Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melalaui pesan tertulisnya kepada Redaksi , Selasa (28/1/2019). Menurutnya, berdasarkan rilis Proyek Penduduk Kabuapten/Kota Provinsi Kaltara 2015-2025 Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, per 31 Desember 2018. Irianto juga menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk ini, salah satunya dipengaruhi oleh perpindahan penduduk dari wilayah luar Kaltara.
Tapi menanggapi hal tersebut, Irianto mengungkan bahwa pihaknya menyambut positif terkait minat masyarakat di luar Kalimantan Utara yang menaruh asa di wilayah Perbatasan. Hal tersebut membuktikan bahwa Kalimantan Utara kendati merupakan provinsi yang terbilang paling muda di NKRI, namun telah menjadi salah satu daerah terfavorit dalam tujuan penghidupan.
“Memang, Provinsi Kaltara sebagai sebuah daerah otonomi baru, dinilai banyak orang cukup potensial dan menjanjikan. Hal ini berdampak pada tingginya asa dari warga luar Kaltara untuk mencari penghidupan disini,” ujarnya.
Pada tahun 2019 ini, lanjut Irianto, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kaltara, diprediksi terjadi di Kota Tarakan. Hal tersebut menurutnya karena berdasarkan proyeksi BPS, di Tarakan jumlah penduduknya pada tahun ini akan bertambah menjadi 254.262 jiwa. Disusul, Kabupaten Nunukan sebesar 196.918 jiwa, Bulungan 133.166 jiwa, Malinau 84.609 jiwa dan Tana Tidung 26.607 jiwa.
“Pertambahan penduduk ini, di satu sisi adalah sebuah potensi. Namun, apabila tak dikelola dengan baik maka akan menjadi sebuah persoalan pelik. Untuk itu, disamping penduduk yang bertambah, kualitas hidup penduduk pun menjadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.
Hingga 2025, penduduk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diproyeksi mencapai 773.377 jiwa. Sementara di 2019, pertumbuhan penduduk Kaltara diproyeksi bisa mencapai 695.562 jiwa.
Adapun implikasi negatif dari pertumbuhan penduduk itu, menurut Irianto, salah satunya adalah pertumbuhan masyarakat miskin dan pengangguran. Diakui Gubernur, tidak sedikit penduduk dari luar Kaltara yang hijrah ke Kaltara tak dibekali pendidikan dan kemampuan yang memadai. Alhasil, dengan keterbatasan lowongan pekerjaan maka mereka pun tak bisa bersaing hingga menjadi pengangguran.
“Untuk itu, Pemprov Kaltara menggiatkan investasi guna memicu ketersediaan lapangan pekerjaan. Di samping itu, lewat sejumlah lembaga pelatihan, melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dilakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) lokal sehingga mampu bersaing dalam era saat ini,” pungkasnya. (eddysantry/darwin)
