Nunukan – Sedikitnya 948 rumah dengan 1.552 KK dan 5.682 jiwa saat ini mengalami dampak dari banjir yang menggenangi pemukiman mereka. Informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan, 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan saat ini mengalami dampak dari banjir tersebut.
Kesembilan belas Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pensiangan, Lumbis Ogong, Krayan Induk, Krayan Selatan.
Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kedalog) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Hasanuddin, mengungkapkan, wilayah yang tergenang cukup parah adalah Kecamatan Sembakung. Di Kecamatan tersebut, saat ini tercatat 440 kepala keluarga dengan sekitar 1.500 jiwa yang terdampak.
“Saat ini petugas BPBD Nunukan, ungkap Hasanuddin terus memantau dan menerjunkan personel ke wilayah yang mengalami dampak terparah. Stok logistik juga disiapkan termasuk bila nanti terjadi langkah evakuasi,” ungkapnya.
Menanggapi Banjir yang melanda Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pensiangan, Lumbis Ogong, Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Partai NasDem, Ati Gunawan menilai bahwa dampak banjir pasti dapat diminimalisir apabila Pemerintah Pusat serius menanganinya.
“Seharusnya Pemerintah bersikap serius terkait musibah yang dialami masyarakat di 4 Kecamatan di Perbatasan ini. Karena kejadian seperti ini sudah terjadi sejak tahun 1981. Kenapa saya mengatakan keterlibatan Pemerintah Pusat sangat di perlukan, karena banjir itu sendiri terjadi diwilayah Sabah-Malaysia dan Indonesia yang harus menampung imbasnya,” tuturnya.
Ucapan Ati Gunawan tersebut memang cukup beralasan, mengingat musibah tergenangnya beberapa Kecamatan khususnya di Kecamatan Sembakung tersebut, akibat banjir yang terjadi di wilayah Malaysia. Tepatnya di Sepulut yang masuk kawasan Nabawan-Sabah. Luapan air dari Sabah tersebut, mengalir ke sungai Sembakung di Indonesia.
Ati Gunawan menegaskan bahwa dirinya akan segera membicarakan hal ini kepengurusan Partai diatasnya untuk melakukan desakan pada Pemerintah supaya secepatnya melakukan kebijakan tertentu maupun langkah-langkah atau pembicaraan khusus dengan Pemerintah Malaysia, mengenai banjir Sabah ini.
“Ini sudah bukan hanya persoalan pemerintah Kabupaten Nunukan lagi, tetapi sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Ketika Pemkab Nunukan sudah sigap dalam kewajibanya terkait penanganan bencana, mana realisasi tindakan pemerintah pusat dengan solusi pasca bencana?,” tandasnya.
Ati Gunawan benar – benar menyayangkan sikap Pemerintah yang terkesan lamban terkait penanganan permasalahan banjir kiriman dari Sabah ini. Seharusnya menurut Ati, Pemerintah bisa melakukan evaluasi mengingat banjir ini adalah kategori musiman yang tentu saja selepas air surut masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah terkait genangan air tinggal menghitung berapa hari dan berapa masa lagi wilayahnya akan tergenang lagi.
“Seharusnya penanganan dampak Banjir kiriman dari Malaysia ini menjadi program prioritas, apalagi ini menyangkut harga diri Indonesia karena yang terendam itu adalah notabene Teras Negara,” tutur Ati
Menurut Ati yang perlu dilakukan Pemerintah adalah solusi kebijakan komprehensif disertai langkah konkrit sehingga masyarakat dapat terhindarkan dari bencana musiman tersebut. Ati Gunawan juga menegaskan,jangan sampai Nawacita yang mencita-citakan perbatasan menjadi yang terdepan tapi pada realisasinya justru masih selalu terbelakang.
“Pemerintah juga jangan menganggap remeh aspirasi masyarakat diwilayah tersebut yang/ mengusulkan terbentuknya DOD Kabudaya Perbatasan, karena dengan DOB lah solusi-solusi terkait problema diwilayah itu akan tercipta,” pungkasnya.
