Penulis: Sulbar

BerandaNKRINews Sulawesi barat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Siti Suraidah Suhardi membuka sekaligus memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat perihal Penyerahan dan Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Selasa (14/6/2022).

Dihadiri oleh PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Akmal Malik serta Anggota DPRD Sulbar, Sukri, A. Muslim Fattah, H. Sudirman, Firman Argo, Marigun Rasyid, Syahrir Hamdani, Arif Daeng Mattemu, Rayu, dan beberapa anggota dewan lain ikut serta melalui Vidio conference. Beserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sulawesi Barat.

Dalam rapat Paripurna ini Ketua DPRD menyampaikan, “Untuk menindaklanjuti Pasal 194 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung Jawaban Pelaksanaan APDB kepada DPRD dengan dilampiri Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta Ikhtisar Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMN paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir”.

Dalam sambutan PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Akmal Malik menyampaikan permohonan maaf kepada Anggota dewan terhormat terkait apa yang diamanahkan saat ini, belum lengkap dari 25 Lampiran yang di amanahkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

“Belum dapat kami serahkan dikarenakan SIMDA Keuangan yang kita gunakan 2021 masih dalam proses Updating format Pertanggung Jawaban laporan keuangan sebagai mana surat BPKP tanggal 13 Juni 2022 namun kami berjanji akan segera melengkapi pada kesempatan pertama setelah Updating SIMDA telah di selesaikan oleh BPKP” sambung Akmal Malik.

Akmal Malik juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saja tetapi semua Pemerintah Daerah yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan, tutup nya.

Sumber : Humas DPRD provinsi Sulawesi barat_(Ratu Bulkis)_/ sal76

Sulawesi barat – BerandaNKRINews  dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sementara DPRD Sulawesi Barat (Selasa, 31 Mei 2022).

Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat, Hj. Sitti Suraidah Suhardi, didampingi oleh Wakil Ketua I Usman Suhuriah, Wakil Ketua II Abdul Halim dan Wakil Ketua III Abdul Rahim serta dihadiri oleh beberapa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Turut hadir Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Akmal Malik, M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Idris serta Seluruh Kepala OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulbar menerangkan bahwa Pelaksanaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022 dimulai pada tanggal 24 Januari dan berakir pada 31 Mei 2022.

 

Selama masa persidangan kedua Tahun 2022, ada 4 Ranperda yang dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah. Dari 4 Ranperda tersebut, 3 diantaranya masih dalam proses pembahasan dan 1 Ranperda telah disahkan menjadi Peraturan Daerah yaitu Ranperda Pengelolaan Hutan.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) telah melakukan rapat-rapat kerja terkait pokok-pokok pikiran DPRD untuk di usulkan dalam RAPBD Tahun 2023. Sedangkan pada fungsi pengawasan, fokus pengawasan yang dilakukan DPRD sesuai dengan kewenanganyya yaitu Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022 serta pelaksanaan terhadap proyek-proyek strategis daerah.

Masa Persidangan Ketiga yang dimulai pada 31 Mei hingga 23 September 2022 merupakan masa persidangan yang banyak tugas dan tantangan yang hatus di selesaikan. Agenda Pada masa Sidang Ketiga di antaranya, pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 dan perubahan tahun anggaran 2022 serta beberapa agenda DPRD lainnya terkait fungsi Legislasi dan Pengawasan.

Sumber : Humas-DPRD PROV Sulbar / sal 76