Kemendagri menetapkan sebanyak 178 pasang kepala daerah terpilih untuk melaksanakan pelantikan serentak, Jumat, 26 Februari 2021.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyatakan hal tersebut dalam teleconference via Zoom, Kamis, 25 Februari pukul 10.03 hingga 11.25 WITA tadi. Akmal merinci, dari 178 data tersebut terdapat 121 kabupaten kota dengan perselisihan hasil pemilihan (PHP), di mana 57 di antaranya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam teleconference yang dihadiri 161 peserta tersebut, Akmal mengungkapkan akan ada 3 kabupaten yang dilantik langsung, sementara 175 lagi akan dilantik secara virtual. Akmal mengapresiasi hal tersebut sebagai bagian dari keindahan otonomi daerah. “Inilah indahnya otonomi daerah; kita tidak harus menerapkan pendekatan simetris kepada setiap daerah. Disesuaikan saja dengan kondisi daerah masing-masing, tanpa mengabaikan new normal tentunya.”Akmal kemudian menambahkan, agar Forkopimda senantiasa berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di masing-masing daerah. “Kita sudah berdarah-darah mengamankan kontestasi Pilkada. Tentunya kita berharap pelantikan serentak juga bisa terlaksana dalam situasi kondusif tanpa euforia berlebihan seperti arak-arakan atau orasi kemenangan yang bisa mengundang kerumunan.
Kita sebisanya mencegah timbulnya pasien Covid-19 klaster pelantikan, ” tukasnya.Pelantikan Serentak Bertahap sendiri akan dilaksanakan dalam 3 periode, diawali pada 26 Februari, kemudian pada bulan April, dan juga akhir Juli 2021.
Pelaksanaan bertahap tersebut disebabkan disparitas akhir masa jabatan daerah yang masih sangat tinggi. (Diskominfosandi – RF) sari / sal -. Mamuju
