TP-PKK Kaltara Turut Dukung Penggunaan Pangan Lokal

SURAKARTA-Masih dari kawasan Taman Balekambang, tim lomba masak Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara (Kaltara), bersaing ketat dengan 37 provinsi lain dalam Lomba Memasak Menu Pangan Lokal Sumber Karbohidrat non Beras.

Sejak pagi ratusan peserta lomba masak dan tim pendukung sudah memenuhi Gedung Gastronomi, Taman Balekambang, Kota Surakarta pada Selasa (14/5).

PKK Kaltara yang mendapat nomor meja 36, terdiri atas 3 orang juru masak. Panitia menyediakan waktu 2 jam sejak pukul 08:30 wita bagi seluruh peserta untuk mempersiapkan dan mengolah pangan khas lokal menjadi kreasi masakan menggugah selera.

Sebagai pengganti nasi, Kaltara menyiapkan jelai yang diolah menjadi jelai kukus. Selain itu juga disajikan dengan terampil sup udang roll, tumis daun gedi, perkedel kacang merah dan minuman segar air kelapa naga.

Seluruh bahan utama sajian ini adalah pangan lokal khas Kaltara dibawa langsung untuk dilombakan pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-52 dan Jambore Nasional Kader PKK tahun 2024.

“Semangat menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) ini tidak hanya saat lomba saja, tetapi menjadi menu sehari-hari warga untuk dapat disajikan setiap keluarga di Kaltara. Di mana pangan lokal diprioritaskan untuk dikonsumsi, dan juga sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara untuk mengangkat pangan lokal,” jelas Ketua Pokja III, Diana Risawaty, SP, M.AP.

Penilaian pada lomba masak ini diutamakan pada citarasa, penampilan, keamanan pangan serta kreatifitas dalam penyajian. Setelah waktu usai, dewan juri yang terdiri dari akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Pangan Nasional, praktisi kuliner serta selebritas Chef Arnold bergantian menyicip karya seluruh peserta untuk mendapat jawaranya.

Ketua Umum TP-PKK Pusat, Tri Tito Karnavian juga sempat menyambangi meja tim lomba masak Kaltara dan mendapat penjelasan mengenai menu olahan pangan yang ditampilkan.

(dkisp)

Gubernur Himbau Jaga Kondusifitas Pilkada

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara,Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., menghadiri sekaligus memberikan sambutannya pada Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara, Selasa (14/5).

Gubernur atas nama pribadi dan pemprov mengapresiasi dan menyambut baik atas terlaksananya kegiatan tersebut sebagai penanda dimulainya proses panjang dan penuh tantangan namun penuh dengan harapan bagi Kaltara kedepannya.

“Ini adalah momen di mana seluruh warga Kalimantan Utara berkesempatan untuk dapat berpartisipasi secara aktif menentukan arah dan masa depan Provinsi Kaltara,” kata Gubernur, Selasa (14/5) malam.

Di mana pemilukada akan digelar secara serentak pada 27 November mendatang. Pemprov Kaltara, kata Gubernur, turut memastikan seluruh tahapan pemilu yang berada di wilayah Kaltara berjalan secara kondusif dan damai.

“Beberapa hal sudah kami lakukan, di antaranya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara tantang pendanaan pilkada 2024 dengan total hibah sebanyak Rp151.752.477.800, masing-masing untuk KPU Rp128.029.355.800, dan untuk Bawaslu Rp23.723.122.000,” jelas orang nomor satu di Kaltara ini.

Selain itu Gubernur juga memastikan netralitas para abdi negara yang bekerja di lingkungan pemprov melalui surat edaran Gubernur nomor 100.3.4/4583/BKD/GUB 27 Desember 2023 tentang netralitas pegawai ASN dan Non ASN pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilukada tahun 2024.

Diakhir acara Gubernur didampingi Ketua KPU Kaltara, Hariyadi Hamid memberikan keterangan pada para awak media tentang pentingnya masyarakat untuk hadiri dan datang ke Tempat Pemugutan Suara (TPS) untuk memilih nantinya.

“Mari di hari H nanti kita sama-sama datang ke TPS, untuk melaksanakan hak pilih dengan sukarela dan keikhlasan, jangan golput karena hak pilih satu orang itu sangat menentukan, ASN harus netral tidak mengkampanyekan salah satu calon yang akan maju karena kita akan berikan tindakan tegas,” ucap Gubernur singkat dan tegas kepada awak media.

Acara yang dikemas oleh KPU Kaltara dengan konsep pesta rakyat tersebut mengundang artis jebolan Liga Dangdut 2018, Selfi Yamma dan juga berbagai jajanan dan kuliner kerakyatan turut memeriahkan acara.

(dkisp)


Batam-Berandankrinews.com
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) Hence Mandagie resmi melantik Junpa Siregar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang SPRI Kota Batam bersama jajaran pengursnya pada Senin (13/5/2024) di Hotel Aston, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ketum DPP SPRI Hence Mandagi menitipkan program utama SPRI kepada pengurus DPC SPRI Kota Batam yang baru saja dilantik, untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi media dan wartawan yang berafiliasi dengan SPRI di Kota Batam.

Menurut Mandagi, pembinaan kepada wartawan di Kota Batam perlu dilakukan SPRI lewat pelatihan pers secara berkala untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan. “Pelatihan pers bagi anggota SPRI bisa dirangkaikan dengan program setifikasi kompetensi wartawan di Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi,” ujar Mandagi dalam sambutannya.

Ketum SPRI ini menambahkan, program pembinaan dan pemberdayaan media juga penting dilakukan agar medianya berkualitas, wartawannya sejahtera, dan pada gilirannya masyarakat memperloeh berita dan informasi yang berkualitas dan terjamin kebenarannya.

Mandagi juga menegaskan, pengurus SPRI Kota Batam perlu mengedukasi pemerintah daerah agar propaganda negatif tentang keberlakuan Sertifikat Komepetensi Wartawan yang diterbitkan BNSP tidak perlu dipersoalkan lagi. “Sertifikat berlogo burung Garuda Pancasila yang diterbitkan negara oleh BNSP bagi seluruh profesi di Indonesia, termasuk Pers, adalah pengakuan negara kepada setiap individu yang memiliki keahlian, wawasan, pengetahun, dan kemampuan pada profesinya karena dianggap kompeten,” terangnya.

Ia menambahkan, Dewan Pers yang selama ini bangga mendorong pemerintah menjadikan sayarat kerjasama media harus terverifikasi Dewan Pers dan wartawannya sudah ikut UKW di Dewan Pers, sesungguhnya hal itu sama saja media dan wartawan disuruh ‘melacurkan diri’ dan menggadaikan idealisme pers.

Langkah yang tepat menurutnya, pemerintah harus didorong menerapkan mekanisme penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara menggunakan pihak ketiga atau perusahaan agensi dan sejenisnya dengan tender terbuka. “Jadi perusahaan inilah yang membangun kerjasama dengan jaringan media setelah memenangkan tender anggaran dari pemerintah. Bukan cara melanggar ketentuan yang ada saat ini, yaitu media menerima langsung pekerjaan kerja sama publikasi dengan pemerintah dari anggaran miliaran yang dipecah-pecah ke masing-masing perusahaan media,” ungakpnya.
Cara ini, tegas Mandagi, sangat merusak independensi dan kemerdekaan pers.

“Bagaimana mungkin media bisa mengontrol pemerintah. Yang terjadi justeru sebaliknya pemerintah mengontrol media. Coba saja media memberitakan hal pelanngaran atau penyimpangan dana oleh pejabat, maka kerjasama akan terancam diputus kontrak. Faktanya yang terjadi saat ini, banyak pejabat dan kepala daerah leluasa korupsi dan ditangkap Polisi, Kejaksaan, dan KPK karena media tidak melakukan control,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi BP Batam Wahyu, mewakili Kepala BP Batam Muhammad Rudi, menyampaikan selamat kepada pengurus DPC SPRI Kota Batam yang telah dilantik. “Semoga pengurus DPC SPRI dapat menjalankan tugas dan bersinergi dengan semua pihak untuk kemajuan Kota Batam,” kata Rudi dalam sambutannya yang dibacakan Deputi BP Batam.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC SPRI Kota Batam, Junpa Siregar mengatakan, jajaran pengurusnya akan langsung mengadakan rapat kerja setelah resmi dilantik. “Program DPP SPRI akan kami sinergikan dengan program di daerah. Pelatihan pers dan sertifikasi wartawan menjadi prioritas.

Selain itu banyak persoalan serius di Batam terkait kebijakan pemerintah, pelanggaran pihak swasta yang merugikan warga, dan berbagai permasalahan lainnya akan kita dorong kepada media-media SPRI untuk aktif mengawasi,” ujar Junpa yang juga menjabat Pemimpin Redaksi Media Penajam Pasir.

Turut hadir dalam pelantikan pengurus DPC SPRI Kota Batam General Manager LSP Pers Indonesia Meytha Kalalo yang mempersiapkan pelaksanaan SKW.

“SKW kali ini ada 3 skema yakni Utama, Madya, dan Muda reporter. Semua menggunakan mekanisme portofolio karena wartawan berpengalaman,” ujar Meytha.

Hadir pula pada pelantikan ini Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri Kota Batam, Samuel Panjaitan, Kasi Humas Polres Barelang AKP Tigor Silalahi, perwakilan BP Batam, wartawan, dan aktifis GAMKI. ***

Pemkab Nunukan – Polres Nunukan Tandatangani NPHD Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kepolisian Resort Nunukan di Aula Mapolres Nunukan, Selasa (14/05).

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Sekretaris Daerah, Kapolres Nunukan, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Kodim 0911 Nunukan serta Lanal Nunukan.

NPHD ini merupakan komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapannya, yang selanjutnya untuk penggunaan dan pertanggungjawaban agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bupati Laura hal ini menjadi sebuah momentum yang patut disyukuri, bahwa hari ini akan dilakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Nunukan dengan Polres Nunukan.

Hibah ini untuk menunjang proses kegiatan pengamanan Kepolisian Resor Nunukan dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

“Saya berharap melalui dukungan dana hibah ini, kegiatan pengamanan akan lebih efektif dan efisien, sehingga pemilukada dapat berlangsung aman, lancar dan damai”, ujar Laura.

(PROKOMPIM)

123 Calon Jamaah Haji Dilepas Bupati Laura

NUNUKAN – Bupati Nunukan melepas Jamaah Haji kloter 7 Kabupaten Nunukan yang ditandai dengan pemasangan syal kain berwarna pink kepada peserta calon jamaah haji. Acara ini dilaksanakan di Masjid Hidayaturrahman Islamic Center Nunukan, Selasa 14 Mei 2024.

Untuk tahun Ini Kabupaten Nunukan mendapatkan jatah kursi sebanyak 123 orang, jamaah haji tersebut dari Sebatik berjumlah 62 orang dan Nunukan sebanyak 60 orang kemudian ditambah satu orang dari Tenaga Kesehatan Haji Indonesia.

Pemkab Nunukan juga menggratiskan seluruh biaya perjalanan calon jamaah haji sampai embarkasi Balikpapan melalui anggaran hibah Pemerintah Daerah sebesar 1 Milyar kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Nunukan.

Di hadapan para calon jamaah haji dan undangan, Bupati Laura mengatakan bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu secara fisik dan keuangan, oleh karenanya ber haji merupakan panggilan atau telah dipilih oleh Allah SWT.

“Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup, bagi muslim yang mampu secara materi, fisik dan mental, untuk itu gunakanlah waktu 40 hari tersebut dengan memperbanyak ibadah, berzikir, berdoa bersedekah dan bertawakkal, yakini di dalam hati bahwa ibadah yang dilakukan semata mata untuk meraih ridho dan rahmat Allah SWT, agar menjadi haji yang mabrur,” jelas Bupati Laura.

Bupati Laura juga menghimbau kepada seluruh jamaah agar saling nenjaga kekompakan serta saling tolong menolong satu sama yang lain. Terlebih lagi disana suhu menghampiri 50 derajat panasnya, jadi selain dari khusu’ nya beribadah penting juga untuk menjaga kesehatan dengan hal hal kecil seperti banyak minum dan juga membawa vitamin serta mengikuti arahan dari para pembimbing.

(PROKOMPIM)