lebih tertib dengan membudayakan antre dan disiplin waktu.

“Kalau mau naik MRT antre. Jangan berdesak-desakan. Antre dan disiplin waktunya. Jangan sampai pintunya mau ketutup baru masuk, kejepit pintu nanti,” ucapnya.

Lebih jauh, terkait dengan pembangunan MRT, Kepala Negara mengatakan bahwa pembangunan MRT tahap selanjutnya akan segera dilakukan. Pihak pengelola akan segera memulai pembangunan koridor utara-selatan yang menghubungkan Lebak Bulus dan Kampung Bandan. Presiden sendiri berharap agar pembangunan koridor tersebut bersamaan dengan pembangunan koridor timur-barat.

“Segera ini akan kita lanjutkan ke fase ke utara, fase yang kedua. Paralel nanti dengan east-west. Akan kita kerjakan secara beriringan,” kata Presiden.

Presiden juga mengungkap bahwa pihaknya akan terus mengupayakan integrasi yang lebih luas terhadap segala moda transportasi yang ada di Ibu Kota dan sekitarnya. Dengan upaya itu, masyarakat diharapkan dapat lebih memilih menggunakan transportasi umum dibanding pribadi sehingga mengurangi kemacetan.

“Masyarakat akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk datang ke sebuah tempat sehingga meninggalkan motor dan mobil pribadinya karena lebih nyaman dan cepat naik MRT, transjakarta, dan LRT yang juga akan segera selesai. Harapan kita itu,” tuturnya.

Untuk menuju bundaran HI, Presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja menggunakan MRT dari Stasiun Istora. Selanjutnya ketika tiba di stasiun bundaran HI, Presiden kemudian menandatangani prasasti peresmian Moda Raya Terpadu Jakarta Fase I.

Dari stasiun, Presiden berjalan kaki menuju panggung yang berada di depan air mancur bundaran HI.

Turut hadir mendampingi Presiden pada peresmian MRT Jakarta ini diantaranya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Juga hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (fri)