Mamuju tengah , Sulawesi barat .Pada hari Jum’at , tanggal 30 April 2012 , H. Taufiq Agus SH ( komisi II DPRD provinsi Sulawesi barat ) kembali melaksanakan kegiatan SOSPERDA ( penyebaran produk hukum daerah ) di desa polo lereng kecamatan pangale kabupaten Mamuju tengah ,
kegiatan tersebut di dihadiri kepala desa beserta aparat desa , tokoh masyarakat , pemuda dan pemudi serta ibu ibu dari majelis taklim di daerah tersebut , pada kesempatan kali ini , kembali diingatkan tentang peran anggota DPRD serta fungsi dan tugasnya , olehnya itu H Taufiq mengharapkan kepada masyarakat untuk bisa memahami peran serta masyarakat , dalam membantu pemerintah provinsi Sulawesi barat dalam mensosialisasikan dan melaksanakan perda tersebut tutup H.taufiq .
Mamuju , Sulawesi barat . Dalam rangka pembahasan laporan keuangan pertanggungjawaban ( LKPJ ) Gubernur Sulawesi barat tahun anggaran 2020 , maka anggota DPRD provinsi Sulawesi barat melakukan rapat agenda komisi II dengan OPD mitra kerja komisi II DPRD provinsi Sulawesi barat ,
Seblah kiri Bonggalangi SE.MM dan Seblah kanan Drs H Itol Syaiful tonra MM
Anggota DPRD provinsi Sulawesi barat komisi II antara lain : 1. Sukri ketua , 2.muhammad Hatta Kainang ,SH wakil ketua , 3.Haji Taufiq Agus, SH 4 . Drs.H.Itol Syaiful Tonra,MM 5. H.M Arsat Saggap,SE 6 . HJ Amaliah Fitri , SE MM 7 . Bonggalangi ,SE .MM 8. HJ Muthmainah 9. Drs H . Hasanuddin
Seblah atas kadis tanaman pangan , holtikultura dan peternakan , seblah kiri biro Ekbang Setda dan sebalh kanan kadis pariwisata (Sulawesi barat)
Pada rapat komisi tersebut telah OPD Antra lain – Dinas pariwisata , biro Ekbang Setda , dinas kehutanan , Dinas ketahanan pangan , Dinas penanaman modal daerah dan PTSP , dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM , Dinas kelautan dan perikanan , biro pelayanan barang dan jasa , Dinas tanaman pangan , holtikultura dan peternakan , Dinas perkebunan , badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
Rapat tersebut berlangsung mulai tanggal Senin 19 April 2021 S/d Jum’at 23 April 2021 , pada rapat tersebut komisi II DPRD provinsi Sulawesi barat merekomandasikan kepada setiap OPD terkait yaitu bahwa LPJK sebaiknya dilakukan pemantauan langsung kebawah ( masyarakat ) sehingga dapat mengukur keberhasilan dan kegagalan , sehingga dapat merumuskan langkah selanjutnya
MAKASSAR, SAWIT INDONESIA – Pemerintah memberikan perhatian khusus berkaitan rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Sulawesi Selatan. Faktor rendahnya harga adalah persoalan rendemen sawit dan minimnya jumlah pabrik sawit.
Dalam presentasi berjudul “Penguatan Kemitraan Petani dan Tata Niaga Sawit Provinsi Sulawesi Selatan”, Jenderal TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P., Kepala Staf Kepresidenan RI, memaparkan data berkaitan rendahnya harga TBS sawit di Sulawesi Selatan.
“Harga TBS di Sulawesi Selatan termasuk yang terendah dibandingkan dengan provinsi sentra sawit lainnya. Terbatasnya jumlah pabrik sawit membuat harga tidak kompetitif,” ujar Moeldoko saat menjadi Keynote Speaker dalam FGD Kemitraan Petani Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan yang disertai dengan pelantikan pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sulawesi Selatan periode 2020-2023, Jumat (9 April 2021).
Data periode Maret-April 2021, harga TBS di Sulsel sebesar Rp 1.610 per kilogram. Masih di bawah provinsi lain seperti Sumatera Utara sebesar Rp 2.360 per kilogram dan Riau sebesar Rp 2.240 per kilogram. Begitupula di Kalimantan Timur sebesar Rp 2.014 per kilogram.
Moeldoko menginstruksikan kepada pemerintah provinsi agar berkoordinasi dan memberikan perhatian khusus terhadap harga TBS petani yang Karena masalah ini juga pernah disampaikan petani sawit di Sulawesi Selatan dalam kegiatan KSP Mendengar.
“Untuk itu, sangat diperlukan mendukung iklim investasi perkelapasawitan di Sulsel. Dan juga rendemen minyak sawit juga harus diperbaiki karena dinilai masih rendah,” tegas Moeldoko yang juga menjabat sebagai yang juga Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO.
Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko mengatakan pemerintah sangat berkepentingan terhadap industri kelapa sawit karena berkontribusi bagi ekspor sawit non migas senilai US$25,60 miliar (Rp 320 triliun) pada 2020. Selain itu, lebih dari 20 juta keluarga petani bergantung dari perkebunan kelapa sawit.
Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI, meminta pemerintah provinsi Sulawesi Selatan memperbaiki tata niaga harga TBS petani
Perhatian pemerintah kepada petani sawit sangatlah besar melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Presiden Joko Widodo memberikan target Peremajaan Sawit Rakyat atau program replanting mencapai 500 ribu ha dalam tiga tahun mendatang.
Dari target tadi, dalam presentasinya, Moeldoko menyampaikan total keseluruhan lahan yang telah diremajakan mencapai 200.252 Ha dan telah melibatkan setidaknya 100.858 petani swadaya maupun plasma. Sampai dengan 2024, target yang masih harus dicapai 300.000 Ha.
“Pola kemitraan dapat menjadi solusinya agar petani dapat pendampingan. Pemerintah juga akan bantu berikan solusinya,” jelas Moeldoko.
Badaruddin Puang Sabang, Ketua DPW Apkasindo Sulsel menjelaskan rendahnya harga TBS di Sulsel karena merujuk tawar menawar harga. “Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bikin harga rendah, petani menawar lebih tinggi. Biar transaksi jadi, ujung-ujungnya diambillah harga tengah,” terangnya.
Menurutnya, kalaupun muncul besaran rendemen dalam transaksi. Tetapi, besarannya sepihak dari pabrik sawit. Di sinilah ketidakadilan itu muncul. Praktis harga di Sulawesi Selatan di bawah harga TBS di Sumatera.
Sampai sekarang kata ayah tiga anak ini, besaran rendemen sawit Sulsel belum ada tertera di peraturan gubernur sesuai arahan di lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
Solusi permasalahan ini, kata Badar, Apkasindo Sulsel mendorong agar rendemen sawit masuk dalam lampiran aturan daerah. Tujuannya aga semua pabrik sawit setempat dapat mengikutinya.
Badaruddin menuturkan sudah ada dukungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Sulsel dengan mengeluarkan rekomendasi kepada DPW Apkasindo Sulsel untuk melakukan uji rendemen.
“Rencana akan dilakukan pengujian bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Dinas Pertanian Sulsel dan BPDPKS. Mudah-mudahan BPDPKS berkenan membantu pembiayaan untuk ini. Kebetulan melalui DPP Apkasindo, kami sudah mengirimkan permohonan,” jelas doktor Manajemen SDM jebolan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar.
Ia menegaskan salah satu tugas pokok APKASINDO untuk memastikan harga yang diterima petani dapat Berkeadilan.”APKASINDO adalah organisasi profesi petani sawit, bukan LSM. Maka, filosofi kerja APKASINDO jelas dan terukur,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Apkasindo, Ir. Gulat ME Manurung, MP, CAPO, sangat mengapresiasi penjabaran visi dan misi DPP Apkasindo di DPW APKASINDO Sulsel. “Inilah bedanya petani sawit dulu dan sekarang. Sekarang petani sawit sudah naik kelas, sudah generasi kedua. Maka, keinginan setara menjadi pilihan,” ujarnya.
Lelaki 48 tahun ini berharap DPW APKASINDO daerah lain meniru inovasi yang dilakukan oleh Sulsel. “Yuk kita bikin Apkasindo ini benar-benar bermanfaat untuk petani sawit. Jangan vakum dan pasrah. Harus mau jemput bola” pintanya.
Moeldoko sebagai Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO juga menegaskan APKASINDO harus dapat bermanfaat dan membantu persoalan petani sawit.
“APKASINDO harus menjadi jembatan penghubung petani sawit dengan pemerintah, dan menjadi jembatan kepada pengusaha dan kelompok lainnya. Gunakan organisasi untuk memberikan nilai positif kepada masyarakat,” tegasnya
Sumber : majalah sawit Indonesia / BerandaNKRINews / sal
Makassar , Sulawesi Selatan . Pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 di hotel dmaleo Makassar Kunjungan kerja Komisi dalam rangka konsultasi terkait dengan LKPJ Gubernur Sulawesi barat TA.2020 DI pusat pengembangan keuangan dan ekonomi daerah FEB Unhas , pada kesempatan kali ini telah hadir para ahli antara lain 1 . Dr Agus Salim SE , MSI , 2. Dr Mursalim Nohong , SE , MSI , 3. prof . Dr . Ir. Akbar Tahir Msc ,4. prof Dr Aminuddin ilmar . SH , MH dan Dr Syamsudin , SE , MSI , AK CRP
Komisi I , II , III dan VI DPRD provinsi Sulawesi barat serta mitra SKPD komisi II dan III
Turut hadir LSM LPPN RI ( pemantau penyelenggara negara republik Indonesia ) Muh Gazali Mas’ud melihat bahwa hampir semua anggota DPRD menyuarakan bahwa setiap tahun LKPJ menyetujui dengan catatan , sehingga anggota pakar menyarankan setiap LKPJ sebaiknya melakukan kajian ilmiah sehingga bisa memenuhi semua unsur ,tutup Gazali dalam pantauannya .
Mamuju , Sulbar . Dini hari tadi tanggal Selasa ,6 April 2021 sekitar pukul 05.20 angin kencang disertai air hujan yang deras , cukup membuat masyarakat mamuju dan sekitarnya merasa was was disebabkan masih trauma dengan paska gempa ,
Suhadi pemilik rumah di dusun batu Bira karampuang
relawan kami yang ada di pulau Muslimin menyebutkan bahwa ada rumah ( di dusun batu pannu ) Karampuang telah mengalami rusak berat , Alhamdulillah penghuninya selamat dan
rumah ini sudah dipindahtangankan ke pemilik yang baru (orang Pinrang ) , sementara mereda tidak berada di tempat , pepalang pantai
sementara relawan kami (bang Edhi ) di kec pepalang kab. Mamuju tepatnya di pepalang pantai juga melaporkan bahwa ada 1 rumah yang cukup parah , rumah tersebut sudah dipindahtangankan ke pemilik yang baru , sementara pemiliknya warga Pinrang tidak berada di tempat , seluruh isi rumah hancur berantakan . Lanjut Edhi , hujan dan angin mulai sekitar jam 05.20 sampai dengan 07.00 pagi ( waktu mamuju ) , Infomasi : by telpon , sementara berita ini diturunkan hujan masih turun namun sudah agak redah
