Penulis: mery beranda

Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara), dari pesisir hingga di dataran tinggi Krayan menginginkan pemimpin yang tak sekedar memimpin dan membangun saja.

Kalau akan membangun, menginginkan daerah maju, semua pemimpin punya cita-cita dan visi yang sama. Menginginkan daerah maju, dan masyarakatnya sejahtera.

Pun demikian dengan Zainal A Paliwang, calon gubernur Kaltara petahana.

Berpasangan dengan Ingkong Ala, pasangan calon nomor urut 2 dengan akronim ZIAP ini, punya tekat, ingin menjadi pemimpin yang memimpin dengan hati, bukan dengan ambisi.

Bahkan menjadi jargonnya, “ZIAP Pelayan Rakyat”. Ini mengartikan, ZIAP adalah calon pemimpin yang siap mengabdikan untuk kepentingan rakyat, masyarakat.

Tiga tahun lebih memimpin Kaltara, Zainal A Paliwang dikenal sangat dekat dengan masyarakat.

Tanpa sekat, tanpa ada batasan. Demikian lah kedekatan Zainal dengan masyarakat. Siapa pun, dari mana pun. Tak memandang itu pejabat, maupun rakyat biasa.

//
Kutipan

“Saya ingin hadir langsung ke tengah – tengah masyarakat Kaltara, demi melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa yang diinginkan masyarakat” Zainal A Paliwang

TIM MEDIA ZIAP

MALINAU – Pjs. Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Malinau untuk menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Rapat yang diadakan di Ruang Laga Fratu, Kantor Bupati Malinau ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan menyeluruh dari seluruh pihak terkait Pilkada.

Togap Simangunsong mengungkapkan pentingnya integritas dan netralitas seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menyukseskan Pilkada Serentak. “Integritas dan netralitas ASN menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan adil dan demokratis. ASN harus menjaga profesionalisme dan tidak memihak dalam segala proses pemilihan ini, demi menjaga kepercayaan masyarakat,”kata Togap pada Rabu (16/10).

Karena itu ia mengingatkan kepada ASN harus focus pada tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Di mana setiap ASN diharapkan tetap mematuhi aturan yang ada, serta menunjukkan sikap netral agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.

Selain integritas dan netralitas ASN, Togap menjelaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan untuk menjamin kelancaran Pilkada. Dalam rapat koordinasi tersebut, isu-isu krusial terkait strategi peningkatan partisipasi pemilih, penanganan potensi konflik, serta pengamanan saat hari pemungutan suara menjadi topik utama.

“Sinergi antara semua pihak sangat dibutuhkan. Kami harus bekerja bahu membahu demi kesuksesan Pilkada ini. Dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat, semua memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang kondusif,” kata Togap.

Pemerintah Kabupaten Malinau, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, telah memetakan sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilu.

Selain itu, Togap menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memastikan Pilkada berjalan aman dan damai. Dengan rapat koordinasi ini, langkah-langkah persiapan teknis dan operasional Pilkada Serentak 2024 di Malinau menjadi semakin jelas, memastikan setiap pihak siap menghadapi tantangan demi menjaga proses demokrasi yang sehat dan adil.

Pjs. Bupati Malinau, Pollymart Sijabat menegaskan komitmen ASN di Malinau untuk bersikap netral dan profesional dalam menghadapi Pilkada Serentak. “Kami memastikan bahwa seluruh ASN di Kabupaten Malinau akan mematuhi aturan tentang netralitas dan berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya. Ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi kita,” terangnya.

Pollymart juga menambahkan bahwa pemerintah daerah siap mendukung setiap upaya untuk menjaga kejujuran dan transparansi dalam Pilkada 2024. Adapun langkahnya mulai dari sosialisasi kepada masyarakat serta pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada akan terus ditingkatkan, dengan dukungan dari Forkopimda serta penyelenggara pemilu.

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan Kabupaten Malinau, termasuk Pjs. Bupati Malinau Pollymart Sijabat, S.K.M., M.A.P, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, MM, M.H, serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara dan Kabupaten Malinau. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P., meminta percepatan realisasi fisik dan keuangan APBD 2024 oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Analis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang digelar di Kantor Gubernur Kaltara Lama, Rabu (16/10). Dalam rapat tersebut, Wahyuni memaparkan bahwa hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2024, target fisik dari 66 perangkat daerah mencapai 81,52 persen, namun realisasi fisik baru 55,50 persen. Sementara, target keuangan sebesar Rp 2,9 triliun lebih atau 83,28 persen, namun realisasinya baru mencapai Rp 1,85 triliun atau 52,91 persen.

“Rapat ini menjadi tolok ukur kinerja OPD dalam merealisasikan target. Ada beberapa OPD yang belum mencapai target realisasi, dan ini perlu mendapatkan perhatian khusus,” ujar Wahyuni.

Ia menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi beberapa OPD, seperti keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dilakukan pada Triwulan I dan II namun baru terlaksana pada Triwulan II dan III, menjadi salah satu faktor utama terhambatnya realisasi.

“Tadi kita sudah diskusikan permasalahan yang dihadapi oleh OPD, sehingga saat ini masih dalam proses penyelesaian,” lanjutnya.

Beberapa contoh kendala yang teridentifikasi adalah kesalahan penginputan laporan target dan realisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, serta pengadaan alat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui PT Pindad.

Wahyuni juga mengelompokkan OPD ke dalam empat kategori berdasarkan pencapaian target. Yakni, OPD yang melampaui target, OPD yang sesuai target, OPD yang mendekati target, dan OPD yang tidak sesuai target.

Ia memberikan apresiasi kepada OPD yang berhasil melampaui target, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, dan beberapa OPD lainnya. Namun, bagi OPD yang belum mencapai target, Wahyuni menyampaikan pesan Pjs. Gubernur Kaltara untuk segera mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, kemudian mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Wahyuni juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.

“Dengan sisa waktu kurang lebih dua bulan ini, kita perlu segera melakukan percepatan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan,” tutup Wahyuni.

(dkisp)