SEMARANG – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan Top 99 kategori pelayanan publik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan diterima oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kamis (18/7) lalu di Semarang.
Pada KIPP 2019, Provinsi Kaltara menampilkan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (Sipelandukilat) yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). “Atas capaian ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Disdukcapil, juga Pemprov Kaltara sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Gubernur.
Pada Top 99 inovasi ini, sebanyak 19 inovasi dari 12 kementerian. Sementara 8 pemerintah provinsi menghadirkan 12 inovasi. Dari 18 pemerintah kota menyumbangkan 21 inovasinya. Terbanyak adalah 27 pemerintah kabupaten yang menciptakan 41 inovasi pelayanan publik. Kompetisi ini juga diikuti oleh lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada lima inovasi yang dihadirkan dari empat lembaga, serta satu inovasi dari satu BUMN.
“Tentu, masih banyak inovasi lain yang memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat. Untuk itu, Pemprov Kaltara mendukung upaya Kemenpan-RB untuk selalu menjaga siklus pertumbuhan inovasi-inovasi itu dengan mendorong setiap unit pelayanan melahirkan terobosan. Langkah kedua adalah mengembangkan atau mendiseminasikan inovasi itu menjadi skala nasional. Ketiga, yakni melembagakan inovasi-inovasi terbaik agar terus berkelanjutan,” tutur Irianto.
Secara legitimasi, melalui Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 1 Tahun 2019, tentang One Agency One Innovation, Pemprov Kaltara mendorong tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berinovasi. Dengan instruksi itu, pada 2018 sebanyak 87 inovasi dari 36 OPD diwujudkan, dan diserahkan kepada Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kaltara.
“Dalam pelaksanaannya, Sipelanduk Kilat dilakukan dengan metode jemput bola. Dimana, petugas yang mendatangi lokasi untuk pelayanan pembuatan dokumen kependudukan warga setempat. Pelayanannya dilakukan secara cepat, tepat dan gratis,” kata Irianto.
Si Pelandukilat juga memutus persoalan jarak dan kesulitan masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan. “Dari informasi, kepala Disdukcapil Kaltara, Si Pelandukilat termasuk dalam kategori pelayanan publik responsif gender. Artinya, tidak dominan memenuhi kebutuhan salah satu gender, semuanya berperan aktif,” urai Gubernur.
Sementara itu, Sekprov Kaltara H Suriansyah mengajak jajaran Pemprov Kaltara untuk memperhatikan arahan Menpan-RB Syafruddin. Dimana dia menekankan untuk melahirkan inovasi melalui kompetisi perlu konsistensi dan keberlanjutan.
“Oleh karenanya, inovasi yang berhasil pada KIPP akan diberikan dana insentif daerah, untuk pemeliharaannya, sekaligus memacu semangat yang lain untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik,” tutur Sekprov. Inovasi itu kemudian dikembangkan melalui metode transfer knowledge dan membangun pilot project wilayah sebagai suar percontohan bagi daerah lainnya. Saat ini, sudah berdiri tiga Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan.
Transfer knowledge juga dilakukan dengan scaling up bagi inovasi terpilih dengan cara glokalisasi, yakni program daerah menjadi program nasional. Artinya, perluasan sudah terjadi secara positif.
“Menpan-RB berharap pelembagaan inovasi adalah mendorong inovasi menjadi budaya organisasi. Inovasi pelayanan publik dijadikan indikator kinerja individu serta didukung oleh regulasi yang kuat. Dalam artian, walaupun kepemimpinan organisasi berganti, inovasi tetap berjalan, jangan sampai berhenti,” jelasnya.
Terpisah, kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan menuturkan, mereka yang ditetapkan sebagai Top 99 ini dipilih dari 3.156 proposal inovasi yang diajukan secara online melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Inovasi-inovasi ini telah melewati tahap seleksi administrasi serta penilaian proposal dan dokumentasi inovasi.
“Para inovator kemudian harus melewati tahapan presentasi dan wawancara dihadapan Tim Panel Independen untuk mencapai 45 inovasi terbaik. Tahap itu disusul dengan observasi lapangan sebagai bukti dari inovasi yang dipresentasikan,” jelasnya. Pada Top 99 ini, inovasi dari wilayah Jawa Tengah menjadi yang terbanyak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melahirkan tiga inovasi.
Sedangkan pemkab/pemkot yang berada di wilayah Jawa Tengah mengikutsertakan 22 inovasi dalam ajang bergengsi ini. Untuk itu, Semarang dipilih menjadi tuan rumah penghargaan.
