NUNUKAN – Partisipatif pengawasan Pemilihan Keplaa Daerah (Pilkada) 2024 merupakan tanggung jawab moral semua elemen masyarakat tanpa memandang gender terutama di Kabupaten Nunukan, dimana bukan hanya laki-laki tetapi juga keterlibatan perempuan juga menjadi faktor penting.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Nunukan, Moch Yusran yang mengatakan bahwa partisipatif perempuan merupakan salah satu program Bawaslu pada pengawasan Pilkada 2024.
“Sejalan dengan program kita, bagaimana mendorong keterlibatan perempuan di dalam pengawasan tahapan Pilkada 2024 terkhusus isu politik uang, keterlibatan ASN dan pihak-pihak yang dilarang sehiingga Ibu-Ibu ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada,” ujar Moch Yusran di Cafe dan Resto Lenfin Nunukan pada kegiatan Konsolidasi Gerakan Pengawas Partisipatif Perempuan Perbatasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan Pemaparan Visi Misi dalam Membangun Peranan Perempuan Perbatasan di Wilayah Kab. Nunukan yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kab. Nunukan, Selasa (29/10/2024) malam.
Selanjutnya, Moch. Yusran menjelaskan bahwa pada kegiatan pemaparan visi misi, diharapkan tiap pasangan calon (Paslon) dapat memberikan ruang terhadap keterlibatan perempuan di program-program yang akan direncanakan.
“Juga para calon ini bisa menjadikan isu perempuan sebagai visi misi disaat nanti mereka terpilih,” kata Moch. Yusran.
Menurutnya, masyarakat perempuan terutama KPPI Kab. Nunukan memiliki tanggung jawab moral mengawasi Pilkada 2024 hingga roda pemerintahan paslon terpilih nanti kedepannya.
Bersama dengan itu, Ketua Bawaslu Nunukan tersebut menuturkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPPI Nunukan juga merupakan salah satu upaya memberikan pemahaman politik gagasan.
“Ini upaya dalam membumikan sebuah politik gagasan, dimana lawan dari politik uang yang memutuskan relasi antara pemilih dan calon yang terpilih karena sampai disitu saja suara yang diberikan atau dijual hingga masyarakat tidak bisa menagih janji-janji yang diberikan oleh calon terpilih,” ucap Ketua Bawaslu Nunukan.
Terakhir, Ia berharap KPPI Nunukan dan masyarakat perempuan Nunukan dapat membangun kontrak politik terhadap para paslon.
“Kita harapkan untuk semua yang hadir, bisa membangun kontrak politik terhadap para calon, ketika nanti mereka terpilih, mereka punya tanggung jawab merealisasikan apa yang mereka janjikan dan KPPI juga punya tanggung jawab moral mengawasi Bupati terpilih nantinya,” harapnya.
Adapun selain Ketua Bawaslu Nunukan, terlihat hadir juga pada kegiatan yakni Ketua KPPI Kab. Nunukan, Robianti beserta pengurus, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Nunukan, Hasan Basri, intansi vertikal Kab. Nunukan, perwakilan juru bicara paslon nomor urut 01, Daniel Baru, Calon Wakil Bupati nomor urut 02, Hanafiah, perwakilan juru bicara 03, Firman, perwakilan organisasi keperempuanan se-Kab. Nunukan hingga para tamu yang memenuhi ruangan.
(nam/nam)
