Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Nunukan Diresmikan

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah meresmikan Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Nunukan. Rabu (15/5).

Gedung Sekretariat FKUB ini berada di Jl. Bharatu Muhamamad Aldy Ujang Dewa Sedadap. Pembangunan gedung Sekretariat FKUB ini merupakan simbol komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Nunukan Untuk memperkokoh jalinan kerukunan antar unat beragana di Kab. Nunukan.

Dengan adanya gedung sekretariat ini akan menjadi pusat kegiatan dan koordinasi bagi berbagai program dan inisiatif yang digagas oleh FKUB untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama, harmoni umat beragama, perdamaian umat beragama di tengah-tengah permasalahan yang beragam.

Peresmian Gedung Sekretariat FKUB ini dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara H. Taufik Rahman, Ketua DPRD Kab. Nunukan Hj. Leppa, Perwakilan Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Kepala Kesbangpol Kab. Nunukan Hasan Basri, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Bank, Ketua MUI, Ketua BAMAG, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda.

Sebelum meresmikan gedung Sekretariat FKUB, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah memberikan sambutan.

Dalam sambutannya Wabul Hanafiah mengatakan bahwa Sekretariat FKUB ini sangat penting dalam melakukan koordinasi berkaitan dengan kegiatan dalam rangka memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang gejolak atau gesekan yang terjadi di masyarakat serta tempat untuk memecahkan bersama jika ada permasalahan yang terjadi.

“Kami dari Pemerintah Daerah mengucapkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltara yang juga berkontribusi dalam rangka memperjuangkan dana dari Kementerian untuk dibangun gedung Sekretariat bersama,” ungkapnya.

Wabup Hanafiah juga turut berbangga karena Gedung Sekretariat bersama FKUB ini merupakan gedung sekretariat FKUB pertama yang ada di Kalimantan Utara.

Selain itu, Wabup Hanafiah juga mengatakan dengan adanya FKUB ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menentramkan masyarakat Kab. Nunukan jika ada hal-hal di masyarakat.

“Karena kita tahu bahwa di Kabupaten Nunukan ini ada sekitar 30 etnik yang cukup beragam sehingga kami beranggapan keberadaan FKUB ini sangat penting dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Utara H Taufik Rahman juga menyampaikan harapannya dengan adanya Sekretatiat atau Rumah Kerukunan ini bisa menjadi tempat kegiatan silaturahmi.

“Karena dengan silaturahmi akan merekatkan, akan menjaga, akan memelihara, teruma kerukunan di antara umat beragama,”ujarnya.

Lahan pembangunan gedung Sekretariat Bersama FKUB ini merupakan bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Nunukan berupa tanah seluas 20 x 50 m2 pada tahun 2016.

Selain itu, Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Utara juga memberikan bantuan hibah dana sebesar Rp. 400.000.000,-.

Dalam pembangunan gedung Sekretariat bersama FKUB ini memang tak mudah, ketua FKUB bersurat Kepala Kemenag Kab. Nunukan, telah mengajukan proposal kepada PKUB Kementerian Agama RI sejak Tahun 2011 dan pada Tahun 2023 baru disetujui.

Di akhir acara, Kepala Kanwil Prov. Kaltara memberikan Bantuan secara simbolis kepada rumah-rumah ibadah dan majelis taklim di Kab. Nunukan.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Kaltara dan Wakil Bupati Nunukan serta pengguntingan pita yang menandakan bahwa gedung Sekretariat FKUB telah resmi untuk digunakan.

(PROKOMPIM)

Mewakili Bupati, Kaban Kesbangpol Hadiri Ngaji Moderasi Beragama Gelaran PMII Nunukan

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang diwakili Kepala Kesbangpol Hasan Basri menghadiri sekaligus membuka acara Pengajian Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan yang bertempat di Masjid Al – Muqaddis jalan TVRI Selasa (14/05/2025).

Dengan menyongsong tema : “Cinta Damai dan Memperkuat Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathania, dan Ukhuwah Basyariaha.

Sambutan Bupati yang dibacakan Kepala Kesbangpol Hasan Basri mengatakan bahwa pemilu baru saja selesai, dan alhamdulilah, pesta demokrasi langsung terbesar di dunia itu berhasil dilaksanakan dengan lancar, aman dan damai.

” Terlepas dari berbagai dinamika yang ada, kita patut berbangga hati, karena umat Islam – sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia telah mampu mengawal dan menjaga pemilu tersebut sehingga berjalan dengan sukses”, ujarnya.

Saat ini, ketika semua tahapan pemilu sudah selesai, tibalah saatnya masyarakat kembali bersatu padu dan bergandengan tangan, menguatkan kembali ikatan sebagai sebuah bangsa, kini saatnya menyambung jalinan silaturahmi yang mungkin sempat renggang atau bahkan mungkin sempat terputus akibat kontestasi politik. saatnya menyulam kembali jaring – jaring pertemanan dan pesaudaraan yang mungkin membuat kita saling menjauh satu sama lain.

Saatnya, menurutnya masyarakat mengokohkan ukhuwah Islam atau persaudaraan sebagai sesama umat islam, ukhuwah wathaniah sebagai sesama anak bangsa, dan ukhuwah basariyah sebagai sesama manusia.
tantangan yang terbentang di masa depan begitu berat, maka tidak mungkin kita mampu menghadapinya jika tidak memiliki modal persatuan dan kesatuan yang kuat dan kokoh.

Bangsa ini, termasuk kabupaten Nunukan begitu besar, sehingga tidak mungkin jika pengelolaannya tidak melibatkan semua pihak. Masyarakat tidak boleh lagi dikotak – kotakkan hanya atas alasan perbedaan agama, suku maupun golongan. sikap – sikap intoleransi harus menjadi musuh bersama yang tidak boleh diberikan ruang sedikitpun untuk tumbuh dan berkembang di Bumi Panekindi Debaya.

“Sikap – sikap yang hanya didasari oleh pemahaman agama dan cara pandang yang sempit justru membuat kemuliaan agama menjadi kecil dan hilang”.Ungkapnya

Untuk itu, dalam sambutannya Bupati memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada pengurus PMII kabupaten nunukan yang telah menggelar acara pengajian pada malam hari ini.

“Sebagai pemerintah, saya selalu menempatkan bahwa semua masyarakat memilik posisi dan kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang tidak boleh dibatasi hanya karena perbedaan suku, agama, maupun alasan – alasan primordial yang lain”, tambahnya.

(PROKOMPIM)

Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah Menyambut Kedatangan Direktur Jenderal Imigrasi

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah Menyambut Kedatangan Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim beserta rombongan di Bandara Nunukan. Rabu (15/05/2024).

Kedatangan Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim beserta rombongan untuk melaksanakan kegiatan Peresmian Gedung Unit Layanan Paspor (ULP) Sebatik. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Tahun 2024 dan Kunjungan Kerja Ke Kantor Imigrasi yang ada di Kalimantan Utara.

Setiba di Bandara Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim disambut juga dengan tarian tepung tawar , Kemudian Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim beserta rombongan dan jajaran yang ada di Kalimantan Utara langsung melakukan peninjauan lokasi yang akan dikunjungi oleh Dirjen Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan untuk memastikan teknis kegiatan telah disusun sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

(PROKOMPIM)

Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, DR (HC) H Zainal A Paliwang, M.Hum menyebutkan pendidikan menjadi sektor penting dalam pembangunan bangsa. Hal ini disampaikannya saat meresmikan Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltara, Rabu (15/5).

“Dengan pendidikan kita dapat mencetak generasi muda yang berkualitas, berkarakter dan mampu bersaing di era globalisasi,”kata Gubernur.

Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Khususnya dalam upaya menggapai visi misi Indonesia Emas 2045. “Untuk itu, diperlukan sistem dan mekanisme penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan efisien,”jelasnya.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Salah satunya, kata Gubernur, adalah membangun BPMP di setiap provinsi. Tugasnya melakukan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan di wilayah kerjanya. “Dengan adanya BPMP Kaltara, saya berharap dapat menjadi pusat informasi dan edukasi bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, serta dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas di Kaltara,”jelasnya.

Gubernur mengungkapkan, keberadaan BPMP Kaltara memiliki peran besar dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di provinsi ke 34 ini. Karena itu, ia mengahjak kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kaltara untuk dapat bersinergi bersama BPMP Kaltara dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas.

“Oleh karena itu, saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Kepala BPMP Kaltara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas,”jelasnya.

Untuk diketahui, BPMP Kaltara beroperasi sejak tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2017 dengan lama awal Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Kemudian berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP Kaltara berubah nama menjadi BPMP Kaltara.

BPMP Kaltara memliki tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat di provinsi. “Fungsinya meliputi pelaksanaan pemetaan mutu, pengembangan model, penjaminan dan peningkatan mutu, supervisi, fasilitasi pengembangan, pelaksanaan kemitraan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaksanaan urusan administrasi,”urai Gubernur.

(dkisp)

Pemprov Kaltara Gelar Rakor Administrasi Pembangunan se-Kaltara di Malinau

MALINAU – Bertempat di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau, Rapat Koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan se-Kalimantan Utara Tahun 2024 berlangsung pada Rabu (15/5) pagi.

Rakor yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara) ini mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Negeri Melalui Skema KPBU” yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Kaltara.

Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Biro (Karo) Administrasi Pembangunan Setprov Kaltara H. Sapi’i, ST., M.AP., yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., MM., berkesempatan memberi sambutan serta membuka langsung rakor ini.

“Rakor ini merupakan salah satu agenda penting, bukan hanya sebagai wadah silaturahmi, namun juga sebagai ruang untuk saling memberi masukan baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” kata Sapi’i dalam sambutannya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur diyakini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Maka diperlukan eksplorasi dan optimalisasi berbagai model pembiayaan infrastruktur guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan daerah serta penyediaan layanan publik yang berkualitas.

“Kita harapkan, dalam upaya mengejar ketertinggalan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Perlu keterlibatan berbagai pihak terkait selain dari pemerintah,” lanjutnya.

Menurut Safi’i lagi, dengan mengusung tema “Percepatan Akselerasi Infrastruktur di Ujung Negeri”. Tema ini selaras dengan arah pembangunan dalam pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah di Kaltara.

Sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur ini, terdapat 2 (dua) skema pembiayaan. Yaitu, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA).

“Terdapat 22 (dua puluh dua) jenis pembangunan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU ini. Maka saya harapkan untuk seluruh peserta untuk dapat mengikuti rakor ini dengan seksama. Agar dalam pelaksanaannya nanti akan efektif, efisien dan akuntabel,” tuntasnya.

(dkisp)