TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum memaparkan 7 (tujuh) usulan Pemprov Kaltara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Utara 2024 di Ruang Serbaguna Gedung Gadis Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, Senin, 17 April 2023.
Mengangkat tema “Meningkatkan Keanekaragaman Industri dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah”, tema ini selaras dengan tema rencana kerja pemerintah pusat tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Ketujuh usulan Pemprov Kaltara tersebut, telah diakomodir oleh pemerintah pusat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang). Adapun 7 usulan tersebut, ialah Optimalisasi Penanganan Jalan Malinau – Long Semamu – Long Bawan, Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Transmigrasi Salimbatu dan Tana Tidung, Pemantauan Kualitasi Air Laut untuk Lokasi yang Berada di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia (Sebatik dan Tawau), Sertifikasi Laboratorium Lingkungan Hidup, Preservasi Jalan Aki Balak Kota Tarakan, Preservasi Jalan Dalam Kota Nunukan, dan Preservasi Jalan Aji Iskandar Kota Tarakan.
Selain beberapa isu strategis, Gubernur Zainal merasa perlu memperhatikan isu global seperti perubahan iklim. “Kita sadari bersama bahwa perubahan iklim menjadi tantangan global yang turut mempengaruhi sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri di daerah. Kita perlu mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan kita,” ungkapnya.
Gubernur Zainal menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi Kaltara pada tahun 2022 tumbuh 5,34 persen dibandingkan tahun 2021, angka ini melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional.
“Laju pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada angka kemiskinan yang dapat kita tekan hingga pada angka 6,77 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,36 persen. Angka ini sangat jauh dari angka rata-rata nasional sebesar 9,54 persen,” jelas Gubernur Zainal.
Gubernur menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Utara, sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan.
(BIROADPIM)
