NUNUKAN – Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan roadshow daring bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Pentas Rakyat dalam rangka mengkampanyekan percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah Kaltara.
Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri secara langsung pentas rakyat yang dihelat di Lapangan Makodim 0911/Nnk pada Minggu, 19 Maret 2023.
Seperti yang diketahui, masalah stunting di kabupaten/kota se-Kaltara masih perlu mendapat perhatian, dikarenakan, satu dari tiga balita di Indonesia khususnya di Kaltara masih mengalami stunting.
“Masalah stunting di Kaltara masih perlu mendapatkan perhatian. Karena meskipun angka prevalensi stunting di Provinsi kaltara pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,4 persen, dimana angka stunting di Provinsi Kaltara pada tahun 2021 sebesar 27,5 persen menjadi 22,1 persen pada tahun 2022, angka tersebut masih berada di atas pravelensi stunting secara nasional,” ujar Gubernur Zainal.
Mengacu pada target prevalensi stunting nasional, Kalimantan Utara membutuhkan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024, sehingga target prevalensi stunting Kalimantan Utara menjadi 15,04 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2030, sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) diharapkan prevalensi stunting di Kaltara sudah mencapai 0 (nol).
Secara teknis, dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, terdapat 3 (tiga) pendekatan penurunan stunting yang tercantum dalam pelaksanaan rencana aksi nasional, yaitu pendekatan keluarga berisiko stunting yang dilakukan dengan intervensi hulu, pendekatan multi sector dan multi pihak melalui pentahelix, dan pendekatan intervensi gizi terpadu.
Tidak hanya stunting, Pemprov Kaltara juga serius dalam menekan dan menurunkan angka kemiskinan. “Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kaltara pada tahun 2022 turun sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021 menjadi 0,63 persen pada tahun 2022. Angka kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah dibanding angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 2 persen,” jelas Gubernur Zainal.
(BIRO ADPIM)
