Jakarta-Berandankrinews.com
Amanat Penderitaan Rakyat(Ampera), Nasib dan Masa Depan Bangsa Negara Ditangan Presiden Jokowi Selaku Kepala Negara RI
Dr Alimahsun Atmo M Biomed,Presiden Gumregah Nusantara, Ketua umum DPP APKLI
Kami sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa Pekerja Informal (jumlahnya diseluruh tanah air 74 juta / 58% dari total penduduk Indonesia yang bekerja) termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang hari ini pulang kampung itu bukan soal tradisi. Istilahnya bukan mudik tapi pulang kampung. Kenapa demikian? Karena mereka pulang kampung itu betul-betul karena kondisi di Jakarta.
Mereka kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan dan hidup di Jakarta ini ongkosnya mahal. Oleh karena itu, mereka berdaya upaya untuk pulang kampung halaman, baik ke Jawa Barat, Jawa Timur maupun ke Jawa Tengah. Oleh karena itu, kami minta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengucurkan bantuan sosial yang sifatnya spesifik untuk menangani wabah corona. Khususnya perluasan dari bansos ini terkait dengan pekerja informal yang terdampak wabah corona yang kehilangan pekerjaan dan mata pencarian.
Pedagang kaki lima (PKL) se-DKI Jakarta itu ada 650 ribu dan mereka sebagian besar bukan asli penduduk Jakarta. Kami berharap kepada pemerintah daerah khususnya gubernur DKI Jakarta untuk segera melunucurkan APDB-nya khususnya untuk yang tidak ditangani pemerintah pusat. Oleh karen itu sekali lagi, kami minta kepada Presiden RI, Pemerintah Pusat untuk segera mengucurkan, jangan ditunda terlalu lama. Ini persoalan isi perut rakyat. Mereka pulang karena takut tidak makan di DKI Jakarta.
Saya kira Presiden telah menyampaikan ada sekitar 14 ribu pekerja informal yang pulang kampung. Bisa jadi PKL ini sekitar 3-4 ribu sudah pulang kampung halaman. Oleh karena itu, kami hanya berharap apapun yang diambli keputusan oleh Presiden Jokowi, apakah ini menjadi sebuah darurat sipil atau tanggap darurat wabah corono pakai undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, rakyat hanya menunggu apa yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi, Pemerintah RI agar hidupnya terjamin, nyawanya selamat dan keluarganya bisa makan.
Jadi begini, saya jujur saja berharap kebijakan ini menjadi sebuah kenayataan. Kenapa? Rakyat sudah banyak menghadapi penderitaan dengan kebijakan social distancing. Bukan hanya secara fisik. Bukan hanya kehilangan mata pencarian. Hari ini rakyat ada hal yang sifatnya tertuduh; “Pekerja Informal Pulang Kampung Menyebarkan Virus Corona”.
Ini tuduhan menurut saya tidak manusiawi. Oleh karena itu, langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah pulang kampung itu harus segera diiriringi dengan bantuan untuk hidup mereka di Jakarta. Bantuan untuk supaya mereka bisa berekonomi kembali tentunya dengan tata aturan protokoler kesehatan diberikan secepat-cepatnya. Karena ini, sekali lagi, masalah isi perut rakyat, walu nanti kereta api ditutup, bus ditutup, bandara ditutup tidak akan efektif mencegah pekerja informal pulang kampung, mereka akan menempuh jalur lain memakai sepeda motor kendaraan pribadi atau memanfaatakan jasa yang lainnya bahkan bisa jadi dengan jalan kaki dari pada kelaparan di Jakarta.
Sekali lagi disampaikan bahwa ini soal perut rakyat. Kalau mereka di Jakarta hidupnya mahal, pekerjaan tidak ada mereka pasti pulang kampung. Itu pasti. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan lebaran. Ini hanya terkait kondisi isi perut rakyat.
Oleh karena itu apa yang disampaikan Mensos RI harus segera diturunkan, dikucurkan ke rakyat. Demikian juga yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan, Gubernur Ridwal Kamil, Gubernur Ganjar Pranowo, dan yang lainnya bukan sekedar wacana yang belum diputuskan oleh mekanisme yang ada di wilayah dan pemerintahan masing-masing. Jadi ini urusan isi perut rakyat mohon disegerakan.
Saya ini dapat keluhan dari seluruh DKI Jakarta, dari Jabodatabek bahwa wacana yang selama ini dibangun pemerintah itu belum ada yang terealisasi dilapangan. Oleh karena, kami mendorong pemerintah untuk secapat-cepatnya, jangan ditunda-tunda lagi, apalagi menunggu data 10 hari baru didiskusikan dan yang lainnya.
Oleh karena itu, sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu lalu, saya mohon kepada Presiden Jokowi untuk hadir sebagai Kepala Negara RI untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Satu, keselamatan jiawa rakyat. Kedua, kebutuhan pokok rakyat. Ketiga, ekonomi rakyat harus ada insentif-insentif dan beban daya beli rakyat juga harus diperingan.
Saya bersyukur Mensos RI menyampaikan ada susbsidi listrik 450-900 Watt. Saya bersyukur sekali ada subsidi perumahan. Tapi saya belum mendengar adanya insenstif dari beban daya beli rakyat, insentif beban ekonomi rakyat terkait dengan pinjaman di bank dan leasing kendaraan bermotor.
Disampaikan oleh dr, Ali Mahsun Atmo, M. Biomed. Ketua Umum DPP APKLI / Presiden Gumregah Nusantara pada LIVE OPSIMetroTV With AVIANI MALIK Tema Awas Pemudik Sebar Corona Senin Malam 30 Maret 2020 pukul 20.05-21.00 WIB dengan narasumber yang lain adalah
Menteri Sosial RI, Juliari Batubara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiyadi dan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, dan pada Live MNC 104.06 FM TRIJAYA Selasa 31 Maret 2020.
Media center APKLI Gumregah Nusantara
