Penulis: Sulbar

Mamuju_sulawesi barat , BerandaNKRINews_ Kamis, 7/04/22.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Hj. Siti Suraidah Suhardi selaku Ketua DPRD Prov. Sulbar yang didampingi oleh unsur pimpinan lainnya yakni Usman Suhuria, H. Abdul Halim , H. Abd. Rahim dan Sekretaris Daerah Muhammad Idris. Turut hadir Anggota DPRD yakni Sukri, A. Muslim Fattah, Ir, H. Abidin, Rayu, Amalia aras, Marigun Rasyid, Mulyadi Bintaha, H. Sudirman Itol S Tonra, Syarifuddin, Firman Argo Waskito, Andi Qusyairy, Arif dg mattemmu, Syamsul Samad, H. Hasan bado, H. Syahrir Hamdani, Irbad kaimuddin, Muh. Jayadi, Hatta kainang, Taufiq agus, Ahmad iksan syarif dan Andi Salehuddin yang hadir secara fisik serta melalui via Zoom Megawati H, dan para Kepala OPD bersama jajarannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masa jabatan Kepala Daerah 5 (Lima) Tahun terhitung sejak pelantikan, olehnya itu Gubernur (H. Ali Baal Masdar) dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Hj. Enny Anggraeny Anwar) periode 2017-2022 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 Mei 2022.

Pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan sore hari ini, selaku Ketua DPRD Prov. Sulbar mengucapkan “Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat atas pengabdiannya selama ini memimpin Sulawesi Barat menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan provinsi maju lainnya yang ada di Indonesia.”

Lebih lanjut beliau mengatakan “terkhusus Kepada Sekretaris Dewan, di instruksikan bahwa setelah Rapat Paripurna ini berakhir maka segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada masa jabatan 2017-2022 kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri.” Pungkasnya Late Post 🙏

Sumber : Humas-DPRD PROV Sulbar/ sal76 /

Mamuju , Sulawesi Barat – BerandaNKRINews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna Dalam rangka ;

1. Penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

3. Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat tentang Percepatan Penyelesaian Pembebasan Lahan Masyarakat dampak Rencana Pembangunan Bendungan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah

4. Pengumuman susunan kepanitiaan Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2021. (Senin,4/4/2022).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sulbar Sitti Suraidah Suhardi bersama dengan Wakil Ketua DPRD Usman Suhuriah, serta turut hadir Sekretaris Provinsi Sulbar H. Muhammad Idris, Sekretaris DPRD Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur, Anggota DPRD Sulbar lainnya baik yang hadir secara luring maupun secara daring dan para Kepala OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran yang dihasilkan melalui reses anggota DPRD Sulbar sangat penting untuk memastikan aspirasi konsituen di masing-masing daerah, selain itu tujuan pengusulan pokok-pokok pikiran ini untuk mengikut sertakan masyarakat dalam rangka pembangunan daerah.

Setelah Penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulbar Kepada Pemerintah Provinsi Sulbar, Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Sulbar terhadap percepatan Penyelesaian Pembebasan Lahan masyarakat dampak rencana Pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah.

Sumber : Humas DPRD provinsi Sulawesi barat / sal 76

Mamuju Sulawesi barat – BerandaNKRINews

Selasa, 5 April 2022, Prestasi yang membanggakan terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dalam area pencegahan korupsi kembali diraih pemerintah kabupaten mamuju.

Usai rakor bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di kabupaten Polman, Bupati mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, mengkonfirmasi dalam Rakor yang turut dihadiri Gubernur serta para bupati se-Sulbar, telah diterima penyampaian dari Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, yang menghadiri langsung pertemuan tersebut, bahwa kabupaten mamuju kembali meraih peringkat tertinggi se-sulawesi barat dalam Monitoring Centre of Prevention (MCP) KPK, bahkan juga mengalahkan beberapa daerah di Indonesia sebab telah meraih penilaian diatas rata-rata pencapaian nasional.

lebih istimewa, pencapaian ini adalah tahun kedua Pemkab Mamuju meraih hal yang sama setelah tahun sebelumnya juga menjadi yang tertinggi di sulbar.

Hari ini saya berada di Polman bersama Gubernur, ketua DPRD Provnsi dan seluruh Bupati se-sulawesi barat, dalam rangka mengikuti Rakor bersama dengan pimpinan KPK yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK ibu Lili Pintauli Siregar, Alhamdulillah di Rakor tadi Ibu Wakil Ketua menyampaikan, bahwa kabupaten mamuju keluar sebagai kabupaten yg meraih Peringkat MCP KPK tertinggi diantara semua kabupaten di Sulbar, bahkan beberapa daerah di Indonesia, ungkap Sutinah.

Ditambahkan, hal tersebut adalah pencapaian yang terbilang luar biasa sebab MCP merupakan Aplikasi/Dashboard yg dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring pencapaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yg dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Olehnya, Sutinah akan menjadikan predikat yang telah diraih sebagai motivasi untuk dipertahankan dan lebih ditingkat ditahun mendatang.

Terimakasih untuk seluruh Jajaran Pemkab mamuju atas pencapaian ini, terutama kepada seluruh OPD yg menjadi 8 area penilaian MPC KPK, Kerjasama yg baik dan kompak tentu akan menghasilkan sesuatu yg baik pula dan tentunya ini akan bermuara pada satu tujuan yang sama yaitu MAMUJU KEREN, Tutup Sutinah Suhardi.

Adapun delapan area penilaian MCP meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Delapan area intervensi tersebut merupakan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi. Setiap area intervensi kemudian diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi KPK secara berkala.

Sumber : Humas Pemkab Mamuju / A. Wahid Aman

Mamuju, 1 April 2022.

Menjelang bulan suci ramadhan 1443 hijriah, Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) kabupaten mamuju terdiri dari Bupati, Dandim 1418, Kapolresta, dan Kejari mamuju, melakukan pemantauan pada pasar tradisional dan pasar modern.

Dipimpin bupati Hj. Sitti Sutinah Suhardi, Forkopimda menyasar pasar central dan pasar baru mamuju, sembari mendatangi sejumlah mini market dan toko penyedia bahan pokok.

Dalam pemantauan yang turut didampingi sekretaris daerah dan sejumlah pimpinan perangkat daerah, ditemukan sejumlah catatan yang menjadi perhatian, diantaranya kelangkaan minyak goreng yang masih sulit ditemui, untuk itu Bupati mengatakan telah memerintahkan dinas perdagangan untuk melalukan komunikasi dengan pihak distributor terkait hal yang menjadi kendala penyaluran minyak goreng ke mamuju, selain itu, akan dilakukan operasi pasar penjualan minyak goreng curah lewat kegiatan kampung ramadhan yang akan digelar pemkab mamuju di lapangan Ahmad Kirang di bulan suci nanti.

Sumber : Humas Pemkab Mamuju / A.wahid Aman