Mamuju tengah, Jum’at 25 Maret 2022
Anggota Pokja DPRD provinsi Sulawesi barat , hari ini melakukan peninjauan lokasi area Bendungan salulebo Mamuju tengah guna untuk Pengumpulan data , informasi,mengkaji , menelaah terkait pembebasan lahan , dampak rencana pembangunan bendungan di sallebo kec Topoyo , kabupaten Mateng
Husni Bastian selaku PPK bendungan kepada pewarta BerandaNKRINews , menyampaikan bahwa tinggi bendungan 60meter , lebar sisi atas 10 meter , lebar bendungan -+ 300 m , untuk area genagan air sekitar 360 ribuan HA sementara yang akan di bebaskan 490 HA lanjut beliau menyampaikan kepada pewarta BerandaNKRINews bagi masyarakat untuk area penlok bendungan ini tidak di gunakan ini sudah ada aturanya , mereka hampir 2 tahun tidak bekerja jadi di perkiran 2025 untuk pengisian waduk kalau sudah ada ijin
Ketua DPRD Mateng menyampaikan Tanggapannya terkait pembangunan Bendungan Salulehbo.
Dalam sambutannya dalam pertemuan dengan masyarakat Salulehbo yang juga dihadiri sejumlah anggota DPRD provinsi, pemerintah kabupaten Mamuju tengah dan aparat hukum, ketua DPRD Mateng Arsal Aras Tammauni, menyampaikan Bahwa desa Salulehbo merupakan pecahan dari desa Tabolang. Kepala desa pada saat itu yang juga Bupati Mateng sekarang memperbolehkan masyarakat masuk bermukim dilahan APT dengan ketentuan tidak boleh memperjual belikan.
Kemudian pemkab Mateng mengusulkan pembebasan lahan sehingga Salulehbo itu tidak sepenuhnya menjadi kawasan hutan produksi terbatas dan tiga dusun sudah lepas dari kawasan hutan produksi terbatas, sehingga masyarakatnya memiliki hak atas tanah.
“Untuk diarea Bendungan keatas, pemerintah pernah mengusulkan, namun pelepasannya belum lahir.”Ujar ketua DPRD Mateng, Arsal Aras Tammauni.”
Proyek pembangunan Budong-Budong di Salulebo masuk dalam proyek strategis nasional tahun 2020. Namun demikian, hampir tidak ada aktivitas pembangunan disana.
“Saya dan pak bupati telah membuka jalan dari lebar empat meter menjadi menjadi 11 meter dengan mengambil tanah milik masyarakat yang bersertifikat, Tapi diberikan pemahaman terkait ganti ruginya.”Tambah Arsal”.
Semua pegangan atas tanah tersebut akan dibayarkan, termasuk dengan tanamannya. Poin yang disepakati pada pertemuan dengan anggota drpd provinsi menyepakati, bahwa pihak balai akan bisa melakukan pembangunan jika tanah sudah diukur dan dinilai.
Kabarnya anggota DPRD provinsi memberhentikan pembangunan bendungan karena laporan LSM , pembangunan Salulehbo akan berdampak pada peningkatan Ekonomi Masyarakat, mencegah terjadinya banjir, dan sawah di Mateng akan dialiri air dari sungai Salulehbo.“Jika ada masalah pembangunan Bendungan ini, mari kita duduk bersama membicarakan apa kendala atas pembangunan ini”Tegas Arsal Aras.
