Penulis: Sulbar

Sulbar Mamuju
Mencari solusi terbaik atas upaya meminimalisir kontak langsung (Physical distancing ) yang dapat memicu penyebaran corona virus utamanya bagi Aparatur sipil negara (ASN) namun tidak mengabaikan kepentingan masyarakat atas pelayanan publik.
pemerintah kabupaten Mamuju mengeluarkan Surat dengan No. 009/852/III/2020, perihal penyesuaian sistem kerja ASN lingkup pemkab Mamuju.
Dalam edaran yang sifatnya menindaklanjuti surat edaran sebelumnya tentang penyesuaian jam kerja dengan nomor 009/835/III/2020 tersebut dituangkan beberapa kebijakan yang sifatnya mengikat sementara ASN untuk menyesuaikan kondisi saat ini

Atas surat tersebut Sekda Mamuju (jumat, 27 Maret 2020) menjelaskan, dikeluarkannya surat Bupati tersebut sebagai langkah taktis atas upaya pencegahan penyebaran virus corona.
ia mengaku keputusan untuk melakukan kerja dirumah (work from home) adalah langkah yang paling bijaksana saat ini, karena disaat bersamaan pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi perhatian serius utamanya bagi OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Disdukcapil, BPMPTSP maupun dinas lainnya “kasihan juga masyarakat kalau tiba-tiba ada yang mau mengurus dokumen kependudukan misalnya karena kondisi darurat, sementara pegawai dikasi libur total pasti akan terbengkalai, jadi sebaiknya ASN dibuat bekerja dirumah dengan sistim kontrol masing-masing kepala OPD nya” tandas Suaib.
Dalam Surat yang akan diberlakukan mulai hari senin tanggal 30 maret 2020 itu, dijelaskan pula tentang pelaksanaan jam kerja di kantor masih berlaku bagi pejabat dua tingkat tertinggi di jajaran masing-masing dengan jadwal berkantor sesuai surat bupati tentang penyesuaian jam kerja ASN yakni senin-kamis dari jam 8:00-13:00 wita, sedangkan jumat dari jam 9:00-11:00,
jadi yang tetap berkantor adalah Kepala Dinas dibantu pejabat setingkat dibawahnya dari sekretaris hingga para kepala bidang, tandas Suaib.
Menambahkan penjelasannya, ketua Gugus percepatan penangan penyebaran corona virus kabupaten Mamuju ini menekankan untuk melakukan koordinasi maupun rapat semua ASN diharapkan dapat menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan tugas kedinasan.( Bang gali )

Kabupaten Polewali Mandar, Jumat 20/03/2020.komisi II melakukan Kunjungan Evaluasi dan monitoring ,mendatangi Dua UPTD di Polman, pertama UPTD Perindustrian dan Perdagangan. Dalam berdialog beberapa pelaku UKM khusunya tanaman, Kopi,Sagu,Cokelat dan Minyak Kelapa.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polewali Mandar Agusnia Hasan Sulur mengatakan yang kami hadirkan adalah beberapa pelaku UKM kami, yang memang sudah memiliki nilai standar.

” Jadi ini beberapa pelaku UKM kita yang kita panggil pada hari ini yang memang sudah punya standar, jadi ada beberapa produk diantaranya kopi cap malaria, cokelat macoa, kemudian ada olahan sagu, adapun langkah selanjutnya kita akan membantu para pelaku UKM kita untuk bersinergi dengan semua pihak, seperti pada hari tentu kita membutuhkan dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk bisa mensupport kita dalam hal pengembangan UKM”, Ucap Agusnia Hasan.

Salah satu pelaku usaha di bidang minyak Julius ” kelapa dalam yg ada di are alu cukup banyak sekitar 600 ha,olehnya itu untuk menambah penghasilan warga maka kelapa tsb bisa di kelolah lebih baik lagi dgn menciptakan usaha olahan ( minyak kelapa ) ini diperuntukkan bagi keperluan rumah tangga ( gorengan).hasilnya juga akan berguna bagi kesehatan , 1 sendokakan per hari ini bisa menyembuhkan penyakit kolestrol , darah tinggi dan membakar racun dalam tubuh karna pengelolaannya secara higienis.

Dalam hal intervensi yang bisa dilakukan oleh anngota dprd sulawesi barat bersama dengan pemerintah provinsi dalam hal ini khususnya anggota komisi II dalam kunjungannya ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polman beberapa waktu yang lalu terkait UKM dan IKM yang kegiatannya terkhusus pada pengolahan atau manufaktur adalah antara lain :
1.memastikan ketersediannya bahan baku pengolahan sesuai dengan kebutuhan masing masing UKM dan IKM melalui program atau kegiatan OPD pemerintah sulawesi barat,dan harus dipertegas lagi di dalam pembahasan di legislatif.
2.Intervensi dalam hal pengolahan/manufaktur dibagi dalam 2 hal : a. Orang/ tenaga kerja atau owner/ pelaku UKM dan IKM, yang dilakukan adalah meningkatkan keahlian sumber daya manusia dengan cara mengikuti kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan atau manufaktur sehingga mampu bersaing,kreatif dan berinovasi
b. Alat Pengolahan/manufaktur, intervensi dapat dilakukan dengan pengadaan alat pengolahan yang lebih mutakhir dan efisien,aman,hygenis sehingga menghasilkan produk yang berkualitas,serta mendapatkan sertifikat dari Badan POM yang nantinya menghasilkan produk yang enak,sehat dan mampu bersaing di pasaran lokal sulawesi barat khususnya dan indonesia umumnya.
3.Intervensi dalam penjualan produk atau pemasaran,hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikutsertakan semua produk UKM dan IKM dalam kegiatan promosi atau pameran yang dilakukan oleh OPD terkait Pemerintah Sulawesi Barat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional ucap H. Taufiq Agus ( sekretaris Komisi II )

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada pihak perbankan khususnya bank BRI dan BNI yang telah banyak terlibat dalam membantu modal usaha UKM dan IKM di Polman yang secara tidak langsung juga sudah membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya pelaku UKM dan IKM di polman, Bravo UKM dan IKM sulawesi barat.tutup sekertaris Komisi II dprd Sulawesi Barat

Terlihat Anggota DPRR Provinsi Sulawesi Barat hadir dalam kunjungan tersebut, Usman Suhuria Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Taufik Agus Sekretaris Komisi II Hatta Kainang wakil ketua Komisi II , Bonggalangi, Hj Mutmainna, H.zainuddin, H.arsyad. H. ittol dan Syafultonra.

Mamuju – Sulbar – Rumah sakit (RS) bayangkara hoegen iman santoso kekurangan pasilitas alat pelindung diri (APD) dalam hal menghadapi wabah covid 19,(coronavirus).

Lewat wawancara wartawan liutangnews. 24/03/2020 kepala rumah sakit bayangkara polda sulawesi barat, kompol dr, syahrul gani, Mengungkapkan” untuk mengantisipasi wabah virus Korona ini maka memandang perlu kesiapan para perawat dan dokter olehnya itu lanjut Syahrul
kami sudah pesan seratus stel alat pelindung diri (apd) namun sampai saat ini belum kami terima dan berharap dalam jangka waktu dekat barangnya ( apd ) sudah ada .

Sahrul berharap agar pemerintah betul-betul serius tangani Apd tersebut dalam persiapan menghadapi waba tersebut, apalagi saat ini sudah ada pemantaun luar covid 19 di masyarakat.lebih lanjut beliau mengatakan bahwa rumah sakit ini juga melayani masyarakat umum bukan hanya kalangan polri saja

diketahui rumah sakit ini mempunyai 107 orang medis, untuk berbagai macam penyakit, yaitu: terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi,dll. pungkasnya.

Sumber : liutang news / yan
Editor : sal

Sul bar Mamuju –
Bawaslu Kabupaten Mamuju melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan kelompok sasaran dengan tema ”Kartini Milenial Mengasi” yang berlangsung di aula Wisma Malaqbi Mamuju.

Kegiatan yang di ikuti peserta perempuan ini, menghadirkan pemateri diantaranya Ahmad Amran Nur dari Komisioner KPU Kabupaten Mamuju, Divisi Parmas dan SDM, Munawwir Arafat selaku Sekertaris KNPI Sulbar dan Anhar selaku Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sulbar.

Dalam sambutannya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mamuju, Sitti Mustikawati, Divisi pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam menyongosong pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju September mendatang.

Sitti Mustikawati berharap peran perempuan dalam tahapan Pilkada mampu memberikan edukasi politik yang baik dilingkungan sekitarnya, minimal kalangan keluarga. ”Perempuan punya kemampuan lebih dalam menyebarkan informasi, cara berkomunikasi lebih mudah diterima dan dipahami, sehingga kami berharap perempuan tidak pasif tapi aktif dalam melakukan pengawasan kecurangan,” ujarnya.
Lanjut beliau ”Jika menemukan pelanggaran silahkan laporkan di Bawaslu Kabupaten Mamuju, nanti kita proses sesuai mekanisme yang ada,” papar Sitti Mustikawati.

Ahmad Amran Nur dalam materinya Partisipatif Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020, menjelaskan, yang dimaksud pemilih pemula yaitu pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. “Pemilih pemula jumlahnya cukup besar sehingga perlu pemahaman dan pendidikan Pemilu sehingga tidak sembarang dalam menentukan pilihannya,jika menyalurkan hak pilih agar memperhatikan dan mengetahui visi, misi dan program calon, kenali riwayat hidup dan partai politiknya, setelah menilai, pastikan pilihan anda, dan pastikan anda memberikan suara dengan benar.

Anhar dari AMSI Wilayah Sulbar dalam materinya Peran Media dalam Mewujudkan Pilkada 2020 yang Demokratis menjelaskan dalam peliputan berita sehari-hari, media terikat beberapa ketentuan antara lain UU No. 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga apa yang disiarkan tidak boleh asal, asal bos senang.

”Pers disebut-sebut sebagai pilar ke-empat, meski eksistensinya bukan di dalam struktur pemerintahan, tetapi sumbangsih dan pengaruhnya dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sangat signifikan. Namun itu, pers sering dipolitisir oleh penguasa dan pemilik modal. Bahkan secara kekhusus ada yang menjadi media partisan,” kata Anhar.

Anhar mengatakan, meski harus menjaga integritas dan independensi dalam melakukan peliputan, bukan berarti harus pasif. Tapi bisa ikut mendorong peningakatan partisipasi pemilih dan mewujudkan pemilu berkualitas.

“Pilkada selalu dibarengi dengan hoaks yang bertebaran khususnya di media sosial. Untuk itu pers harus ikut memberikan pencerahan, agar masyarakat tidak tersesat hoaks dan berita sesat. Kami AMSI akan melakukan kolaborasi untuk mengadakan cek fakta di Pilkada serentak mendatang, semoga berjalan dengan baik”.

Munawwir Arafat dalam materinya Keterlibatan Aktif Millenial dalam Mewujudkan Pilkada 2020 yang Demokratis menjelaskan beberapa kecenderungan negatif generasi millenial, sehingga harus lebih berpikir kritis, bijak menggunakan media sosial serta mampu mengembangkan ide dengan visi yang lebih realistis.

”Untuk merubah keadaan dibutuhkan usaha keras dan paritisipasi aktif seluruh golongan. Salah satunya generasi millenial, sebagai tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Maka dari itu upaya yang bisa dilakukan yaitu optimalisasi peranan generasi millenial melalui sosmed sebagai penggalangan opini, dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang demokrasi kerakyatan,” tutur Munawwir Arafat.
Editor : sal