NUNUKAN – Fraksi-fraksi DPRD Nunukan menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar APBD – Perubahan tahun 2022. Senin (15/8) di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Nunukan.
Dalam pemandangan umum tersebut sebanyak lima fraksi DPRD Nunukan meminta kepada pemerintah daerah untuk anggaran perubahan tahun berikutnya, diharapkan lebih focus dan memaksimalkan pemulihan ekonomi pasca pandemik covid 19 dan memperioritaskan pembayaraan Pihak ketiga terhadap proyek yang belum terbayarkan hingga saat ini.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh SE, dan Burhanuddin, S.HI, MM dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus. S.IP, M.Si serta anggota dewan dan OPD Nunukan.
Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Zainuddin, SE
Mengawali pandangan umum Fraksi, Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa APBD – Perubahan 2022 selain focus menangani pemulihan ekonomi pasca pandemik Covid 19, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan tempat pelayanan umum, mengutamakan program prioritas dan perencanaan APBD – P dapat tercapai hingga 100 persen.
“ Dari sisi pendapatan mengalami kenaikan semula diproyeksikan Rp 1.229 Triliyun meningkat menjadi Rp. 1.371 atau 11.57 persen diaharapkan setiap tahunnya meningkat dan tetap mengalami kenaikan pendapatan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Zainuddin, SE.
Pandangan Umum Fraksi partai Demokrat, yang di sampaikan Juru Bicara Fraksi, Robinson Totong menjelaskan bahwa dalam APBD – P 2022 diharapkan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi akibat pandemic covid 19 baik secara makro maupun ondisi fiskal daerah.
“ Kita pahami bersama sekarang ini menjadi sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi, bagaimana pemerintah mengupayakan penguatan UMKM dan usaha lain berbasi pada sector primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan,” kata Robinson Totong.
Beragam catatan strategis yang sampaikan Fraksi-fraksi DPRD Nunukan sebagai landasan pembangunan dalam APBD-Perubahan 2022. Hal ini dimaksdkan agar pemerintah daerah dapat lebih maksimal meningkatkan kinerja baik melalui anggaran perubahan maupun anggaran murni pada tahun berikutnya.
Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andre Pratama.
Seperti yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bahwa pemerintah perlu mempersiapkan anggaran seleksi penerimaan PPPK pada OPD BKPSDM Nunukan.
Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan memperhatikan OPD teknis seerti Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan agar menyeleksi rekanan konsultan yang mampu memahami perencanaan kegiatan konstruksi.
“ Terkait Potensi SDA Nunukan seperti GAS Bumi perlu adanya kajian awal rencana pembangunan jaringan gas ke setiap rumah tangga, buka peluang investor atau BUMN untuk berinvestasi di Kabupaten Nunukan,” kata Andre Pratama, juru bicara Fraksi PKS.
Dikesempatan yang sama, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional juga menyampaikan pandangan umum bahwa dalam rancangan APBD – Perubahan 2022hnedaknya dilakukan prinsip money follows program dalam perencanaan dan penganggaran.
Menurutnya Fraksi PPN, Program yang dialokasikan adalah program yang bermanfaat artinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“ Begitu juga dengan pembangunan Infrastrukturdi fokuskan pada daerah yang terisolasi yang hingga saat ini kondisi jalan banyak yang rusak bahkan tidak bisa dilalui kendaraan seperti di jalan Butas Bagu menuju desa pagar yang merupakan akses utama masyarakat,” kata Lewi S.sos juru bicara Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional.
Disektor Pariwisata diharapkan agar Pemkab Nunukan lebih proaktif dalam program tersebut karna dapat memberikan dampak ekonomi dan peningkatan PAD diantaranya Pengembangan Seni dan Budaya, Tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal.
Penyumbang CSR terbesar diwilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah tiga maka sudah seharusnya anggaran lebih diutamakan untuk program pembangunan.
Terkait perubahan APBD 2022, Fraksi Gerakan karya Pembangunan mendukung pemerintah daerah agar tetap mengedepankan skala prioritas setiap program kerjanya dan tidak melakukan rasionalisasi anggran pada sector krusial.
“ Sektro yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, Pendidikan dan Pelayanan Publik,” kata Welson, Juru Bicara Fraksi GKP.
Disektor perekonomian Fraksi GKP menambahkan, pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektifitas pemulihan ekonomi di daerah, terutama dalam kebijakan APBD dapat disinergiskan bagi pelaku UMKM demi mepercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Nununkan.
(Humas DPRD Kab.Nnk)
