Penulis: Sulbar

Sulawesi barat – BerandaNKRINews Mamuju, 30 Mei 2022, Menjawab harapan masyarakat terhadap perbaikan akses jalan, terutama disejumlah ruas yang benar-benar mengalami kerusakan, pemerintah kabupaten mamuju melalui Dinas PUPR kembali akan melakukan pembenahan. 

Ditemui di desa papalang saat melakukan pemantauan langsung persiapan dimulainya pelaksanaan perbaikan jalan tersebut, Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, mengungkapkan, terhitung saat ini akan dilakukan perbaikan di beberapa titik yang dinilai sangat membutuhkan perbaikan, diantaranya jalan Soekarno Hatta Mamuju, jalan di lingkungan tahayahaya-mollo, serta tiga titik jalan di Kecamatan Papalang.

Memang ini belum dapat mencakup semuanya, karena anggaran kita sangat terbatas, sebab itu kita intervensi sebagian dulu, selebihnya akan kita perbaiki lagi berikutnya, terang Sutinah Suhardi.

Ia berharap, perbaikan jalan yang dilakukan dapat membantu masyarakat, seperti ruas jalan di kecamatan Papalang yang menghubungkan desa batupapan dengan desa papalang sebagai akses vital menuju pasar, akan menjadi pendorong aktifitas ekonomi pada pasar yang telah terbangun di masa kepemimpinan Sutinah Suhardi sebagai kepala dinas perdagangan mamuju.

Herianto Jafar, konsultan pengawas, CV. Wahyu Arsipilah, selaku pelaksana kegiatan, menjelaskan, pembangunan jalan di Soekarno Hatta mamuju yang memiliki panjang 3,5 km akan dibenahi 2 km pada spot-spot yang mengalami kerusakan. Anggaran untuk perbaikan jalan yang membentang antara perempatan PDAM Tirta Manakarra sampai ke SPBU Simbuang melalui kantor KPP Pratama mamuju kata Herianto akan menelan anggaran senilai kurang lebih Rp. 3 Milyar, sedangkan jalan Tahayahaya-Mollo akan menggunakan anggaran Rp. 4 Milyar lebih, sedangkan jalan di desa batupapan- papalang akan menelan anggaran Rp. 7,4 Milyar, meskipun total pengerjaan jalan di kecamatan papalang pada tiga titik keseluruhan akan menggunakan anggaran sebesar Rp. 20 Milyar sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Bupati Mamuju.

Menargetkan rampungnya pengerjaan jalan pada tiga titik tersebut, Herianto Jafar mengaku akan menyelesaikan dalam empat bulan kedepan terhitung dari saat dimulainya pengerjaan.

Terpisah, Kepala desa Papalang, Muliadi, M, sangat antusias atas program perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah kabupaten mamuju, ia mewakili 500 kepala keluarga yang diperkirakan sangat membutuhkan akses ke pasar tersebut, menyampaikan rasa terimakasih kepada bupati mamuju atas intervensi yang dilakukan menjawab harapan masyarakat yang benar-benar membutuhkan perhatian pemerintah.

Sumber : Pemkab Mamuju / A. Wahid.A

Mamuju – Sulawesi barat BerandaNKRINews

Mamuju, 17 Mei 2022, Bertempat di halaman kantor bupati mamuju, 160 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap ke-dua hari ini resmi menerima SK pengangkatan. 

Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si, yang menyerahkan sendiri SK tersebut, menyampaikan selamat bergabung dalam institusi pemerintah kabupaten mamuju terhadap semua PPPK guru yang telah menyandang status ASN kategori PPPK, ia mengaku turut berbahagia atas pengangkatan para abdi negara yang dominan diangkat dari tenaga kontrak yang telah cukup lama mengabdikan diri sebagai guru kontrak di berbagai sekolah tersebut.

Dikesempatan itu juga digunakan bupati untuk menegaskan komitmen seluruh PPPK untuk dapat melaksanakan pengabdian dengan setulus hati dan tidak berniat untuk menjadikan penugasan mereka sebagai batu loncatan untuk berpindah tugas ketempat yang lebih baik menurut mereka, sebab dalam perjanjian kerja yang telah ditandatangani bersama telah tertera tempat dan durasi pengabdian selama lima tahun yang mewajibkan mereka melaksanakan tugas sesuai dengan SK penempatan masing-masing.

“Kalau ada PPPK yang mau datang ke saya minta pindah, saya tegaskan tidak perlu lakukan itu karena saya pasti tidak akan acc” Tegas Sutinah.

Bupati menyampaikan, pemerintah daerah telah mengalokasi anggaran dari APBD untuk membiayai pengangkatan PPPK dengan nilai yang cukup besar, hal ini dikatakan Sutinah sekaligus menjadi jawaban terhadap komitmen politik bupati yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan tenaga kontrak, yang akhirnya dilakukan melalui pengangkatan PPPK yang dominan dari tenaga kontrak daerah, meskipun jumlahnya diakui masih cukup terbatas.

Disebutkan target tahun ini pemerintah kabupaten mamuju akan melakukan pengangkatan PPPK sekira dua ribuan orang dan saat ini baru terisi sekira enam ratusan orang, sehingga masih terdapat kuota untuk mengangkat PPPK yang diharapkan berasal dari semua wilayah hingga ke pelosok desa, agar kekurangan personil ASN dapat teratasi.

Terpisah, Muhammad Ali, PPPK yang baru saja menerima SK sebagai guru penempatan di SMP Negeri 1 bonehau, mengaku sama sekali tidak memikirkan untuk meminta pindah, sebab dalam formasi yang ia lamar saat mengikuti seleksi rekrutmen PPPK dirinya yang telah tujuh tahun mengabdi di kecamatan simboro memang sengaja memilih kecamatan bonehau sebagai tempat pengabdiannya di sekolah yang ia pilih, selebihnya ia sangat berterimakasih atas kebijakan pemerintah kabupaten mamuju yang telah membuka ruang pengangkatan PPPK tenaga guru yang juga telah mengakomodasi dirinya.

Sumber : Pemkab Mamuju / sal 76

Mamuju Sulbar – BerandaNKRINews

Rapat Paripurna ini Rabu tanggal 27 April 2022 dipimpin oleh Hj. Siti Suraidah Suhardi selaku Ketua DPRD Prov. Sulbar yang didampingi Wakil Ketua H. Usman Suhuria dan Gubernur Sulbar H. Ali Baal Masdar. Turut hadir para Anggota DPRD lainnya baik yang hadir secara fisik maupun melalui via Zoom serta dihadiri pula Sekprov Sulbar H. Muhammad Idris dan para Kepala OPD Sulbar.

Pada kesempatan pertama H. Sudirman selaku juru bicara Panitia Kerja DPRD Sulawesi Barat terhadap LKPJ Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2021, menyampaikan bahwa setelah dilakukan analisis terhadap LKPJ tersebut dan pembahasan bersama OPD serta dilakukan peninjauan lapangan dapat disimpulkan dan rekomendasikan bahwa Gubernur harus lebih memaksimalkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan pengawasannya serta perlunya penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dan profesional.

Pada kesempatan kedua H. Abidin Abdullah selaku Juru bicara Penyampaian Laporan Akhir Pansus DPRD Sulawesi Barat terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.
Menyampaikan bahwa setelah dilakukan pembahasan, kunjungan pansus luar dan dalam daerah serta hasil konsultasi di Kementerian Dalam Negeri, maka pansus merekomendasikan bahwa Ramperda tentang Pengelolaan Hutan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Sumber : Humas DPRD Sulbar- Akang  Jerry / sal 76

Mamuju BerandaNKRINews

MubadalahPetroleum dibawah naungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas, Pearloil (Sebuku) bersama Yayasan Karampuang, kembali memperlihatkan konsistensinya dalam membantu masyarakat mamuju, setelah beberapa waktu belakangan terus hadir dalam upaya penanganan dampak bencana, hari ini (Selasa, 26 April 2022) mereka kembali melakukan penyaluran bantuan berupa paket sembako yang disalurkan bersama pemerintah kabupaten mamuju.

Sasaran penyaluran bantuan kali ini diperuntukkan kepada Personil Satpol PP yang masih berstatus tenaga kontrak dan tidak menerima tunjangan hari raya.

Penyerahan bantuan dilakukan di aula kantor bupati dan di hadiri oleh Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, perwakilan SKK Migas Danang Agung, serta Government Relations & Communications Coordinator Mubadala Petroleum, Camelia Martini.

Atas bantuan paket sembako yang disalurkan dalam momentum bulan ramadhan tersebut, bupati Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada SKK Migas dan Mubadalah Petroleum maupun Yayasan karampuang atas kepedulian kepada masyarakat mamuju, Sutinah berharap kebersamaan tersebut dapat terus berlanjut, dan dirinya memastikan akan selalu terbuka dengan upaya sinergitas yang dapat dibangun bersama demi percepatan pembangunan jika sekiranya terdapat ruang untuk melalukan hal itu.

Government Relations & Communications Coordinator Mubadala Petroleum, Camelia Martini, mengatakan akan terus berupaya membangun hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten mamuju, dengan harapan akan dapat mendukung kesuksesan pemerintah daerah dalam menghadirkan kesejahtraan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Camelia juga mengurai, selain memberikan paket sembako yang telah diserahkan bersama pemerintah kabupaten mamuju, pihaknya tahun ini juga telah memberikan bantuan ventilator kepada RSUD mamuju serta membantu pembangunan puskesmas bambu, dan tahun lalu juga telah dilakukan intervensi pembangunan TK pertiwi yang juga terdampak bencana gempa bumi.

Sumber : Pemkab Mamuju / A.Wahid.Aman

Sulbar BerandaNKRINews

Sekretraiat DPRD Sulbar bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pegabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin mengelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Penyusunan Naskah Akademi (NA) tentang Jaringan Utilitas di Meeting Room Hotel Lilianto, Polewali Mandar, Sabtu 23 April 2021.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD H. Usman Suhuriah, dihadiri pula Wakil Ketua H. Abdul Rahim, Ketua Bapemperda H. Syahrir Hamdani, Ketua Komisi III A. Muslim fattah, M. Irbad Kaimuddin, A. Salehuddin, SE, Syahrudddin, H. Ambo Intang, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., MH, bersama Tim Penyusun (NA) LPPM Universitas Hasanuddin, serta Kanwil Kemenkumham, Dinas Perkim Sulbar, Dinas PUPR Kab. Polman dan undangan lainnya.

adapun yang dapat dirangkum dalam kegiatan ini yakni Dalam konteks untuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas terdapat 3 (tiga) point Pokok yang harus diperhatikan dalam peroses penyusunan sekaligus untuk menampung semua aspirasi yg muncul yaitu :

1. Keterpaduan

2. Keberlanjutan dan

3. Perlindungan hukum

Sehingga kita berharap dari ke 3 prinsip tsb akan menggambarkan bagaimana sebenarnya posisi jaringan utilitas itu menjadi sangat penting dan menjadikan norma yg baik, sehingga nantinya dalam proses penyusunan dan implementasinya nanti akan bisa dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Stakeholder lainnya akan menjadi ini sebagai rujukan dan kita berharap bahwa rancangan perda ini nantinya akan menjadi payung bagi Kabupaten/kota di Sulbar sehingga kemudian nantinya memberikan dampak yg sangat luar biasa khususnya dalam konteks utk menjamin bahwa jaringan utilitas ini akan bermanfaat bukan hanya utk hari ini tetapi juga utk generasi yg akan datang (lintas & antar generasi yg menjadi sangat penting sekali) https://dprd.sulbarprov.go.id/sekretariat-dprd-gelar-fgd-terkait-jaringan-utilitas/