Apel Besar Potensi Masyarakat dalam Mendukung TNI Polri Pengamanan Pemilu 2019

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak, SE menghadiri Apel Besar potensi masyarakat dan ikrar damai organisasi masyarakat (ormas) dan potensi masyarakat (Potmas) dalam rangka mendukung tugas TNI/Polri pengamanan pemilu Legislatif dan Pilpres Cawapres 2019 “aman damai dan sejuk” Polres Soppeng di halaman kantor Bupati soppeng jalan Salotungo Watansoppeng, Jumat (22/3/19).

Kapolres Soppeng AKBP Dedy Dewantho. SIK saat membacakan sambutan seragam Menkopolhukam RI.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian Kapolri beserta seluruh jajarannya yang saya hormati ,Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP beserta seluruh jajarannya , yang saya cintai, hormati dan banggakan TNI Polri peserta apel kesiapan Pemilu serentak tahun 2019 Indonesia, seluruh anggota Ormas potensi masyarakat apel yang berbahagia kegiatan pada pagi ini .

Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena merupakan kebahagiaan yang sangat berharga ,Rahmat dan Ridhonya masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, sehat walafiat , ini merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi diberikan kepercayaan berdiri di hadapan para prajurit TNI ,Polri ,para anggota linmas ,Ormas ,masyarakat apel kesiapan TNI Polri dan komponen bangsa lainnya dalam rangka pengamanan 2019 .

Hadirin yang saya hormati , Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah 5 jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan, pemilu serentak, kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan di dunia internasional maka bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya ,demokrasi sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, anggota Partai politik dan masyarakat yang di tuntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, penyelenggara Pemilu KPU ,Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan, fungsi dan peran TNI Polri yang berada di ruang lingkup penyelenggara Pemilu akan sangat menentukan suksesnya pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil tahun 2019 bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin nasional dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Kita semua ini, bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara suku yang satu dengan suku yang lain namun sejatinya Pemilu serentak tahun 2019 memilih pemimpin, bukan mengadu pemimpin ,jadi ini ajang untuk kompetisi program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya menjadi pemimpin nasional .

Terkait penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya, di ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu ,perlawanan-perlawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan pemilu di setiap daerah penyelenggaraan, oleh karena itu saya mengajak untuk segera mengenali institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu serentak tahun 2019.

Apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tepat sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu serentak tahun 2019, kita bersama turut merasakan bahwa dalam tahapan Pemilu serentak tahun 2019 ini muncul berbagai perlawanan seperti menyebarnya berita bohong atau hoax, politik identitas ,di samping kerawanan-kerawanan lainnya berita bohong yang disampaikan media sosial tentunya memiliki tujuan politis , itu dipakai sebagai alat demokrasi menjadi tidak sehat ,persatuan dan kesatuan bangsa rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya, penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam pemilu serentak tahun 2019. (Humas Pemda Soppeng)