Sesuai data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), potensi pergerakan warga selama libur Natal dan Tahun Baru tahun ini sebesar 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 44,7 juta orang, lebih banyak dari tahun 2021 sebesar 19,9 juta,” kata Gubernur Zainal Paliwang, Selasa (26/12/2022).
Aktivitas pada kuartal ke empat itu, lanjut Zainal Paliwang, juga bakal tumbuh lebih seiring dengan kebijakan pemerintah yang sudah memberikan kelonggaran atas perjalanan dan keuangan warga yang sudah mulai pulih sehingga diakhir tahun sangat memungkinkan pulang kampung dan berwisata.
“Diproyeksikan ekonomi Kaltara di Desember 2022 akan menunjukkan tren positif dan akan lebih baik dibandingkan periode November 2022 lalu. Ditambah lagi dengan meningkatnya konsumsi masyarakat di akhir tahun,” katanya.
Senada dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltara, diprediksi angka pertumbuhan ekonomi Kaltara di Desember 2022 dapat lebih baik dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi di November 2022 lalu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Kaltara, Adi Widyanda, dalam Konferensi Pers Asset-Liability Comittee (ALCo) November 2022 secara daring, Senin (26/12/20220).
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltara tumbuh 5,39 persen (yoy), periode November 2022. Tercatat, Inflasi pada bulan lalu itu sebesar 5,24 persen (yoy).
Untuk di Oktober, neraca perdagangan surplus sebesar USD 231,47 Juta (Ekspor USD 258,38 Juta dan Impor USD 26,91 Juta). NTP sebesar 110,29 naik 1,25 persen, sementara NTN sebesar 105,71 naik 0,13 persen.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi di bulan Desember diperkirakan lebih baik dibanding November. Selain Natal dan Tahun Baru, dikarenakan adanya perbaikan akses penyaluran BBM,” katanya.
Meskipun diprediksi ekonomi akan tetap tumbuh di Desember 2022, lembaganya mengingatkan akan pentingnya pengendalian angka inflasi di akhir tahun.
Menurutnya sejumlah strategi pengendalian inflasi masih harus dilakukan seperti pengendalian inflasi dari sektor transportasi.
Lantaran angka inflasi Kaltara bulan November 2022 masih disumbang oleh kelompok pengeluaran transportasi dengan persentase mencapai 17,74 persen.
Menurut Adi Widyanda, sampai dengan 30 November 2022, realisasi APBN untuk Pendapatan mencapai Rp 3,00 triliun dengan Belanja Rp 9,52 triliun.
“Tercatat sampai dengan akhir November 2022, terdapat defisit di APBN Regional Kaltara sebesar Rp 6,52 triliun,” kata dia.
Seperti diketahui, ALCo atau Asset-Liability Committee merupakan wujud pertanggungjawaban pengunaan APBN di lingkup Kaltara. ALCo merupakan laporan menyangkut kualitas pengelolaan keuangan di daerah melalui analisis makro fiskal.
Selain laporan realisasi, pada ALCo juga terdapat analisis deviasi realisasi terhadap pendapatan Pajak, Bea dan Cukai, PNBP/Hibah. Hingga 30 November 2022, Devisiasi realisasi dari sisi pendapatan sebesar Rp 5,37 miliar.
Rinciannya, dari deviasi pada sisi penerimaan pajak yakni sebesar Rp 8 miliar (34 persen), Bea dan Cukai sebesar Rp 2,52 miiar (6,30 persen), sementara pada sisi PNPB/Hibah sebesar Rp 0,11 miliar (5,85 persen).
“Pada sisi pengeluaran, deviasi sisi Belanja sebesar Rp 112,95 miliar. Disumbang oleh Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 23,28 miliar (5,31 persen), dan TKDD Rp 89,57 miliar (14,82 persen),” katanya.
Kontribusi TKDD terhadap pendapatan APBD hingga 30 November 2022 sebesar Rp 6,31 triliun atau 83,04 persen dari total pendapatan APBD.
Pada realisasi I-Account APBD per 30 November 2022, Pemda mencatat Pendapatan Rp 7,59 triliun dengan realisasi Belanja Rp6,23 triliun, dan surplus Rp 1,37 miliar, kinerja pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 1.190,65 miliar atau 65,77 persen dibandingkan periode tahun 2021. Secara nominal, peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan PPh Non Migas yang naik sebesar Rp 645,24 miliar.
“TKDD turut mengalami peningkatan sebesar Rp 331,92 miliar atau 5,23 persen, yang disebabkan oleh kenaikan dalam komponen DBH sebagai akibat kenaikan harga komoditas dunia,” tutur Adi Widyanda.
Penerimaan negara secara agregat terus menunjukkan adanya peningkatan yang semakin kuat dibanding tahun sebelumnya. Namun dari sisi belanja negara menunjukkan adanya kontraksi. Untuk itu diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan belanja pemerintah terutama untuk belanja barang dan modal, serta percepatan penyaluran TKDD.
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2022, fenomena penumpukan realisasi belanja di akhir tahun 2022 masih terjadi. Pada bulan November 2022 telah direalisasikan belanja sebesar Rp 415 miliar.
Dimana, hingga akhir bulan November 2022, terdapat sisa pagu sebesar Rp 795 miliar yang berpotensi direalisasikan pada Bulan Desember 2022. Jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran selama 10 bulan (Januari-Oktober) sebesar Rp 243 miliar, maka realisasi di bulan November tersebut mengalami peningkatan sebesar 70 persen, sedangkan potensi realisasi belanja di bulan Desember meningkat sekitar 3 kali lipat.
Selain itu, dinamika realisasi akhir tahun anggaran juga kerap diwarnai penyelesaian belanja modal pembangunan fisik yang memerlukan jaminan atau garansi bank mengingat penyelesaian finalnya terjadi setelah batas akhir penyampaian SPM-LS kontraktual.
Oleh karena itu, tingginya volume realisasi belanja beserta dinamika pencairan anggaran di akhir tahun tersebut harus diantisipasi oleh semua pihak terkait dalam rangka mewujudkan pencairan belanja akhir tahun yang lancar, efektif, tertib, dan akuntabel.
(dkisp)
