Persatuan Dokter Gigi Indonesia Sulselbar Gelar Rakorwil diluar Makasssar, Wajo menjadi tuan rumah, ini agendanya.

WAJO – Persatuan Dokter Gigi Indonesia ( PDGI ) Wilayah Sulselbar dan PDGI Cabang Wajo melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah, Seminar dan dirangkaikan dengan Bakti Sosial 2019 di Kabupaten Wajo, acara hari ini bertempat di Hotel Sermani, Sabtu 14 September 2019, dengan mengusung tema “Achieving Professional eksistency througt Advanced skill and Knowledge”.

Dalam sambutan Ketua panitia pelaksana drg. Muhammad Danial yang menyampaikan bahwa ada 2 program kerja yang akan dilaksanakan hari ini, yang pertama dari PDGI Sulselbar dengan mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah Sulselbar dimana memberikan kepercayaan kepada PDGI Cabang Wajo untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan kegiatan ini untuk pertama kalinya diadakan di luar Makassar, dan ucapan terima kasih atas kepercayaannya kepada PDGI Kabupaten Wajo.

Yang kedua kegiatan PDGI Cabang Wajo yaitu Seminar sehari dan dilanjutkan dengan Bakti sosial pada keesokan harinya dan dilaporkan bahwa dari 25 delegasi yang diundang di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat hari ini, telah hadir 24 delegasi se Sulawesi Selatan Barat dan 1 Kabupaten yang tidak hadir yaitu Kabupaten Maros dan jumlah peserta seminar yang sudah terdaftar sebanyak 163 orang.

Kegiatan ini terlaksana atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Wajo dan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Wajo atas terselenggaranya acara pada hari ini.

Sambutan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Sulawesi Selatan Barat Dr. drg. Asdar Gani, M.Kes menyampaikan bahwa ketika pertama kali digagas diadakan pertemuan diluar Makassar, maka yang pertama kali siap adalah Kabupaten Wajo.

“Kegiatan seperti ini kenapa tetap perlu dilaksanakan, karna masalah kesehatan gigi dan mulut adalah masalah yang sampai sekarang adalah masalah dunia dan masalah nasional kita bersama,” ungkapnya.

Dan dikatakan kalau tahun 2018 di Indonesia masih ada sekitar 57% yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut dan di Sulawesi Selatan sendiri masih ada sekitar 70% bermasalah dengan gigi dan mulut.

“Kalau rasio anak-anak diatas 3 tahun dan orang dewasa yang menyikat giginya sudah mencapai 90% secara rutin, tapi ternyata hanya sekitar 2,3% saja yang menyikat giginya dengan benar,” kata Ketua PDGI Sulselbar.

“Disinilah perlu peran aktif dari Dokter gigi dan orangtua, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk berperilaku sehat, karena masalah kesehatan gigi dan mulut ini secara ilmiah sudah dibahas dan masalah-masalah stunting juga dikaitkan dengan masalah kesehatan gigi dan mulut,” Ketua PDGI Sulselbar menambahkan.

Sambutan dari Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa ini merupakan kebanggaan masyarakat Wajo Karena Rakorwil PDGI untuk pertama kalinya ditempatkan diluar Makassar yaitu di Kabupaten Wajo dan diucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di Bumi Lamaddukelleng.

“Dalam sektor kesehatan salah satu visi misi kami dengan menghadirkan kesehatan bagi masyarakat termasuk bagaimana masyarakat kita edukasi agar sejak dini bisa merawat kesehatan gigi dan mulut yang sangat vital bagi manusia,” kata Bupati Wajo.

“Kita bersyukur dengan kemajuan teknologi rekayasa terkait dengan gigi dan mulut, kami jajaran Pemerintah Kabupaten Wajo sampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih bisa ditempatkannya acara ini di Wajo dan sekaligus melaksanakan seminar dan rakorwil yang tentunya akan menghasilkan rekomendasi, gagasan serta ide ide, bagaimana menekan angka yang tinggi di atas 70% itu,” Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menambahkan.

Dan dikatakan kalau kalau di Wajo untuk perilaku hidup sehat , untuk merawat gigi dan mulut itu sangat sulit diterapkan untuk anak-anak, apalagi kalau orang tuanya sudah cuek tidak ada upaya, yakin pasti anak anak tidak akan terbiasa dengan pola hidupnya, dan tidak terbiasa dengan hal itu dan untuk itu harus jadi perhatian dari kita semua.

Dan lebih lanjut dikatakan kalau hasil dari Seminar ini tentu akan membawa hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita harus berbenah untuk masalah kesehatan gigi dan mulut agar masyarakat kita bisa di edukasi dengan baik, dan tentu ada muatan muatan lokal yang sifatnya praktis yang bisa menanamkan pengajaran yang baik kepada anak-anak kita,” ungkap Bupati Wajo

“Apalagi di masa pertumbuhan Golden Age buat anak kita, cukup bagus untuk kita bentuk karakternya untuk merawat gigi dan mulut,” Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. menambahkan diakhir sambutannya dan sekaligus juga membuka acara ini secara resmi.

( Humas Pemkab Wajo )

Pemerintah Persiapkan Nunukan Sebagai Penyangga Pangan Ibu Kota Negara

NUNUKAN – Pasca penetapan terkait pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur, Kementerian dan Lembaga langsung melakukan persiapan seperti halnya kementerian pertanian (Kementan) yang telah menetapkan 3 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah penyangga pangan untuk Ibukota Negara, salah satunya adalah Kabupaten Nunukan.

Hal tersebut disampaikan melalui pemaparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang disampaikan  Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Justan Riduan Siahaan saat memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah Daerah se Provinsi Kalimantan Utara, diruang pertemuan Kantor Gubernur Kalimantan Utara pada Kamis (12/9/2019).

“Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan bersama Kabupaten Malinau  di Provinsi Kaltara disiapkan sebagai daerah penyangga pangan Ibukota baru yang akan dibangun 2024 mendatang di Provinsi Kalimantan Timur,” ungkap Justin

Justin mengatakan ini merupakan langkah strategis guna menyediakan pangan Ibukota baru secara berdaulat atau tanpa impor. Kementan akan menyiapkan Kabupaten Bulungan dan Nunukan sebagai sentra produksi padi, cabai dan bawang merah. Sedangkan Kabupaten Malinau disiapkan menjadi sentra produksi padi dan jagung.

Dikatakan, selain produk pangan yang telah ditetapkan kementan, daerah juga diminta untuk menyiapkan produk pangan lain untuk di kembangkan namun menurutnya daerah diminta dapat dilakukan di satu kawasan sehingga nantinya kedepan dapat dikembangkan menjadi sebuah industri.

“Kementan berharap daerah tidak melakukan per spot-spot, dibuatkan suatu kawasan pangan,” ungkapnya.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid yang diwakili oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Robby N Serang SH mengaku menyambut baik program yang dicanangkan pemerintah pusat dan menetapkan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah penyangga pangan untuk ibukota negara. 

Robby mengatakan untuk ketersedian lahan di Nunukan dinilai masih cukup luas untuk kebutuhan tanaman pangan dan hortikultura. Menurut Robi, apabila lahan-lahan tidur yang saat ini cenderung terbiarkan dapat dimanfaatkan, maka rencana Pemerintah tersebut bukan omong kosong.

“Menurut saya masih ada ratusan bahkan ribuan hektar lahan-lahan produktif yang saat ini nampak terbiarkan. Kalau lahan tersebut dimanfaatkan, swa sembada pangan bukan sebuah kemustahilan,” tuturnya.

Lebih lanjut Robi kembali mengungkapkan bahwa Nunukan adalah salah satu dari wilayah di Indonesia yang berada dalam zona ekonomi agraria dan bahari. Untuk sektor laut dan sungai telah tersedia berbagai biotanya, begitu pula dengan di daratan tak kalah kaya dengan sumber daya alamnya.

“Tinggal kita bagaimana mengelola semua karunia Tuhan itu dengan rasa syukur. Tentang jenis² komoditi apa yang akan di kembang biakan dan diberdayakan, tentu disesuaikan dengan kultur alam di wilayah tersebut. Intiya kita siap dan berupaya agar tak ada lagi lahan yang mubazir,” pungkas Robi. (eddy.Santry)

Terapkan SIMRAL,Nunukan Siap Lepas Landas Kemandirian IT Tahun 2020

NUNUKAN – Pasca penyerahan aplikasi SIMRAL beberapa waktu lalu di kabupaten Banyuwangi sebagai tindak lanjut kerjasama (Mou dan PKS) 2 (dua) daerah yakni kab. Nunukan dn Kabupaten Banyuwangi, Tim Teknis Implementasi SIMRAL yang komandoi langsung oleh kepala DISKOMINFOTIK melakukan ekspose fitur SIMRAL di hadapan Sekda dan pemangku kepentingan atau pengguna langsung dari aplikasi tersebut yakni dari BAPPEDA LITBANG, BKAD, serta dari BP2RD di ruang Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (10/09

Dihadapan Sekda dan stake holder aplikasi tersebut, Tim Teknis tidak hanya memaparkan tahapan dan teknis Implementasi Simral di Kabupaten Nunukan, akan tetapi juga memaparkan skenario/skema pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang familiar dikenal dengan istilah (e-Government).

Dalam paparan tersebut disampaikan bahwa ada 2 (dua) kata kunci teknis dalam hal pengembangan e-Gov, yaitu pengembangan sistem (aplikasi) dan Integrasi system (aplikasi), kedua kata kunci tersebut hanya bisa dilakukan jika didukung oleh pengkondisian SDM dan keberpihakan kebijakan anggaran yang bermuara pada kemandirian pengelolaan sumber daya (resources) SPBE atau e-Government.

Pada kesempatan tersebut setelah mendengar paparan langsung dari Tim Teknis DISKOMINFOTIK, Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Serfianus secara langsung menginstruksikan kepada pihak yang terkait langsung dengan implementasi SIMRAL di Nunukan agar mendukung target pemanfaatan SIMRAL di tahun 2020, tahapan-tahapan baik administrasi maupun teknis agar dilaksanakan sesuai dengan rencana atau jadwal, termasuk juga tahapan Training of Trainer (ToT) dari pihak Pemda Nunukan yang terdiri dari unsur DISKOMINFOTIK, BAPPEDA LITBANG, BKAD dan BP2RD yang dijadwalkan awal bulan Oktober di Banyuwangi.

“Implementasi SIMRAL yang sifatnya open source dan pengkondisian SDM dan anggaran TIK di tahun 2020 menjadi tahap lepas landas menuju kemandirian IT Kabupaten Nunukan tahun 2024 dimana DISKOMINFOTIK menjadi produsen sistem (aplikasi) yang menjadi kebutuhan Pemerintah daerah”, ujar Kepala DISKOMINFOTIK Nunukan Suprianto HP optimis menyampaikan.

Menjelaskan lebih teknis, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi DISKOMINFOTIK Nunukan Akmal menyampaikan bahwa teknis implementasi pada fase transisi di tahun 2020 dan 2021 akan dilakukan melalui pengkondisian database aplikasi yang sedang berjalan (aplikasi eksisting) di instansi masing-masing khususnya di BKAD, BAPPEDA LITBANG dan BP2RD dengan metode export/import dan pengkondisian jembatan aplikasi (web service) yang salah satunya adalah pemanfaatan API (Aplication Programming Interface) untuk memastikan bahwa pada fase transisi tersebut akan dilewati dengan baik tanpa mengganggu pelaksanaan tugas fungsi masing-masing instansi

“Tetapi secara khusus ekspores fitur SIMRAL akan dilakukan pada OPD tersebut setelah dilakukan pengkondisian database”, ungkap Akmal. terang Akmal.S.Kom. (Humas)

Kaltara Bersiap Hadapi MCP KPK RI Capaian MCP Kaltara, Terbaik Ketiga Nasional

TANJUNG SELOR – Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta untuk dapat menyiapkan demo untuk setiap aplikasi yang diterapkan, dan telah terintegrasi. Ini sekaitan dengan pelaksanaan monitoring center for prevention (MCP) yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada minggu pertama Oktober 2019. Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah saat memimpin rapat evaluasi dan implementasi Integration Resource Government Information System (IRGIS) dan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (11/9).

Disebutkan Sekprov, kebijakan IRGIS dan SPBE tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan aparatur negara dalam upayanya memberikan pelayanan publik yang berkualitas. “Insya Allah, MCP dari KPK RI akan dilaksanakan minggu pertama Oktober nanti. Untuk itu, sebelum KPK datang, ada baiknya kita melakukan simulasi untuk pendemoan aplikasi yang telah diterapkan dan terintegrasi di Kaltara selama ini,” kata Sekprov.

Sementara itu, sesuai laporan Inspektorat Provinsi Kaltara Ramli, capaian MCP untuk Provinsi Kaltara saat ini mencapai 82 persen. Raihan itu menempatkan Kaltara sebagai provinsi terbaik ketiga nasional dalam capaian MCP se-Indonesia. “Ada perubahan penilaian MCP untuk tahun ini, dari 7 indiaktor menjadi 8 indikator,” ucap Ramli.

Laporan lainnya datang dari kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara Datu Iqro. Laporannya terkait dengan penerapan e-Planning. “e-Planning Provinsi Kaltara sudah terintegrasi dengan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Kemendagri. Penerapannya juga disesuaikan dengan amanat Permendagri No. 98/2018, tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah,” ungkap Datu Iqro.

E-Planning sendiri memuat Rencana Jangka Penjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja). “Hingga 2019, operasional e-Planning ditangani Bappeda-Litbang Kaltara secara mandiri. Dan, tahun ini pula kami targetkan pengintegrasiannya selesai. Sekaligus memenuhi rekomendasi Tim Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK RI, serta perintah langsung Gubernur Kaltara,” beber Datu Iqro.

Sedangkan untuk e-Budgeting, Bappeda-Litbang Kaltara juga masih mengelolanya. “Menurut aturannya, TAPD yang menyusun PPAS dan PPA. Namun akan diserahkan ke BPKAD saat vendor telah menyelesaikan penyempurnaannya tahun ini,” tutup Datu Iqro.(humas)

DKP Bangun Demplot Budidaya Udang Ramah Lingkungan

TANJUNG SELOR – Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, khususnya ikan dan udang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan sejumlah upaya. Salah satunya, pembangunan demonstrasi plot (Demplot) ramah lingkungan.

Dijelaskan kepala DKP Kaltara H Amir Bakrie, demplot ini akan menjadi sarana percontohan bagi pembudidaya ikan dan udang mengenai teknik budidaya yang tepat dan baik, sekaligus ramah lingkungan. “Realisasi kegiatannya bertahap. Di tahap awal ini, dibuat demplot khusus udang windu di Desa Sajau Hilir, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan,” kata H Amir di ruang kerjanya, kemarin (11/9).

Didalam demplot tersebut, selain diperkenalkan teknik pembudidayaan udang windu yang ramah lingkungan juga diterapkan penggunaan bahan penunjang non kimia untuk mengusir hama. “Dengan teknik budidaya ramah lingkungan, diharapkan pengaruhnya akan terasa hingga jangka panjang,” sebut H Amir.

Secara teknis, demplot budidaya udang windu ramah lingkungan ini menggunakan saringan air hingga tiga lapis. “Dengan tiga lapis saringan air tersebut, sedianya ikan liar tidak dapat masuk kedalam demplot yang mana dapat mempengaruhi perkembangan udang yang dibudidayakan,” urai H Amir.

Demplot dibuat pada lahan seluas 10 hektare. “Lahannya sudah disiapkan, tinggal isi udang windu saja. Insya Allah, kami targetkan pada Desember nanti sudah dapat panen,” ucap H Amir. Pemanenan sendiri, normalnya 3 bulan sekali. Tapi bergantung kondisi lahan dan faktor lain yang mempengaruhi perkembangan udang. Seperti sumber pakan alami dan kualitas bibit.(humas)